Al Washliyah Sumut Dukung KPK Cegah Korupsi Dana Covid-19

Your ads will be inserted here by

Easy Plugin for AdSense.

Please go to the plugin admin page to
Paste your ad code OR
Suppress this ad slot.

Pengurus Wilayah Al Jam’iyatul Washliyah Provinsi Sumatera Utara mendukung kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI untuk melakukan pencegahan korupsi dana bantuan penanggulangan Covid-19 khususnya di Sumatera Utara.

Hal itu terungkap saat Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia Lily Pintauli Siregar bersilaturahmi di Kantor PW Al Washliyah Sumatera Utara Jalan Sisingamangaraja No 144 Medan, sekaligus diskusi Live di Studio AW Channel, Kamis (18/6/2020).

Kedatangan Lily Pintauli Siregar disambut antusias warga Washliyah dan Ketua PW Al Washliyah Sumatera Utara Dr Dedi Iskandar Batubara SSos SH MSP didampingi Sekretaris Alimnur Nasution SE dan pengurus organ bagian.

 

Sebelum melakukan diskusi Live di Studio Al Washliyah Sumut, Lily Pintauli Siregar menghadiri acara ramah tamah bersama pengurus dan Organ bagian Al Washliyah dilanjutkan dengan Diskusi Live Pencegahan Korupsi Covid 19.

Dalam Diskusi Live Studio AW Channel, Lily sebagai Pimpinan KPK menjelaskan tugas dan fungsi serta upaya yang dilakukan KPK dalam pengawasan anggaran Covid 19.

Ia juga mengatakan pengawasan dana realokasi untuk penanggulangan Covid-19 akan dipetakan berdasarkan daerah yang akan menggelar Pilkada 2020 atau tidak. Sebab, bisa saja terjadi kemungkinan anggaran dana bantuan disalahgunakan para calon petahana.

Your ads will be inserted here by

Easy Plugin for AdSense.

Please go to the plugin admin page to
Paste your ad code OR
Suppress this ad slot.

“Kami juga melihat ada bantuan-bantuan dari banyak pihak swasta maupun asing yang tidak tepat sasaran. Karenanya KPK melakukan koordinasi dan monitoring dengan Kementerian Sosial serta Kementerian Kesehatan dan LKPP terkait pengadaan barang dan jasa, bantuan likuiditas dari pihak perbankan serta lainnya,” jelasnya.

KPK, sebut Lily, telah membentuk gugus tugas KPK yang ditunjuk untuk melakukan pengawasan di pos-pos tertentu. “KPK juga memberikan pendampingan dengan menyebarkan surat edaran agar kepala daerah tidak khawatir untuk menggunakan anggaran terkait penanggulangan Covid-19,” sebutnya.

KPK juga membuat pedoman kepada pihak ketiga yakni pihak swasta dengan penerima.

Sementara itu Ketua PW Al-Washliyah Sumut Dedi Iskandar Batubara mengatakan bahwa tugas pengawasan seharusnya tidak hanya dilakukan oleh KPK dan lembaga lainnya.

“Kita semua juga harus melakukan pengawasan agar semua berjalan sesuai dengan aturan. Termasuk peran organisasi juga sangat dibutuhkan,” tegas Dedi Iskandar yang juga Anggota DPD RI asal Sumut ini.

Secara khusus Dedi mengatakan Al Washliyah Sumut sebagai ormas Islam terbesar di Sumatera Utara senantiasa stiqomah mengawal dan mendukung kinerja KPK untuk kepentingan dan kemaslahatan umat.

“Semua pihak harus memastikan bantuan dan penggunaan anggaran digunakan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat, khususnya masyarakat yang membutuhkan,” ucapnya.

You might also like