Omnibus Law dan Kartu Prakerja Dinilai Tak Berikan Manfaat untuk Rakyat

Jakarta – Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis, Uchok Sky Khadafi menilai saat ini banyak kebijakan yang dibuat pemerintah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan situasi yang saat ini terjadi. Contohnya adalah pemerintah yang masih ngotot untuk menjalankan Omnibus Law dan pelaksanaan program Kartu Prakerja.

Program Kartu Prakerja yang digagas Kantor Menko Perekonomian dinilai Uchok sangat tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Di saat ekonomi mengalami pelemahan dan banyak pekerja yang di-PHK, Kartu Prakerja tidak memberikan manfaat apapun. Bahkan terkesan Kartu Prakerja ini dipaksakan oleh Kantor Menko Perekonomian.

Jika dirinci, Uchok melihat yang diuntungkan dari kebijakan Kartu Prakerja tersebut bukan para pekerja yang terkena dampak Covid-19. Namun, vendor penyedia modul pendidikan yang mendapatkan keuntungan.

“Program Kartu Prakerja tidak aktual. Buruh atau pekerja yang di-PHK tidak mendapatkan keuntungan sama sekali dari program yang dibuat Kantor Menko Perekonomian. Saya minta program tersebut dibatalkan saja. Seharusnya Kartu Prakerja itu diberikan pemerintah dalam bentuk tunai saja. Jadi pembelian modul itu tidak ada gunanya sama sekali karena di Google banyak modul pelatihan yang gratis,” papar Uchok dalam pernyataan tertulisnya di Jakarta, Selasa (21/4).

Sementara untuk Omnibus Law, Uchok melihat bahwa tidak ada urgensinya sama sekali pemerintah membahas aturan tersebut dengan DPR. Seharusnya, lanjut Uchok, pemerintah fokus dahulu pada penanganan dan pencegahan penyebaran Covid-19.

“Tampaknya saat ini yang terjadi adalah pemerintah melalui Kantor Menko Perekonomian yang melakukan provokasi buruh dan masyarakat untuk turun ke jalan. Jika sampai buruh terprovokasi, maka ini kesalahan pemerintah sendiri,” ucap Uchok.

Uchok pun menyebut nama Airlangga Hartarto sebagai penyebab masih terus berjalannya Omnibus Law dan program Kartu Prakerja. Indikasi ini dapat dilihat dari Airlangga yang terus ngotot untuk menjalankan dua program tersebut. Padahal banyak kalangan masyarakat menentang Omnibus Law dan Program Kartu Prakerja.

“Jika dia enggak mau dianggap biang kerok, seharusnya Airlangga dapat mencabut Omnibus Law dan Kartu Prakerja. Karena dia juga yang memutuskan Omnibus Law dan Kartu Prakerja ini berjalan terus. Jika dia ngotot pasti dia punya kepentingan terselubung. Harusnya pemerintah mau mendengarkan dan tahu kebutuhan rakyatnya. Bukan mengakomodasi kepentingan pihak-pihak tertentu,” kata Uchok.

Uchok menduga kepentingan terselubung Airlangga di Omnibus Law adalah memberikan karpet merah bagi pengusaha dan taipan. Uchok melihat banyak pengusaha dan penumpang gelap yang mendompleng kepentingan dari berjalannya Omnibus Law. Sementara Kartu Prakerja ada kepentingan dari startup yang menjual modul.

Lebih jauh, Uchok mengutarakan, saat ini kontrol akan kebijakan perekonomian dipegang Partai Golkar. Sementara PDIP hanya mengurusi pelayanan publik. Menurut Uchok, saat ini banyak partai, baik itu di pemerintahan maupun di parlemen tidak mengerti permainan yang tengah dijalankan Partai Golkar.

“Partai-partai yang lain seharusnya sadar semua ini yang memainkan adalah Partai Golkar. Sehinga untuk kepentingan bangsa dan negara seharusnya seluruh partai yang ada baik itu di pemerintahan maupun di DPR harus dapat menentang dua aturan ini. Karena aturan ini tidak sejalan dengan kepentingan rakyat,” kata Uchok.

Agar bangsa ini selamat dan dapat melalui masa sulit yang diakibatkan Covid-19, Uchok menyarankan pemerintah fokus menanggulangi dan mencegah penyebaran Covid-19. Tanpa penyelesaian yang tuntas terhadap Covid-19, bisa dipastikan tak akan ada investor yang masuk ke Indonesia.

“Pemerintah kejar Omnibus Law namun Covid-19 masih ada, enggak mungkin ada investor mau masuk. Apalagi saat ini yang digadang-gadang sebagai investor ke Indonesia adalah China. China sendiri saat ini mengalami kontraksi ekonomi. Jika pemerintah enggak fokus menanganai Covid-19 di saat negara lain sudah melewati masa sulit, Indonesia malah ketinggalan,” kata Uchok.

Saran lain yang diberikan Uchok kepada pemerintah adalah harus mengalihkan dana Kartu Prakerja menjadi bantuan langsung tunai. Koordinasi antara pusat dan daerah dalam penyaluran bantuan langsung harusnya dapat terjadi. Presiden dan Mensesneg sebenarnya sudah memberikan contoh yang baik untuk memberikan bantuan langsung.

“Bantuan langsung itu sebenarnya yang diinginkan Presiden. Bukan malah menjual modul pendidikan. Harusnya contoh baik yang sudah diberikan Presiden dan Mensesneg itu dapat dicontoh oleh daerah atau kementerian lainnya,” tutupnya.

You might also like