Bekuk Bupati Dan Ketua DPRD Kutai Timur, KPK Potong Politik Dinasti

Your ads will be inserted here by

Easy Plugin for AdSense.

Please go to the plugin admin page to
Paste your ad code OR
Suppress this ad slot.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango mengungkapkan kronologi tertangkapnya Nupati Kutai Timur Ismunandar beserta istrinya yang juga Ketua DPRD Kutai Timur Encek UR Firgasih dalam operasi senyap yang digelar KPK Bekukpada Kamis (2/7) malam. Operasi senyap, kata Nawawi, dilakukan setelah KPK menerima infromasi dari masyarakat perihal bakal adanya dugaan tindak pidana korupsi.

Tim satgas pun membagi dua tim untuk bergerak di kawasan Jakarta dan Sangatta, Kutai Timur, Kalimantan Timur.  “Tim bergerak sekitar pukul 12.00 WIB, EU (Istri Bupati Kutim), MUS (Musyaffa, kepala Bapenda), dan DF (Dedy Febriansara, staf Bapenda) datang ke Jakarta untuk mengikuti kegiatan sosialisasi pencalonan ISM (Ismunandar) sebagai calon bupati Kutai Timur periode 2021-2024),” ujar Nawawi di Gedung KPK Jakarta, Jumat (3/7) malam

Sekitar pukul 16.30 WIB, Ismunandar bersama ajudannya, Arif Wibisono, menyusul ke Jakarta. Pukul 18.45 WIB, kata Nawawi, tim KPK mendapat informasi adanya penggunaan uang yang diduga dikumpulkan dari para rekanan yang mengerjakan proyek di Pemkab Kutai Timur.

“Selanjutnya tim KPK mengamankan Ismunandar, Arif, dan Musyaffa di restoran FX Senayan Jakarta,” ujar Nawawi.

Pada waktu yang sama, tim KPK yang berada di Sangatta mengamankan pihak lain. Total KPK mengamankan 16 orang dari tiga lokasi, Jakarta, Sangatta, dan Samarinda.

Dari hasil OTT juga ditemukan uang tunai senilai Rp 170 juta. Selain itu, diamankan pula beberapa buku tabungan dengan total saldo Rp 4,8 miliar, serta sertifikat deposito sebesar Rp 1,2 miliar.

KPK telah menetapkan Ismunandar dan Encek UR Furgasih sebagai tersangka perkara korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait pekerjaan infrastruktur di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Timur tahun 2019-2020. Sepasang suami istri tersebut ditetapkan bersama lima orang lainnya.

Lima tersangka lainnya, yakni Kepala Bapenda Kutai Timur Musyaffa; Suriansyah selaku kepala BPKAD; dan Aswandini selaku kadis PU, yang diduga sebagai penerima suap. Sementara pemberi suap, yakni Aditya Maharani selaku kontraktor dan Deky Aryanto yang merupakan rekanan. Untuk Deky saat ini masih dalam perjalanan menuju Samarinda.

Suap diduga diberikan agar kedua rekanan mendapat proyek di Kutai Timur tahun anggaran 2019-2020. Aditya Maharani merupakan rekanan Pemkab Kutai Timur yang menggarap sejumlah proyek dengan menggunakan berbagai perusahaan.

Atas perbuatannya para penerima suap disangkakan melanggar pasal 12 ayat (1) huruf atau b atau pasal 11 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke 1 kuhp jo pasal 65 ayat (1) KUHP.

Sementara para  pemberi suap disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau pasal 13 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi i juncto pasal 55 ayat (1) ke 1 kuhp jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

 

Akhiri Politik Dinasti di Kutai Timur

Pengamat politik dari Lembaga ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro, mendorong larangan politik kekerabatan atau dinasti politik diatur dalam undang-undang (UU).

Menurut dia, rencana Rancangan UU tentang Pemilihan Umum (Pemilu) yang dibarengi dengan revisi UU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) menjadi kesempatan memasukkan ketentuan larangan politik kekerabatan. “Kan sekarang dijadikan satu dengan undang-undang pemilu, ya itu kesempatan,” ujar Siti Zuhro saat dihubungi Republika.co.id, Jumat (3/7).

Your ads will be inserted here by

Easy Plugin for AdSense.

Please go to the plugin admin page to
Paste your ad code OR
Suppress this ad slot.

Siti Zuhro menghitung, kasus OTT kepala daerah setidaknya sudah mencapai angka 430-an. Sementara, OTT dugaan kasus korupsi terhadap Bupati dan KetuaDPRD Kutai Timur yang berstatus suami istri membuktikan politik kekerabatan dalam pemerintahan masih terjadi meski pilkada langsung sudah digelar sejak pertangahan 2005 lalu.

Dinasti politik membuat aspek pemerintahan yang baik atau good governance tidak dijalankan sehingga tidak transparan dan tidak akuntabel. Apalagi saat DPRD yang berfungsi sebagai pengawas kinerja kepala daerah, saat politik kekerabatan hanya cukup tahu sama tahu.

“Yang satunya wakil rakyat, yang satunya eksekutif atau eksekutor, yang terjadi tidak menjalankan tugas dan fungsinya, cuma membangun kekuasaan,” ungkap Siti Zuhro.

Pilkada langsung seharusnya membuat roda pemerintahan lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif. Akan tetapi, yang terjadi justru semakin menguatkan pohon dinasti politik kekuasaan.

“Sampai 2016 kalau enggak salah atau 2017, kasusnya sudah 65 politik kekerabatan, apalagi sekarang 2020. Jadi cukup banyak praktik-praktik politik kekerabatan. Ini yang disebut paradoks demokrasi,” kata Siti Zuhro.

Dia mencontohkan, politik kekerabatan masih mengakar di Banten, mulai dari kakak, adik, adik tiri, ibu tiri, sampai adik ipar menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Bahkan, dua orang istri bupati Kabupaten Kediri bertarung menjadi bupati untuk menggantikan suaminya pada Pilkada Mei 2010 lalu.

Tak sedikit juga istri atau anak mantan kepala daerah menggantikan posisi suaminya sebagai orang nomor satu di kabupaten atau kota tempat tinggalnya.

Menurut Siti, fenomena tersebut justru mengaburkan tujuan esensial dari penyelenggaraan pilkada langsung untuk mewujudkan demokrasi substantif, bukan hanya demokrasi prosedural.

Dengan demikian, kepala daerah yang dihasilkan pilkada langsung justru kepala daerah yang tidak terseleksi secara memadai.

Harapan melaksanakan pilkada langsung untuk mencetak kepala daerah yang mumpuni dan berintegritas tidak tergapai.

Dia menambahkan, larangan politik kekerabatan sebenarnya sudah tercantum dalam UU Pilkada Nomor 8 Tahun 2015.

Akan tetapi, pasal yang mengunci supaya tidak terjadi praktik politik kekerabatan diuji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena dianggap melanggar hak setiap warga negara memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. MK akhirnya mengabulkan gugatan tersebut.

Siti Zuhro mengatakan, aturan mengenai larangan politik kekerabatan menjadi tanggung jawab moral partai politik, yang anggotanya kini menduduki kursi parlemen sebagai pembuat undang-undang.

Partai politik juga harus bertanggung jawab menghadirkan calon-calon kepala daerah yang bertekad memajukan wilayahnya, bukan membangun kekuasaan semata.

You might also like