Endus Praktek Oligopoli Tambang Dan Bisnis Timah Di Babel, PAPD : Harus Diberantas!

Your ads will be inserted here by

Easy Plugin for AdSense.

Please go to the plugin admin page to
Paste your ad code OR
Suppress this ad slot.

Bangka Belitung, Forumkeadilan.com — Pimpinan Perhimpunan Advokat Pro Demokrasi (PAPD) Agus Rihat P. Manalu turut memantau situasi pertimahan di Bangka Belitung (Babel). Pihaknya pun menyayangkan masih adanya kasus “penguasaan tambang” dan bisnis timah di Babel yang beroperasi dengan cara-cara kotor dan tidak sehat.

“Untuk itu, PAPD siap membantu berjuang bersama masyarakat Babel memberantas praktek penguasaan tambang dan bisnis timah secara kotor dan tidak sehat tersebut,” kata Agus Rihat melalui keterangan tertulis, Selasa (9/6/2020).

Tegas, dirinya menilai, bisnis timah secara kotor dan tidak sehat tersebut harusnya sudah diberantas karena merugikan negara dan masyarakat, bisnis yang tidak berkembang dan hanya menguntungkan segelintir orang. “Praktek kotor seperti ini akan merugikan dan menggerus pendapatan pemerintah pusat maupun daerah serta menutup peluang para wirausahawan lainnya. Negara tidak boleh kalah oleh para pelaku praktek bisnis kotor begini,” tukasnya.

“Kita semua paham kok ada seperangkat aturan dan Undang-undang terkait bisnis tambang dan pengelolaan SDA Minerba, artinya ini pelanggaran hukum, anehnya mengapa praktek seperti ini sudah lama berlangsung akan tetapi selama ini terkesan aman terlindungi,” ujarnya.

Bagi masyarakat Babel timah adalah  penyumbang dan penyokong utama perekonomian Babel selain komoditas pertanian dan komoditas lainnya. Artinya, kata Agus Rihat, perekonomian Babel masih sangat tergantung oleh timah, sangat strategis bagi Pemda dan Pemerintah Pusat.

Berdasarkan info yang diterima pemain utama disektor ini “dengar-dengar” diduga adalah suami dari salah satu Artis sinetron terkenal di tanah air. “Ini informasi yang kita terima, dan diduga suami artis sinetron ini bisa mengatur mana perusahaan penambang timah yang bisa terus berbisnis dan mana yang harus dimatikan,” sebutnya.

Jika hal ini dibiarkan berlarut, sehingga terkesan ada “kesengajaan dan pembiaran” pelanggaran oligopoli dan kartel dalam penguasaan bisnis timah di Babel. “PAPD dengan senang hati akan memback up perjuangan masyarakat Babel untuk meruntuhkan oligarki dan praktek Oligopoli antara penguasa dan pengusaha kotor yang hanya membuat bangsa dan negara ini miskin tetapi memperkaya segelintir orang tertentu,” pungkasnya.

Penguasaan Sumber Daya Alam (SDA) di Bangka Belitung oleh segelintir orang dan diduga hanya memperkaya segelintir orang saja ini sebelumnya telah disuarakan oleh mantan Sekjen Prodem Satyo Purwanto, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (30/5).

Your ads will be inserted here by

Easy Plugin for AdSense.

Please go to the plugin admin page to
Paste your ad code OR
Suppress this ad slot.

“Karena persekutuan jahat antara penguasa dan pengusaha yang disebut dengan istilah oligarki dan oligopoli membuat kekayaan sumber daya alam strategis tidak banyak bermanfaat untuk negara dan rakyat,” kata Satyo Purwanto.

Mantan Sekjen Prodem Satyo Purwanto. Foto : Net

Pasalnya, mantan aktivis 1998 ini mengungkapkan, sektor pertambangan timah yang menjadi andalan dan tulang punggung masyarakat Bangka Belitung dikuasai oleh suami artis Sandra Dewi itu, Harvey. Kata Satyo, dia lah orang yang bisa mengatur mana perusahaan penambangan timah yang bisa beroperasi maupun yang tidak. “Harvey Moeis yang juga suami dari artis terkenal Sandra Dewi diduga dengan aman dan nyaman sebagai pemain tunggal dalam bisnis timah dari hulu ke hilir,” ungkapnya. Untuk itu, Satyo meminta Kementrian ESDM selaku regulator terkait sektor minerba sesuai dengan UU 4/2009 yang seharusnya dalam amanat UU itu Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat. “Ternyata keberpihakan pemerintah dan negara bukan untuk bangsa ini dan bukan untuk masa depan negara ini, tapi untuk penguasa-penguasa pertambangan, pemerintah tutup mata dan tutup kuping gak mau tau lagi apa yang diinginkan masyarakat dan apa yang dibutuhkan masyarakat,” jelasnya.

Maka kata Satyo, praktik oligopoli sektor tambang timah di Babel harus dihilangkan. Pasalnya, praktik tersebut haram lantaran adanya UU Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) 5/1999 yang dikeluarkan agar mencegah adanya praktik monopoli dan persaingan tidak sehat. “Padahal kita tak bisa juga pungkiri bahwa ekonomi Babel masih tergantung oleh timah,” tekannya.

Aktivis 1998 ini menduga, lima perusahaan yaitu PT Refined Bangka Tin, CV Venus Inti Perkasa, PT Tinindo Inter Nusa, PT Sariwiguna Bina Sentosa dan PT Stanindo Inti Perkasa yakni yang mendapat RKAB tak lepas dari kuasa dan pengaruh seorang Harvey Moeis. “Praktis smelter-smelter yang lain tidak akan diberikan RKAB untuk produksi timah kalau tanpa persetujuan seorang Harvey Moeis,” ungkapnya.

Jika hal ini dibiarkan berlarut, sehingga pelanggaran oligopoli dan oligarki penguasa dan pengusaha dibiarkan membuat bangsa ini miskin dan hanya memperkaya segelintir orang model seperti Harvey Moeis.

Untuk itu, dia berharap agar aparat penegak hukum (APH) bergerak menyelesaikan persoalan ini.
“Sebab kalau tidak, imbasnya langsung dirasakan kepada masyarakat lantaran penambangan timah menjadi jantung perekonomian masyarakat Bangka Belitung,” pungkasnya seperti dikutip di media politik.rmol.id.

Hingga berita ini diturunkan, Forum Keadilan masih dalam upaya konfirmasi ke pihak pihak terkait lainnya.(red/berbagai sumber)

You might also like