Polemik Tuntutan Rendah Penyerang Novel Baswedan

Pada Kamis (11/6/2020) kemarin, Ronny Bugis dan Rahmat Kadir Mahulette selaku dua terdakwa penyerang penyidik KPK Novel Baswedan dituntut 1 tahun penjara.

Dalam amar tuntutan, jaksa menilai kedua pelaku penyerangan terbukti melakukan penganiayaan terencana yang mengakibatkan luka-luka berat. Dalam tuntutan, kedua terdakwa atau para penyerang Novel tidak memenuhi unsur-unsur dakwaan primer soal penganiayaan berat dari Pasal 355 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Novel Baswedan selaku korban penyiraman air keras oleh terdakwa, menyebut tuntutan ringan terhadap dua orang terdakwa yang melakukan penyiraman air keras terhadap dirinya memprihatinkan. Novel pun sejak awal yakin persidangan atas kasusnya hanyalah formalitas. “Saya prihatin sebenarnya terhadap tuntutan itu,” kata Novel saat dikonfirmasi, Kamis (11/6/2020).

 

Dinilai Janggal

Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar mengungkapkan ada kejanggalan atas tuntutan pelaku penyiraman penyidik KPK Novel Baswedan. Dia mengatakan, hukuman yang seharusnya diterima para pelaku itu lebih dari satu tahun.

“Secara yuridis kejanggalannya tuntutan yang hanya 1 tahun, sebenarnya tuntutan terhadap para terdakwa seharusnya maksimal yaitu 7 tahun,” kata Abdul Fickar Hadjar kepada media massa di Jakarta, Jumat (12/6).

Fickar mengatakan, ada beberapa alasan yang memberatkan untuk merujuk pada hukuman maksimal. Dia menjelaskan, pertama yakni status pelaku sebagai anggota kepolisian yang seharusnya menjadi teladan dan tidak berbuat kejahatan justru malah melakukan sebaliknya.

Dia mengatakan, artinya selain dituntut maksimal juga dianggap tidak pantas menyandang status sebagai anggota kepolisian. Sehingga, sambung dia, status keanggotaan pelaku harus dicabut karena telah mencemarkan nama baik kepolisian.

Abdul melanjutkan, alasan kedua yakni korban kejahatannya adalah penegak hukum yang seharusnya dilindungi para terdakwa. Dia menambahkan, pada kenyataannya justru anggota kepolisian itu malah menganiaya Novel sampai cacat atau bahkan mungkin berniat membunuh korban.

“Sulit untuk sedikit saja membenarkan alasan dari tindakan para terdakwa,” katanya.

Abdul mengatakan, terdakwa seharusnya juga dituntut pasal 21 UU tentang korupsi. Menurutnya, mereka telah menghalang-halangi penegakan hukum pemberantasan korupsi dengan ancaman 12 tahun penjara.

“Jadi disamping penganiayaan, terdakwa juga menghalang halangi penegakan hukum korupsi,” katanya.

Dua wajah penyerang novel

 

Dapat Membuat Pemberantasan Korupsi Terhambat

Pakar Hukum Univ Al-Azhar Suparji Ahmad berharap Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan hakim memberikan hukuman seberat-beratnya terhadap pelaku penyiraman Novel Baswedan. Menurutnya, kinerja yang setengah-setengah hanya akan membuat aparat hukum tidak dapat bekerja dengan tenang, aman, dan nyaman.

“Kalau begini orang akan jadi ragu-ragu untuk bekerja, karena ternyata negara tidak hadir untuk melindungi,” kata Suparji Ahmad di Jakarta, Ahad (14/6).

Dia menegaskan, jaksa sebagai alat negara seharusnya hadir untuk melindungi dan memberikan hukuman terhadap orang yang menyerang alat negara. Dia lantas menyinggung sejumlah kasus lain semisal Ahmad Dhani atau Buni Yani yang mendapatkan tuntutan dan hukuman berat akibat perbuatan mereka.

“Ahmad Dhani, buni yani dan lain-lain itu yang sama sekali tidak ada menyakiti fisik itu vonis dan tuntutannya lebih berat dari itu (novel),” katanya.

Dia menyebut tuntutan satu tahun kurungan kepada pelaku penyiraman Novel membuat persidangan perkara bak sandiwara. Dia berpendapat, proses hukum ini tidak lain hanya membatalkan sebuah kewajiban bahwa ada orang yang harus dihukum terhadap kasus novel meski tidak mengungkap fakta sebenarnya dari perkara tersebut.

Kendati, dia mengungkapkan, pelaku penyiraman Novel masih bisa dihukum lebih dari satu tahun penjara. Dia mengatakan, hal itu bergantung pada hakim yang memeriksa supaya kemudian dia mendengar rasa keadilan agar kemudian bisa memberikan efek jera dan edukasi kepada masyarakat.

Menurutnya, hakim memiliki kebebasan dan independensi untuk memutus berdasarkan keyakinan dan fakta persidangan. Dia mengatakan, hakim bisa jadi memiliki keyakinan berbeda dengan jaksa sehingga peluang vonis lebih dari satu tahun masih memungkinkan.

“Karena faktanya sampai sekarang mata kiri Novel tidak bisa melihat. Masyarakat menyuarakan orang yang seperti itu, yang sudah bekerja menyelamatkan uang negara sampai luka, sampai cacat matanya sehingga mestinya pelaku dihukum seberat-beratnya,” katanya.

 

Belum Akomodir Rekomendasi TPF

Tim Pencari Fakta (TPF) Mabes Polri  penyerangan dengan air keras terhadap Novel Baswedan, mengakui, persidangan terhadap dua terdakwa Ronny Bugis dan Rahmad Kadir Mahulette belum mengakomidir hasil investigasi dan penyelidikan TPF. Mantan anggota tim pakar TPF Polri, Hendardi mengatakan, persidangan terhadap dua terdakwa selama ini, tak mengambil dugaan motif penyerangan dari hasil investigasi tim pencari fakta sebagai dasar penyidikan untuk diproses di pengadilan.

Hendardi, anggota TPF

 

“Rekomendasi yang kami (TPF) sampaikan itu kan disetop. Lalu belakangan ada muncul pengakuan dari anggota Brimob (terdakwa Ronny dan Rahmad) yang saat ini dalam proses persidangan, itu persoalan lain,” kata Hendardi saat dihubungi Republika, Sabtu (13/6).

Hendardi menyampaikan, rekomendasi TPF, dapat menjadi bahan penyidikan lanjutan terkait kasus yang sama, jika persidangan terhadap Ronny dan Rahmad, dianggap tak sesuai dengan keadilan korban, maupun masyarakat.

“Kalau soal (tuntutan) ringan atau beratnya hukuman (terhadap Ronny dan Rahmad) itu kita serahkan kepada hakim nantinya. Tetapi, inilah (pengadilan) seharusnya yang menjadi satu-satunya panggung untuk membuktikan adanya motif lain dari penyerangan terhadap Novel itu,” terang Hendardi.

Ia menolak tudingan banyak pihak, yang menilai persidangan terhadap Ronny dan Rahmad selama ini, cuma sandiwara. Karena, menurut dia, jika ada pembuktian lain, seharusnya disorongkan dalam persidangan.

Akan tetapi, ia memastikan, ada setumpuk hasil investigasi yang direkomendasikan TPF kepada Tim Teknis Kepolisian untuk mengungkap tuntas pelaku, aktor, dan motif utama penyerangan tersebut. Namun penyidikan untuk melanjutkan rekomendasi itu, terhenti di Tim Teknis.

“Dan itu (rekomendasi) kan sudah kita (TPF) sampaikan. Tetapi sepertinya memang belum (dijalankan). Karena ditengah jalan, itu ada orang yang mengaku sebagai pelaku (Ronny dan Rahmad). Dan itu, harus dibuktikan secara hukum, benar atau tidaknya mereka yang melakukan (penyerangan),” kata Hendardi.

Hendardi mengulas ulang tentang TPF bentukan Kapolri 2019 Jenderal Tito Karnavian. TPF bekerja melakukan investigasi sejak Januari 2019 terkait peristiwa penyerangan air keras terhadap Novel Baswedan yang terjadi pada 2017. TPF menyampaikan laporan resmi hasil penyelidikannya Juli 2019. Dalam laporannya, TPF menguatkan dugaan motif penyerangan, terkait dengan penanganan kasus di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dilakukan Novel Baswedan sebagai penyidik di KPK.

TPF menyebutkan, ada lima kasus. Yakni megakorupsi E-KTP, skandal suap dan gratifikasi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar, serta perkara korupsi yang menyeret Sekretaris Jenderal (Sekjen) Mahkamah Agung (MA) Nurhadi, juga penanganan korupsi Bupati Buol, Amran Batalipu, dan korupsi Wisma Atlet. Satu kasus umum yang menurut TPF kuat menjadi motif serangan terhadap Novel Baswedan, yakni terkait dengan penyidikan pencurian sarang burung walet di Bengkulu, saat Novel Baswedan berdinas di kepolisian 15 tahun lalu.

TPF, dalam rekomendasinya, meminta Mabes Polri membentuk Tim Teknis, sebagai grup penyidik khusus kepolisian untuk menjadikan kasus-kasus tersebut sebagai jalan alternatif pengungkapan serangan terhadap Novel Baswedan. Tim Teknis yang beranggotakan lebih dari 120 penyidik, mulai terbentuk Oktober 2019. Hendardi melanjutkan, rekomendasi TPF kepada Tim Teknis, juga meminta agar penyidikan memanfaatkan teknologi mutakhir dari negara lain, untuk memperjelas rekaman cctv yang diambil dari lokasi penyerangan Novel Baswedan.

Penghujung Desember 2019, Polda Metro Jaya mengumumkan telah menangkap dua pelaku penyerang Novel Baswedan, Ronny Bugis dan Rahmad Kadir Mahulette. Kepolisian mengakui keduanya itu, sebagai anggota Polri aktif dari satuan Brimob. Kabareskrim Mabes Polri Komjen Sulistyo pernah mengungkapkan, Ronny dan Rahmad ditangkap setelah keduanya mengaku sebagai penyerang Novel Baswedan.

Ronny dan Rahmad, pun mengaku, perbuatan itu inisiatif pribadi lantaran dendam, dan sakit hati terhadap Novel Baswedan. Pengakuan dua anggota kepolisian tersebut, tak ada dalam rekomendasi hasil investigasi yang TPF kerjakan. Itu mengapa, Hendardi mengatakan pengakuan dendam, dan inisiatif pribadi dari Ronny dan Rahmad tersebut, perlu dibuktikan di pengadilan.

“Kalau dia (Ronny dan Rahmad) katanya bohong, sandiwara, inilah (pengadilan) satu-satunya jalan untuk mengungkap yang sebenarnya. Hasil kerja yang kami (TPF) lakukan, dan rekomendasi yang kami sampaikan masih ada di Tim Teknis,” kata Hendardi.

Rekomendasi tersebut, menurut Hendardi, bisa menjadi alternatif pengungkapan utuh penyerangan air keras yang membuat Novel Baswedan mengalami kebutaan permanen pada mata sebelah kirinya.

 

Novel Sebut Jaksa Terkesan Bela Terdakwa

Penyidik KPK, Novel Baswedan menilai jaksa penuntut umum (JPU) malah terkesan bertindak sebagai penasihat terdakwa penyiraman air keras terhadap dirinya. Untuk level serangan yang maksimal, menurut Novel pelakunya malah dituntut hukuman minimal.

“Bayangkan, perbuatan level yang paling maksimal itu dituntut 1 tahun (penjara) dan terkesan penuntut justru bertindak seperti penasihat hukum atau pembela dari terdakwanya, ini hal yang harus diproses, dikritisi,” kata Novel melalui video di Jakarta, Jumat (12/6).

Jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Negeri Jakarta Utara pada hari Kamis (11/6) menuntut dua orang terdakwa penyerang penyidik KPK Novel Baswedan, Ronny Bugis dan Rahmat Kadir Mahulette, selama 1 tahun penjara. Menurut JPU, para terdakwa tidak sengaja menyiramkan air keras ke mata Novel.

Novel Baswedan

Keduanya disebut hanya akan memberikan pelajaran kepada saksi Novel Baswedan dengan melakukan penyiraman air keras ke badan Novel Baswedan. Akan tetapi, di luar dugaan ternyata mengenai mata yang menyebabkan mata kanan tidak berfungsi dan mata kiri hanya berfungsi 50 persen dan menyebabkan cacat permanen.

Tuntutan terhadap kedua penyerang Novel adalah berdasarkan dakwaan Pasal 353 ayat (2) KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam surat tuntutan disebutkan bahwa terdakwa Ronny Bugis bersama-sama dengan terdakwa Rahmat Kadi Mahulette tidak suka atau membenci Novel Baswedan karena dianggap telah mengkhianati dan melawan institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

“Tuntutan yang disampaikan JPU yaitu 1 tahun penjara ini tergambar sekali bahwa proses persidangan berjalan dengan aneh, banyak kejanggalan, dan lucu saya katakan,” ungkap Novel.

Alasannya, serangan terhadap dirinya dinilai ingin sebagai penganiayaan yang paling tinggi levelnya.

“Penganiayaan yang direncanakan, yang dilakukan dengan berat menggunakan air keras, penganiayaan yang akibatnya luka berat, dan penganiayaan dengan pemberatan, ini level tertinggi,” tambah Novel.

Novel mengaku pernyataannya itu tidaklah bentuk emosinya. Namun, bentuk keinginan menegakkan keadilan.

“Saya melihat ini hal yang harus disikapi dengan marah. Kenapa? Karena ketika keadilan diinjak-injak, norma keadilan diabaikan ini tergambar bahwa hukum di negara kita tampak sekali compang-camping,” ungkap Novel.

Ketika potret penegakan hukum compang-camping dan asal-asalan, menurut Novel, membuat nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga tampak tidak baik.

“Oleh karena itu saya berharap tentunya hal ini tidak boleh dibiarkan. Selanjutnya bila pola-pola seperti ini tidak pernah dikritisi, tidak pernah diprotes dengan keras, dan kemudian Presiden juga membiarkan, saya sangat meyakini pola-pola demikian akan mudah atau banyak terjadi kepada masyarakat lain,” ujar Novel.

Menurut Novel, pembiaran terhadap masalah penegakan hukum malah akan memengaruhi kemajuan suatu bangsa.

“Sekali lagi, saya tidak hanya melihat ini dari kepentingan saya pribadi, tetapi saya melihat sebagai kepentingan semua orang, terutama karena serangan kepada saya ini adalah upaya untuk menyerang pemberantasan korupsi dan ini berbahaya,” kata Novel menegaskan.

 

Polri Hormati Tuntutan Jaksa

Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Polisi Argo Yuwono mengatakan, pihaknya menghormati keputusan jaksa terkait tuntutan ringan 1 tahun penjara terhadap dua terdakwa penyerang penyidik KPK, Novel Baswedan. Sebab, tuntutan tersebut merupakan kewenangan jaksa.

“Kami hormati. Itu merupakan wewenang jaksa atas tuntutan ringan tersebut,” katanya saat dihubungi wartawan   Jumat (12/6/2020).

 

You might also like