Jaksa Kejari Yogyakarta Dihukum 4 Tahun Penjara, Pulaknya Terima Suap

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Yogyakarta menjatuhkan hukuman 4 tahun pidana penjara dan denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan terhadap jaksa fungsional sekaligus anggota Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan, dan Pembangunan Pusat-Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri (Kejari) Yogyakarta, Eka Safitra.

Informasi diperoleh, Kamis (21/5/2020), dalam persidangan majelis hakim menyatakan Eka terbukti menerima suap terkait proyek rehabilitasi saluran air bersih di Jalan Dr Supomo, Yogyakarta yang dilelang Dinas PU, Perumahan, dan Kawasan Pemukiman Kota Yogyakarta tahun anggaran 2019.

“Menyatakan terdakwa Eka Safitra secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama,” kata Ketua Majelis Hakim Asep Permana saat membacakan amar putusan terhadap Eka Safitra dalam sidang melalui konferensi video, Rabu, (20/5/2020).

Eka bersama Satriawan Sulaksono selaku jaksa pada Kejari Surakarta (Solo) terbukti menerima suap dengan total sejumlah Rp 221.740.000 dari Direktur Utama PT Manira Arta Mandiri (Mataram) Gabriella Yuan Anna Kusuma.

Uang tersebut merupakan realisasi dari total komitmen fee 5 persen atas proyek pekerjaan rehabilitasi Saluran Air Hujan (SAH) Jalan Supomo CS di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta Tahun Anggaran (TA) 2019 yang dimenangkan oleh Gabriella menggunakan bendera perusahaan PT Widoro Kandang.

Hukuman terhadap Eka lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut KPK yang menuntut Eka untuk dihukum 6 tahun pidana penjara dan denda sebesar Rp 300 juta subsider 5 bulan kurungan.

Hakim menyatakan Eka terbukti melanggar Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat 1 KUHP.

Dalam perkara yang sama, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman 1 tahun 6 bulan pidana penjara serta denda Rp 50 juta subsider 1 bulan kurungan terhadap Satriawan Sulaksono.

Putusan terhadap Satriawan lebih rendah dari tuntutan Jaksa yang menuntut Satriawan dihukum 4 tahun pidana penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan.

Atas putusan tersebut, kedua terdakwa menyatakan pikir-pikir. Sedangkan Jaksa Penuntut KPK langsung menyatakan banding. “Dengan alasan belum memenuhi rasa keadilan masyarakat terkait perbedaan pasal yang terbukti,” kata Jaksa Wawan.

You might also like