Tok! UU Minerba Sah, Angin Segar Taipan Batubara

Komisi VII DPR RI dan pemerintah akhirnya sepakat untuk mengesahkan Revisi Undang-Uandang Mineral dan Batubara Nomor 4 Tahun 2009. Keputusan ini segera diparipurnakan untuk diundangkan.

Informasi diperoleh, Selasa (12/5/2020), hasil revisi UU Minerba itu membawa angin segar kepada taipan Batubara. “Dari sembilan fraksi yang sampaikan pandangan, satu pengecualian yakni fraksi Demokrat dan fraksi PKS yang akan memberikan pandangannya besok ke kami,” ujar Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno, Senin (11/5/2020).

Ia memaparkan bahwa seluruh fraksi pada intinya menyetujui untuk membahas lebih lanjut pada pembicaraan tingkat dua dalam sidang paripurna.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyampaikan hasil dari pembahasan yang telah dilakukan tim Panja RUU Minerba, secara total akan merubah 143 pasal dari 217 pasal. Ini sekitar 82% dari jumlah pasal yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009.

Secara rinci ada 51 pasal ditambah, 83 pasal diubah, dan 9 pasal dihapus. Arifin mengatakan jumlah pasal yang mengalami perubahan ini sangat banyak.

Di tengah pandemi corona (Covid-19) Komisi VII DPR RI mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) atau yang biasa dikenal dengan RUU MInerba.

Pengesahan ini menjadi angin segar bagi taipan batu bara karena mendapat jaminan perpanjangan.

Dalam Pasal 169A diatur KK dan PKP2B diberikan jaminan perpanjangan menjadi IUPK setelah memenuhi persyaratan dan ketentuan. Dalam Pasal 169 A huruf a, disebutkan kontrak/perjanjian yang belum memperoleh perpanjangan dijamin mendapatkan dua kali perpanjangan dalam bentuk IUPK selama 10 tahun dengan mempertimbangkan penerimaan negara.

Kemudian di dalam Pasal 169 A huruf b disebutkan kontrak/perjanjian yang telah memperoleh perpanjangan pertama dijamin untuk diberikan perpanjangan kedua dalam bentuk IUPK paling lama 10 tahun.

“Sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya perpanjangan pertama KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara,” papar Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto.

Dalam Pasal 47 mengenai jangka waktu kegiatan operasi produksi disebutkan di dalam huruf e untuk pertambangan batu bara paling lama 20 tahun dan dijamin memperoeroleh perpanjangan dua kali masing-masing 10 tahun setelah memenuhi persyaratan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Lalu Pasal 47 huruf g untuk pertambangan batu bara yang terintegrasi dengan pengembangan dan/atau pemanfaatan selama 30 tahun, di jamin memperoleh perpanjangan selama 10 tahun. Setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Minerba Bambang Wuryanto menyamaikan ada beberapa poin yang menjadi kesepakatan Komisi VII dengan pemerintah. Pemerintah tidak akan melakukan pemanfaatan perubahan ruang dan kawasan terhadap Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), WIUPK, dan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang sudah ditetapkan.

Usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat. Bagian pemeritah daerah naik dari yang sebelumnya hanya 1% menjadi 1,5%. Kewajiban IUP dan IUPK menggunakan jalan tambang dalam kegiatan usahanya. “Dapat dibangun sendiri maupun bekerjasama,” jelasnya.

IUP dan IUPK wajib mengalokasikan dana untuk program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat besaran minimumnya ditetapkan oleh Menteri. Kewajiban IUP Operasi Produksi dan IUPK OP yang sahamnya dipunyai asing melakukan divestasi 51%. Kewajiban menyediakan dana untuk mencari cadangan baru.  “Sediakan dana ketahanan mineral dan batu bara temukan cadangan baru,” tukasnya.

You might also like