Polemik Pemakzulan Presiden

Webinar nasional bertema “Menyoal Kebebasan Berpendapat dan Konstitusionalitas pemakzulan Presiden di Era Pandemi Covid-19″ digelar Senin (1/6). Webinar tersebut digelar oleh Masyarakat Hukum Tata Negara Muhammadiyah (MAHUTAMA) dan Kolegium Jurist Institute (KJI).

Dalam kesempatan itu, Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Din Syamsuddin, menyebutkan, berdasarkan pendapat beberapa teoritikus politik Islam, pemakzulan pemimpin mungkin dilakukan. Pemakzulan dapat dilakukan jika telah ada beberapa kriteria, di antaranya adanya ketidakadilan dan ketiadaan ilmu pengetahuan, kerendahan dan kelangkaan visi.

“Di dalam pendapat beberapa teoritikus politik Islam, yang mungkin ingin saya kutip umpamanya Al-Mawardi yang sangat terkenal itu, pemakzulan imam, pemimpin, itu mungkin dilakukan jika syarat-syaratnya sudah tertanggalkan,” ujar Din dalam diskusi daring bersama Mahutama dan KJI, Senin (1/6).

Prof Dr. Din Syamsuddin

Din menjelaskan, hal pertama yang dapat membuat suatu imam atau pemimpin dimakzulkan menurut Al-Mawardi ialah adanya ketidakadilan. Beberapa contohnya jika pemimpin tidak berlaku adil, tidak mampu menciptakan keadilan dalam masyarakatnya, hanya menciptakan suatu kelompok yang lebih kaya daripada yang lain, menyebabkan kesenjangan sosial.

“Katakanlah indikatornya gini indeks dalam sebuah negara, ini sangat asasi sekali. Karena itu adalah syarat utama dari seorang pemimpin. Maka, jika itu berkurang atau hilang, itu syarat sudah dapat dilakukan pemakzulan,” kata dia.

Kemudian, hal kedua ialah jika terjadi ketiadaan ilmu pengetahuan, kerendahan, dan kelangkaan visi dari seorang pemimpin. Visi yang ia sebut dalam konteks ini ialah tentang cita-cita hidup berbangsa dan bernegara. Dalam konteks negara modern, kata dia, visi tersebut merupakan cita-cita nasional suatu bangsa. Indonesia ia sebut memiliki visi menjadi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

“Kalau ada pembukaman kampus, pembungkaman kegiatan akademik, pemberangusan mimbar akademik, itu sebenarnya bertentangan secara esensial dengan mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena praktik-praktik sebaliknya adalah pembodohan kehidupan bangsa,” jelas dia.

Syarat ketiga, yakni ketika seorang pemimpin di sebuah negara mengalami kehilangan kewibawaan karena kehilangan dan kekurangan kemampuan untuk memimpin, terutama di dalam situasi kritis. Menurut Din, seorang pemimpin akan dilihat kepemimpinannya pada masa kritis.

Selain mengutip dari Al-Mawardi, Din juga mengutip pendapat filsuf Islam, Imam Al-Ghazali. Menurutnya, Imam Al-Ghazali juga memungkinkan adanya pemakzulan seorang pemimpin dengan syarat yang kurang lebih sama, yakni jika terjadi ketidakadilan atau kezaliman yang dilakukan oleh seorang pemimpin.

“Ketidakadilan atau kezaliman, terutama orientasi represif, diktatorship,” terang dosen Pemikiran Politik Islam Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik tersebut.

Din melihat kehidupan kenegaraan di Indonesia saat ini tengah membangun situasi demikian. Ia melihat adanya kediktatoran konstitusional, kediktatoran yang bersemayam di balik konstitusi.

Ia pun mengambil beberapa contoh kasus yang mendukung pandangannya tersebut. “Seperti ada produk Perppu jadi undang-undang dan sejumlah kebijakan-kebijakan lain,” ungkap Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu.

Ia kemudian mengutip pemikir Islam lainnya, yakni Rasyid Ridho. Ia menerangkan, Rasyid Ridho bahkan menyerukan kepada rakyat untuk melawan pemimpin yang zalim, tidak adil, dan membahayakan kehidupan bersama seperti melanggar konstitusi negara.

“Sekarang kita lihat kehidupan nasional kita mengalami deviasi, distorsi, dan disorientasi dari nilai-nilai dasar itu,” katanya.

 

Penanganan Covid 19 Sulit Dijadikan Dalih Pemakzulan

Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Denny Indrayana, menyatakan, secara konstitusional, sulit untuk melakukan pemakzulan dengan mempersoalkan kebijakan penanganan Covid-19. Pun demikian dengan melalui jalur politis karena melihat komposisi koalisi dukungan partai politik (parpol) saat ini.

Hal itu dikatakan Denny dalam Webinar nasional bertema “Menyoal Kebebasan Berpendapat dan Konstitusionalitas Pemakzulan Presiden di Era Pandemi Covid-19″ digelar Senin (1/6). Webinar tersebut digelar oleh Masyarakat Hukum Tata Negara Muhammadiyah (MAHUTAMA) dan Kolegium Jurist Institute (KJI).

“Saya katakan kalau secara konstitusional sulit hanya menggunakan penanganan Covid-19 sebagai alat pemakzulan. Kecuali ada pelanggaran atas impeachment articles, memang faktanya ada, buktinya ada,” ungkap Denny.

Denny Indrayana (portalindonesianews.com)
Denny Indrayana (portalindonesianews.com)

 

Dia menerangkan lebih lanjut, mempersoalkan kebijakan, dalam hal ini terkait dengan penanganan Covid-19, bukan merupakan alasan untuk bisa memakzulkan presiden. Menurut Denny, jika kebijakan hendak dijadikan alasan untuk memberhentikan presiden, maka prosesnya bukan di pemakzulan, melainkan melalui pemilihan umum (pemilu).

“Kalau kita tidak setuju dengan cara kerja presiden, dengan pilihan-pilihan kebiijakan presiden, maka proses kita menghentikannya bukan di tengah jalan. Prosesnya melalui proses pemilu, bukan pemakzulan,” kata dia.

Pemakzulan terhadap presiden baru dapat dilakukan jika terjadi pelanggaran atas impechment articles berdasarkan Undang-undang Dasar 1945. Seumpama, kata dia, dalam penanganan Covid-19 ada kasus korupsi yang menyangkut pada diri presiden. Itu pun harus dengan pembuktian yang tak terbantahkan.

“Jadi persoalannya adalah bukan pada kebijakannya, tapi bagiamana pembuktiannya. Apakah faktanya memang ada impeachment articles yang dilanggar sehingga kemudian bisa menjadi pintu masuk pemberhentian seorang presiden,” jelas dia.

Selain tidak mudah secara konstitusional, secara politis pun akan sulit untuk proses memakzulkan presiden. Ia melihat komposisi koalisi parpol saat ini akan menyulitkan proses tersebut di DPR sebelum kemudian dilanjutkan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Sudah berulang kali saya sampaikan, dengan koalisi yang sekarang dengan komposisi dukungan parpol yang sekarang, langkah di DPR saja sudah sulit untuk dilanjutkan ke MK,” tuturnya.

 

 

 

You might also like