Soal Aturan Keringanan Kredit, Rolas Sitinjak: Perlu Adanya Kepastian Hukum

ForumKeadilan.com, Jakarta – Aturan relaksasi atau restrukturisasi kredit tak sepenuhnya berjalan maksimal. Hal ini terlihat banyaknya aduan ke Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) para debitur yang merupakan konsumen industri keuangan, baik bank dan nonbank atas kesulitan pemberian keringanan kredit yang kebanyakan cicilan kendaraan bermotor.

Wakil Ketua BPKN, Rolas Sitinjak memandang perlunya atas lebih jelas berupa norma atau petunjuk teknis (juknis) dari Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 yang dibuat 16 Maret 2020. “Hal ini untuk membuat kepastian hukum karena banyak insdustri keuangan seperti perusahaan leasing yang berkelit tidak ada juknis,” katanya di Jakarta, Jumat (17/4/2020).

Rolas mengungkapkan, para debitur yang merupakan konsumen lembaga keuangan tersebut malah kesulitan mendapatkan keringanan kredit tersebut. “Kebanyakan leasing beralasan tak bisa memberikan keringanan lantaran belum ada juklak (petunjuk pelaksana) dan juknis dari otoritas. Pegawai kantor cabang lembaga keuangan non bank seperti leasing ada yang mengaku belum mendapat arahan lebih jelas dari kantor pusatnya bekerja,” tunjuk lelaki yang sudah lima kali memenangkan gugatan terhadap maskapai Lion Air akibat penelantaran penumpang.

Rolas membeberkan, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) telah mengeluarkan surat edaran atau pengumuman yang mendukung POJK tersebut. “Hanya saja dari aduan ke BPKN, ada beberapa anggota APPI seperti Adira Finance dan Suzuki Finance tidak mentaati surat edaran tersebut. Tentu ini belum ada kepastian hukum,” sebutnya.

Meski memberikan apresiasi kepada OJK yang tanggap menelurkan peraturan tersebut, Rolas berharap tak ada ambiguitas aturan. “Saya coba meminta informasi debitur yang pernah mencoba mengajukan keringanan kredit tersebut. Ternyata tidak ada pilihan penundaan seperti arahan Presiden Jokowi dalam konferensi pers tanggal 24 Maret. Dalam permintaan para debitur sesuai prosedur lembaga keuangan bank dan non bank masing-masing yang berbeda,” terang lelaki yang sering menjadi saksi ahli dalam persidangan konsumen tersebut.

Rolas berpandangan negara harus segera hadir melindungi rakyat yang kini terkena dampak besar atas musibah Covid-19. Terlebih baginya dalam keterangan pers Presiden Jokwi pada 14 April lalu menyebutkan, agar perlindungan atau bantuan kreditur segera dilakukan agar tidak terlambat dan membuat keberangkutan yang besar bagi pelaku UMKM.

Atas hal ini, lanjutnya, BPKN telah memberikan empat rekomendasi kepada OJK yang juga suratnya ditembuskan kepada Presiden Jokowi. “Pertama, segera menetapkan peraturan relaksasi kredit dan pembiayaan bagi debitur lembaga jasa keuangan nonbank, dalam hal ini lembaga pembiayaan, untuk memberi kepastian hukum baik bagi debitur (konsumen) maupun lembaga pembiayaan. Kecuali pada saat rekomendasi tersebut diterima, OJK sudah menerbitkan peraturan tersebut,” tegasnya.

Rekomendasi kedua BPKN yakni, meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga pembiayaan dalam melaksanakan kebijakan relaksasi dan atau restrukturisasi kredit yang telah ditetapkan. Ketiga, segera menerbitkan norma, standar, prosedur, dan kriteria dari pelaksanaan kebijakan relaksasi dan/atau restrukturisasi kredit tersebut. Keempat, mengutamakan pemberian restrukturisasi kredit atau pembiayaan UMKM termasuk kendaraan bermotor mengingat banyaknya jumlah pengemudi yang memiliki kredit atau pembiayaan dan terdampak pandemi Covid-19,” tutur Rolas.

“Semoga OJK bisa memberikan perlindungan yang berkepastian hukum dalam situasi darurat serba sulit atas musibah covid-19 ini,” tutupnya.

You might also like