Bangun Tambak Udang Di Hutan Lindung, Azeman Justru Didakwa Menambang

Your ads will be inserted here by

Easy Plugin for AdSense.

Please go to the plugin admin page to
Paste your ad code OR
Suppress this ad slot.

KOBA, Forumkeadilan.com — Sidang perdana kasus perusakan Kawasan Hutan Lindung Lubuk Besar Desa Batu Beriga, Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah dengan tersangka Azeman alias AZ, yang sejatinya digelar di Pengadilan Negeri Koba, Kamis (2/7/20) mendapat perhatian dari awak media, meski batal digelar.

Pasalnya, berdasarkan penelusuran media ini di Web Sistim informasi Penelusuran perkara (SIPP) PN Koba http://www.sipp.pn-koba.go.id/ dakwaan yang ditimpakan kepada terdakwa AZ terkesan janggal dimana AZ didakwa melakukan penambangan.

Sementara fakta di lapangan yang ditemukan adalah kegiatan pembangunan tambak udang di kawasan hutan lindung.

Bahkan dalam salinan dakwaan lengkap yang dimuat pada Web tersebut, tidak satu kalimat pun yang menyinggung keberadaan tambak udang yang sempat disebut-sebut milik salah seorang pengusaha ternama di Bangka Tengah tersebut.

AZ sendiri tertuang dalam dakwaan JPU ditulis berdalih berencana menanam pohon Gaharu. Dalam proses pekerjaannya yang dimulai pada bulan Agustus 2019 dalam kawasan hutan tersebut, Azeman menggunakan excavator Komatsu yang disewa dari Ari seharga Rp 225.000 per jam.

Kegiatan AZ sendiri ditulis dalam dakwaannya merupakan aktivitas penambangan (gali, muat, angkut) yang disimpulkan berdasarkan survey lapangan tanggal 12 Maret 2020 karena adanya perubahan bentuk lahan, pengambilan material dan pemindahan material tersebut. Sementara pada akhir Januari lalu, redaksi pernah datang ke lokasi dan menemukan fakta kegiatan berupa tambak udang. Dikutip dari https://www.rakyatpos.com/tambak-udang-gasak-hl-beriga-dikembangkan.html/ juga menyebutkan bahwa AZ melakukan perusakan hutan untuk membuat tambak udang.

AZ sendiri diduga adalah terdakwa yang pasang badan. Pasalnya hasil penelusuran wartawan di lapangan pada Januari 2020 lalu, justru keluhan warga menyebutkan soal pembangunan tambak udang yang diduga milik bos T alias A. Warga bahkan tidak satu pun yang mnyebutkan soal Azeman alias AZ. Hal tersebut juga diungkapkan oleh salah seorang pekerja di lokasi pada saat itu, yang mengatakan bahwa bos T alias A baru saja pulang dari lokasi usai mengontrol pekerjaan. Bos T alias A sendiri diketahui merupakan seorang pengusaha tenar di Bangka Tengah.

“Milik bos A pak, baru sekitar 5 menit lalu dia pulang dari sini, biasalah mengontrol perkembangan pekerjaan,” jelas salah seorang pekerja pada saat itu.

Budhi Fitriadi SH, MH. Foto (Net)

Kasi Pidum sekaligus JPU dalam perkara ini, Budhi Fitriadi SH, MH saat dikonfirmasi terkait dakwaan kepada AZ mengaku hanya meneruskan. Menurut Budhi, yang menyusun dakwaan tersebut adalah tim Satgas Pidana Umum Kejagung.

“Terkait penyusunan dakwaan dibuat oleh tim Satgas Pidum Kejagung bang, Kami hanya meneruskan saja,” tulis JPU Budhi Fitriadi dalam konfirmasinya via aplikasi Whatsapp.

Sementara itu, Dirjen Gakkum KLH, Rasio Ridho Sani yang coba dikonfirmasi via pesan Whatsapp, hingga berita ini ditayangkan tidak menjawab.

Ditulis dalam dakwaan, Azeman alias AZ sendiri atas perbuatan nya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a Jo Pasal 17 ayat (1) huruf b UU R.I. No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Bahwa dengan dalih akan menanam pohon Gaharu di dalam  Kawasan Hutan Lindung Lubuk Besar Desa Batu Beriga, Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah, Propinsi Bangka Belitung, terdakwa AZEMAN Bin H. MAHARAN meratakan lahan. Untuk pelaksanaan  tersebut sekitar Bulan Agustus Tahun 2019 terdakwa AZEMAN Bin H. MAHARAN pergi ke Pangkal Pinang dan bertemu dengan seseorang bernama ARI dimana sdr ARI menawarkan penyewaan murah alat berat dengan harga Rp 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per jam sehingga membuat terdakwa tertarik dengan penyewaan alat tersebut.

Bahwa pada hari yang tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa pada bulan September 2019 sdr ARI mengirimkan 1 (satu) unit Excavator merk KOMATSU, selanjutnya pada bulan Desember 2019 sdr ARI mengirimkan kembali 1 (satu) unit Excavator merk KOBELCO dimana kedua Excavator tersebut digunakan untuk melakukan kegiatan penggalian dan pengerukan tanah di lokasi Kawasan Hutan Lindung Lubuk Besar Desa Batu Beriga, Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah Propinsi Bangka Belitung sesuai perintah dari terdakwa AZEMAN Bin H. MAHARAN dan di lokasi yang telah di tentukan oleh terdakwa.

Bahwa setelah sekitar 1 (satu) minggu kegiatan penggalian tersebut beroperasi, terdakwa AZEMAN Bin H. MAHARAN  memperoleh banyak hasil kegiatan tambang berupa tanah urug/tanah puru. Selanjutnya, hasil kegiatan tambang berupa tanah urug/tanah puru yang di peroleh oleh Terdakwa AZEMAN Bin H. MAHARAN diangkut dengan menggunakan beberapa unit dump truck menuju lokasi penimbunan yang berada di seberang lokasi pengerukan tanah dan berjarak sekitar 300 (tiga ratus) meter dari lokasi pengerukan tanah urug/tanah puru tersebut oleh saksi AMZAR bin SAMID dan saksi SUPRIYADI als TENEM yang di upah oleh Terdakwa sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali angkut/rit yang teknis pembayarannya di lakukan per minggu.

Bahwa kronologis Peta Kawasan Hutan di Provinsi Kep. Bangka Belitung sebagai berikut :

1. Peta Register yang dibuat pada zaman penjajahan Belanda;

2. Peta Rencana Pengukuhan;

3. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 925/Kpts/UM/12/1982 Tanggal 27 Desember 1982 Tentang Penunjukan Areal Hutan Di Wilayah Propinsi DATI I Sumatera Selatan Seluas ± 4.624.950 Ha Sebagai Kawasan Hutan;

4. Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.410/Kpts-II/1986 Tanggal 29 Desember 1986 Tentang Perubahan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 925/Kpts/UM/12/1982 Tanggal 27 Desember 1982 Tentang Penunjukan Areal Hutan Di Wilayah Propinsi DATI I Sumatera Selatan Seluas ± 4.624.950 Ha Sebagai Kawasan Hutan;

5. Surat Keputusan Menteri Kehutanan No: 76 /Kpts-II/2001 Tanggal 15 Maret 2001 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan Dan Perairan Di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Seluas ± 4.416.837;

6. Surat Keputusan Menteri Kehutanan No: 74 /Kpts-II/2003 Tanggal 7 Maret 2003 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan Di Wilayah Kabupaten Belitung Provinsi Bangka Belitung Seluas ± 177.421;

7. Surat Keputusan Menteri Kehutanan No: 357 /Kpts-II/2004 Tanggal 1 Oktober 2004 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan Di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Seluas ± 657.510 Ha;

8. Surat Keputusan Menteri Kehutanan No: SK.798/Menhut-II/2012 Tanggal 27 Desember 2012 Tentang  Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas ± 19.131 Ha, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan seluas ± 10.878 Ha Dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Seluas ± 3.210 Ha Di Provinsi Kep. Bangka Belitung;

9. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No:SK.1940/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/4/2017 Tanggal 3 April 2017 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai dengan tahun 2016.

10. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No:SK.8093/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 Tanggal 23 November 2018 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai dengan tahun 2017.

Bahwa kronologis status dan fungsi kawasan Hutan Lindung Lubuk Besar di Bangka Tengah, sebagai berikut:

1. Dicadangkan sebagai kawasan hutan pada Peta Sumatera Selatan Daerah Hutan Bangka Belitung tanggal 10 April 1933 dengan nomor Register 26

2. Ditunjuk sebagai kawasan Hutan Lindung pada Keputusan Menteri Pertanian Nomor :  925/Kpts/Um/12/1982 tanggal 27 Desember 1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Sumatera Selatan seluas ± 11.864,37 Hektar.

3. Ditunjuk sebagai kawasan Hutan Lindung dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 410/Kpts-II/1986 tanggal 29 Desember 1986 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 925/Kpts/Um/12/1982 tanggal 27 Desember 1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Sumatera Selatan seluas ± 11.864,37 Hektar Atas dasar SK. 410/Kpts-II/1986 tanggal 29 Desember 1986 dilakukan tata batas hingga temu gelang sesuai Berita Acara Tata Batas tanggal 17 September 1997 belum disahkan.

4. Ditunjuk dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 76/Kpts-II/2001 tanggal 15 Maret 2001 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan seluas ± 17.270,02 Hektar sebagai Kawasan Hutan Lindung (HL).

5. Setelah pemekaran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, ditunjuk dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 357/Menhut-II/2004 tanggal 1 Oktober 2004 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seluas ± 657.510 Hektar sebagai kawasan Hutan Lindung.

Your ads will be inserted here by

Easy Plugin for AdSense.

Please go to the plugin admin page to
Paste your ad code OR
Suppress this ad slot.

6. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 798/Menhut-II/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ± 19.131 Hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan seluas ± 10.878 Hektar dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan menjadi Kawasan Hutan seluas ± 3.210 Hektar dengan Fungsi sebagai Kawasan Hutan Lindung (HL).

Bahwa pengambilan titik koordinat pada tempat kejadian perkara kegiatan penebangan pohon dan penambangan di Kawasan Hutan Lindung Lubuk Besar Desa Batu Beriga, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan hasil sebagai berikut:

No. X Y KETERANGAN

1 696449.83 9712858.31 di luar

2 696416.40 9712862.89 di luar

3 696474.99 9712868.10 di luar

4 696385.28 9712873.85 di luar

5 696362.39 9712875.36 di luar

6 696397.75 9712880.56 di luar

7 696329.37 9712888.91 di luar

8 696486.98 9712892.41 di luar

9 696520.94 9712932.97 di luar

10 696322.22 9712947.86 di dalam

11 696554.56 9712954.62 di dalam

12 696379.63 9712969.86 di dalam

13 696517.13 9713000.24 di dalam

Berdasarkan Tumpang tindih (overlay) ke peta kawasan hutan dengan menggunakan Software Arc GIS 10.5 bahwa koordinat tersebut di atas sebahagian berada pada Kawasan Hutan Lindung Lubuk Besar dan perkiraan luasan areal penambangan ± 1,08 Ha (berdasarkan peta lampiran Berita Acara Tata Batas tanggal 26 Maret 1996 disahkan tanggal 18 Juli 1997)

Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa AZEMAN bin H. MAHARAN merupakan aktivitas Penambangan (gali, muat, angkut) yang disimpulkan berdasarkan survey lapangan tanggal 12 Maret 2020 karena adanya perubahan bentuk lahan, pengambilan material dan pemindahan material tersebut.

Bahwa secara visual tanah urug yang diperoleh dari  Kawasan Hutan Lindung Lubuk Besar di Desa Batu Beriga, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan deskripsi lapangan: warna kuning kemerahan, tingkat pelapukan tinggi, tidak mengandung humus, tekstur berupa tanah, lembut (dalam konteks gelogi), komposisi pasir halus dan lempung (Clay), ketebalan antara 30 cm – 3 m. Dalam ilmu Geologi disebut Soil. Jenis yang dijumpai dilapangan orang local menyebutnya tanah puru, dalam istilah pertambangan disebut Tanah Urug. Biasanya digunakan untuk penimbunan/pengurugan untuk konstiksi jalan atau bangunan. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010, Tanah Urug merupakan salah satu komoditas tambang dari golongan Batuan.

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015, dan  Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.7/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/201 diatur bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan  seperti kegiatan pertambangan harus sudah mendapatkan IPPKH dari Menteri  dan apabila tanpa mendapatkan IPPKH terlebih dahulu tetapi sudah melalukan kegiatan maka merupakan pelanggaran.

Bahwa terdakwa AZEMAN bin H. MAHARAN telah menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah di dalam kawasan hutan untuk pertambangan tanpa Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Menteri  yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 94 ayat (1) huruf a Jo Pasal 19 huruf a UU R.I. No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

ATAU KEDUA:

Bahwa terdakwa AZEMAN Bin H. MAHARAN, pada sekitar bulan September 2019 sampai dengan pada tanggal 07 Februari 2020, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain namun masih dalam tahun 2019 dan tahun 2020, bertempat di dalam  Kawasan Hutan Lindung Lubuk Besar Desa Batu Beriga, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah, Propinsi Bangka Belitung, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba, dengan sengaja melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b yang berbunyi “setiap orang dilarang melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri”, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a Jo Pasal 17 ayat (1)  huruf b UU R.I. No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

DAN KEDUA:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa AZEMAN Bin H. MAHARAN,  sekitar bulan September 2019 sampai dengan tanggal 07 Februari 2020 setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2019 dan Tahun 2020, bertempat di dalam  Kawasan Hutan Lindung Lubuk Besar Desa Batu Beriga, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah, Propinsi Bangka Belitung setidak-tidaknya di suatu  tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba, “ dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”, yang dilakukan dengan cara  sebagai berikut :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 ayat (1) UU R.I. No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa AZEMAN Bin H. MAHARAN, pada sekitar bulan September 2019 sampai dengan pada tanggal 07 Februari 2020, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain namun masih  dalam Tahun 2019 dan Tahun 2020, bertempat di dalam  Kawasan Hutan Lindung Lubuk Besar Desa Batu Beriga, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah, Propinsi Bangka Belitung, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba, “Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 99 ayat (1) UU R.I. No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (red)

You might also like