Indonesia Sorga Pencucian Uang

 

Skandal pencucian uang  (money laundring)  para terdakwa kasus PT Asuransi Jiwasraya dan dugaan pencucian uang oleh mantan Sekretaris Mahkamah Agung  Nurhadi kembali menyadarkan bahwa Indonesia merupakan wilayah yang rawan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU.

Kejahatan pencucian uang (money laundring) relatif masih baru. Istilah Money Laundering  pertama kali muncul di media massa, berkaitan dengan pemberitaan skandal Watergate di AS tahun 1973. Sedangkan dalam konteks hukum, istilah ini  muncul dalam perkara kasus pencucian uang hasil penjualan kokain kelompok Kartel, yakni kelompok kejahatan terorganisasi (organized crime) Kolumbia pada tahun 1982, yang melibakan pejabat hukum, politisi, dan perbankan.

Dari sudut pandang kriminologi, tindak pidana pencucian uang merupakan bentuk kejahatan kerah putih (white collar crime) yang melibatkan sejumlah pelaku. Mereka melakukan kejahatan pencucian uang secara terorganisasi dan sistematis. Jaringan sosial (social network) mereka dapat bersifaf rumit dan lintas Negara.

Secara ringkas, pencucian uang merupakan upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan sumber awal atau asal-usul uang yang diperoleh dari berbagai bentuk kejahatan. Misalnya dari hasil korupsi, penyuapan (bribery), penyelundupan barang, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan imigran,  perdagangan gelap narkotika dan psikotropika, perdagangan budak, perdagangan wanita dan anak, perdagangan senjata gelap, penculikan, terorisme,  penggelapan uang nasabah bank, penipuan dan lain-lain.

Harta kekayaan yang berasal dari berbagai kejahatan atau tindak pidana tersebut pada umumnya tidak langsung dibelanjakan atau digunakan oleh para pelaku. Sebab, apabila langsung digunakan, jejak sumber awal uang tersebut akan mudah dilacak oleh penegak hukum. Maka, biasanya para pelaku kejahatan terlebih dahulu memasukkannya ke dalam sistem keuangan (financial system), terutama kedalam sistem perbankan (banking system), kemudian disalurkan melalui pihak lain untuk membiayai kegiatan yang bersifat legal. Pihak lain yang dimaksud di sini dapat bersifat persorangan atau  suatu korporasi (sekelompok orang atau lembaga berbadan hukum). Dengan cara begitu , asal-usul uang akan sulit dilacak oleh para penegak hukum.

Indonesia sudah lama dicurigai sebagai salah satu negara paling aman untuk melakukan pencucian uang. Terlebih dalam setiap survey TI (Transparency International) maupun PERC (Political and Economic Risk Consultancy) Indonesia masih digolongkan sebagai negara paling korup di dunia, walaupun indeksnya mulai membaik.

Bahkan Indonesia sempat dimaksukkan dalam daftar hitam NCCTs (Non Coperative Countries and Territories) oleh FATF (Financial and Task Force on Money Loundering). Itu artinya, Indonesia dianggap sebagai negara yang tidak kooperatif terhadap pemberantasan pencucian uang. Namun berkat kerja keras pemerintah, saat ini Indonesia tidak lagi tercantum dalam daftar NCCTs.

Pencucian uang memang dapat menimbulkan dampak negatif yang luas, baik bagi Negara mapaun masyarakat luas, khususnya bagi para pelaku bisnis yang mematuhi regulasi. Mc Dowel dan Gary Novit (2001) mencatat sedikitnya terdapat 3 (tiga) akibat buruk pencucian uang, yakni:

Petama, hilangnya pendapatan negara dari sumber pembayaran pajak (Loss of Revente). Pencucian uang menghilangkan pendapatan pajak pemerintah dengan demikian secara tidak langsung merugikan pembayaran pajak yang jujur. Hal ini juga mengakibatkan pengumpulan pajak oleh pemerintah semakin sulit.

Kedua, menimbulkan rusaknya reputasi Negara (Reputation Risk), tidak satu negarapun di dunia, lebih-lebih di era global saat ini yang bersedia kehilangan reputasinya sebagai akibat terkait dengan pencucian uang. Kepercayaan pasar akan terkikis karena kegiatan-kegiatan pencucian uang dari kejahatan-kejahatan di bidang keuangan (financial crime) yang dilakukan Negara yang bersangkutan. Sekali reputasi keuangan suatu Negara rusak maka untuk memulihkannya kembali sangat sulit, karena membutuhkan sumber daya pemerintah yang sangat signifikan.

Ketiga, merongrong sektor swasta yang sah. Para pencuci uang sering menggunakan perusahaan-perusahaan (front companies) untuk mencampur uang haram dengan uang sah, dengan maksud untuk menyembunyikan uang hasil kejahatannya. Perusahaan yang dibiayai dana-dana haram dapat mensubsidi produk dan jasanya sehingga dapat bersaing dengan perusahaan yang bekerja secara sah. Misalnya dengan menjual produk dengan  harga lebih rendah dari harga pasar, namun dengan kualitas lebih baik. Sebagai akibatnya, perusahaan yang sah kalah bersaing dengan perusahaan yang dibiayai dengan dana haram.

Indonesia telah memiliki Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Artinya, Indonesia menganggap serius jenis tindak pidana ini. Namun, jumlah pengungkapan kasus pencucian uang oleh lembaga hukum di Indonesia, masih terbilang sangat sedikit. Di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) misalnyai pada sepanjang tahun 2016 sampai 2018 KPK hanya mengenakan 15 perkara dengan dakwaan TPPU. Padahal jika dihitung, tiga tahun terakhir KPK telah menangani 313 perkara. Begitu juga pada tahun berikutnya

Yenti Garnasih (2016) mensinyalir penyebabnya adalah karena ketiga tahap pencucian uang sebagaimana disebutkan di atas, belum dipahami secara tepat oleh para penyidik atau penyelidik lembaga hukum di Indonesia, sehingga memungkinkan banyak kasus korupsi yang hanya dijerat dengan tindak pidana suap atau gratifikasi, padahal di dalamnya terdapat indikasi pencucian uang. Apa yang diungkapkan oleh Yenti Garnasih terjadi misalnya dalam kasus korupsi mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto yang hanya dijerat dengan delik pidana penyuapan dan gratifikasi (forumkeadilan.com 13 Desember 2018)

Kini, Kejaksaan Agung sudah melangkah berani dengan menjerat para terdakwa kasus PT Asuransi Jiwasraya dengan delik pencucian uang. Nurhadi, mantan Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung, yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah orang kaya yang juga diduga melakukan pencucian uang dari hasil korupsinya. Dan banyak pihak menyarankan KPK agar  menjerat Nurhadi dengan delik pencucian uang.

 

You might also like