Penyaluran BST Disusupi Kepentingan Politis, Ketua DPRD: Bupati Labura Tidak Beretika!

Penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) dilakukan di rumah pribadi Bupati Labuhanbatu Utara (Labura) H Kharuddin Syah di Aekkota Batu, Kec. NA IX-X, dinilai bernuansa politis. Soalnya, anak Kharuddin Syah masuk dalam daftar bakal calon Bupati Labura yang berpasangan dengan camat. Apalagi saat penyerahan BST terpampang spanduk Paslon Balon bupati di aula Pajar Dolpa milik pribadi Kharuddin Syah.

Menyikapi penyaluran BST yang diduga dimanfaatkan untuk kepentingan politis, Ketua DPRD Labura H. Ali Tambunan menyebutkan, penyaluran BST di rumah kediaman pribadi Bupati Labura sangat tidak beretika dan mempolitisasi seorang Paslon Balon bupati.

“Bupati Labura tidak beretika, salah seorang kepala daerah harus mengarahkannya ke instansi yang lain, misalnya kantor camat tentunya independensi, tidak ada keberpihakan disitu. Pimpinan di pusat jelas mengimbau bantuan sosial jangan dipolitisi, bahkan Presiden RI Jokowi menyaksikan penerima BST di kantor pos,” katanya seperti dikutip dari waspada, Sabtu (16/5/2020).

Ali Tambunan menjelaskan, Kemensos RI sudah memberikan petunjuk bukan hanya melalui per bank kan tapi bisa melalui kantor pos, BST disalurkan supaya independensi, tidak terkontaminasi dengan politik.

KPK juga mengingatkan jangan dipolitisi mengenai pembagian, bantuan dan sumbangan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam rangka Covid-19.

“Di aula pribadi bupati disediakan tempat duduk, tapi dipampangkan poto Paslon Balon Bupati yang putranya sendiri berpasangan dengan calon wakilnya seorang camat. Ini tidak independensi lagi, ini sudah terjadi keberpihakan dan dipolitisasi, sikap Bupati Labura tidak beretika, pemberian ini salah”, tegasnya.

Ali Tambunan yang juga Ketua DPD Partai Golkar Labura menyebutkan, tak ada kewenangan bupati membawakan ke rumah pribadinya. Kalau kantor pos Aekkota Batu terlalu sempit, kenapa tidak dilakukan di depan kantor camat, kalau perlu teratak bisa disiapkan anggarannya dari kabupaten untuk penanggulangan dampak Covid-19.

“Jangan mencari alasan yang dicari cari, dikarang karang, yang jelas tindakan itu salah dan akan kami lanjutkan pemanggilan terhadap Kadis Sosial Kab. Labura dan Kepala UPT. Kantor Pos Rantauprapat untuk dipertanggungjawabkan,” ungkapnya.

Sikap bupati itu tentunya mempolitisasi penyerahan BST untuk kepentingan pribadi yaitu keberpihakan terhadap anaknya sendiri. Bupati labura seharusnya patuh pada peraturan, taat azas dan beretika, tambahnya.

“Setelah RDP, kita akan konsultasi dengan Kadis Sosial Propinsi Sumut atas terjadinya persoalan yang sangat memalukan terjadinya politisasi. Bupati Labura tidak incumbent, tapi anaknya mencalon, tapi harus mengikuti peraturan dan ketentuan, hal ini yang tidak bisa diterima di masyarakat yang dilaporkan ke DPRD,” imbuh Ali Tambunan.

Kepala UPT Kantor Pos Rantauprapat Ardianto tidak berkenan menjawab pertanyaan, Minggu (17/5/2020). Ia saat dihubungi wartawan malah mematikan teleponnya dan tidak bersedia mengangkat teleponnya. Sementara Kepala Kantor Pos Aekkota Batu Arif Novriandi mengatakan, pemberian BST di rumah pribadi Bupati Labura baru baru ini adalah putusan dari pimpinannya di Rantauprapat.

“Letak penyaluran BST itu putusan pimpinan saya di Rantauprapat, beliau yang komunikasi dengan bupati dan camat. Untuk di Kec. NA IX-X BST di serahkan di aula Pajar Dolpa, saya menjalankan saja”, katanya.

You might also like