Mantan Kepala RSUD Tarutung Divonis 18 Bulan, Bendahara 32 Bulan

Terkait Kasus Rasuah Jamkesmas 2013

Mantan Kepala Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Swadana Tarutung akhirnya divonis 18 bulan penjara. Sementara bendaharanya dihukum 32 bulan. Dengan jatuhnya vonis tersebut maka tindak pidana korupsi yang terjadi di RSUD Tarutung selesai setelah sempat mengendap sejak 2013 silam.

Pembacaan vonis para terdakwa itu sendiri dilakukan pada persidangan Kamis, 2 April 2020 lalu. Vonis dibacakan Majelis Hakim Tipikor di Pengadilan Negeri Kelas I- Medan.

Kasi Pidsus Kajari Tapanuli Utara Juanda Roy Hutauruk di Rutan Tarutung saat menitipkan kedua tersangka HF dan BS atas dugaan penyalahgunaan keuangan RSUD Tarutung tahun 2013

Kasus yang terjadi tahun 2013 silam itu diungkap kembali oleh Kejari Tarurung, melalui Kasi Pidsus Juanda Roy Hutauruk SH yang juga Kasi Pidsus termuda di Sumut ini. Kasi Pidsus Juanda Roy Hutauruk atas arahan Kajari Tarutung, berhasil mendudukkan hukum terkait kasus rasuah yang menjerat Plt mantan Plt Kepala RS Tarutung, HF, dan bendaharanya BS.

Informasi yang diterima FORUM Keadilan, Rabu (22/4/2020), dalam persidangan yang dipimpin Majelis Hakim yang terdiri dari Ketua Majelis Mian Munthe SH, MH didampingi Hakim Anggota Efendi SH, MH dan Denny Iskandar SH serta Panitera Pengganti Enny Reswita SH menjatuhkan hukuman kepada HF yang merupakan mantan Plt Kepala RS Tarutung dengan pidana 1 tahun 6 bulan penjara (18 bulan). Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) yakni Juanda Roy Hutauruk, SH (Kasi Pidsus) dan Liknawati br Sirait SH menuntut terdakwa 2 tahun penjara denda Rp50 juta subsidair 3 bulan.

Sementara kepada BS yang masa itu menjabat sabagai bendahara dijatuhi hukuman selama 2 tahun, 8 bulan (32 bulan) penjara dengan denda Rp50 juta subsidair 2 bulan. BS juga dibebani membayar uang pengganti (UP) sebesar Rp 216.939.144.

Jaksa menuntut keduanya dengan dakwaan melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999. Sebagaimana telah diuubah dan ditambah dengan UU No.31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jo Pasal 55 ayat 1 KUHP.

Pada persidangan pembacaan vonis juga diuraikan kronologis korupsi yang membuat negara mengalami kerugian uang sebesar Rp216.939.144.

Bahwa pada Tahun Anggaran (TA) 2013 di RS. S Daerah Tarutung ada dana Jamkesmas sebesar Rp499.912.841. Berupa pengadaan pembayaran Bahan Habis Pakai (BHP).

Oleh mantan Plt Kepala dan Bendahara kemudian mengadakan pembayaran kepada PT Sinar Roda Utama. Dan dibuat sebanyak 15 kali transaksi, dengan total dana Rp499.912.841.Ternyata setelah ditelusuri ada dugaan korupsi didalamnya.

Setelah sekian tahun terpendam oleh Kasi Pidus Kajari Tarutung, kasus ini diungkap kembali. Dari 15 kali transaksi ternyata sebanyak 6 transaksi tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh keduanya. Kemudian dari ke 6 transaksi ini pihak BPKP Perwakilan Sumatera Utara telah menyatakan kerugian keuangan negara sebesar Rp216.939.144.

Pada aakhir pembacaan vonis, kepada keduanya dibebankan membayar biaya persidangan masing-masing Rp5.000. Atas pembacaan dan penjatuhan vonis ini, masyarakat Tapanuli Utara menyambut gembira. “Aplaus yang tinggi kepada Kajari Tarutung atas penuntasan kasus korupsi di wilayah Kabupaten Taput. Salut kepada Kasi Pidsus Kajari Tarutung yang masih muda dan energik,” ujar warga.

You might also like