DPR Buka Peluang Hak Angket Kasus Djoko Tjandra, Presiden Didesak Copot Kapolri

Your ads will be inserted here by

Easy Plugin for AdSense.

Please go to the plugin admin page to
Paste your ad code OR
Suppress this ad slot.

Komisi III DPR menanggapi dorongan dari sejumlah pihak soal penggunaan hak angket dalam perkara buronan kasus hak tagih Bank Bali, Djoko Sugiarto Tjandra. Anggota Komisi III, Arsul Sani mengatakan, komisinya perlu menggelar rapat gabungan dengan aparat hukum terkait terlebih dahulu untuk menentukan keputusan hak angket.

“Tentu pada akhirnya apakah untuk kasus ini perlu dibentuk Pansus (panitia khusus) Angket atau tidak, maka kalau menurut pandangan saya Komisi III perlu rapat dengar pendapat atau RDP dulu secara gabungan,” kata Arsul saat dihubungi Republika, Ahad (26/7).

Komisi III sebetulnya telah mengagendakan RDP gabungan tersebut pada Selasa pekan lalu. Namun, izin RDP tidak ditandatangani Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin dengan alasan masa reses. Azis telah dilaporkan ke Majelis Kehormatan Dewan terkait menghalangi RDP kasus Djoko.

Arsul mengatakan, rapat gabungan itu tetap perlu digelar dengan Polri, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Hukum dan HAM. Dengan demikian, anggota dapat mengetahui apa yang telah dikerjakan masing-masing institusi dalam menyelidiki kasus lolosnya Djoko ke luar masuk Indonesia pada Juni lalu.

Wakil Ketua MPR ini juga mengakui kasus Djoko Tjandra memberi tamparan keras bagi aparatur hukum. Maka itu, wajar apabila sejumlah elemen masyarakat mengusulkan adanya pansus. “Diantara kami sendiri di Komisi III sudah ada yang melontarkan gagasan membentuk Pansus Angket pada saat RDP dengan Dirjen Imigrasi dua pekan lalu,” ujar Politikus PPP ini menambahkan.

Djoko divonis bersalah dan harus dipenjara selama dua tahun oleh Mahkamah Agung (MA) pada 2009. Namun, Djoko melarikan diri ke luar negeri sebelum dieksekusi oleh kejaksaan. Pada Juni lalu terungkap, Djoko mendafatrkan peninjauan kembali kasusnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak agar DPR menggunakan hak angket untuk mengusut kasus Djoko Tjandra terhadap Kepolisian, Kejaksaan, Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Dalam Negeri. Hak angket tersebut pernah dilakukan untuk berbagai kasus besar, seperti skandal Bank Century dan BLBI. “Sementara saat ini, tidak ada pertanda yang menunjukkan mereka akan menggunakan hak angket untuk menyelidiki kasus Djoko Tjandra,” kata Peneliti ICW Donal Fariz, Ahad (26/7).

ICW juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut andil mengusut korupsi baru yang terindikasi dari kasus surat jalan Djoko Tjandra yang dikeluarkan oknum jenderal di kepolisian.  Tiga jenderal polisi telah dicopot dari jabatannya karena diduga membantu Joko Tjandra. Ketiganya adalah Brigadir Jenderal Prasetyo Utomo, Inspektur Jenderal Napoleon Bonaparte, dan Brigadir Jenderal Nugroho Slamet Wibowo. “Alasan mereka dicopot adalah karena terbukti melanggar kode etik. Akan tetapi KPK dapat menelusuri lebih jauh terkait hal itu, ” tambah Donal.

Arsul Sani tak menampik, pihaknya juga menyoroti potensi tindak pidana baru dalam kasus Djoko tersebut. Karena itu, aparat hukum diharapkan tak hanya mengusut perkara yang melibatkan sejumlah pejabat tingginya, namun juga pidana baru yang dilakukan Djoko.

You might also like