Anggota DPR Junimart Girsang: Preseden Buruk Pembebasan Napi Terkait Corona

Your ads will be inserted here by

Easy Plugin for AdSense.

Please go to the plugin admin page to
Paste your ad code OR
Suppress this ad slot.

Pemberian remisi atau pembebasan bersyarat bagi para napi koruptor di tengah pandemi Covid-19 menuai polemik. Sejumlah pihak menyesalkan sikap pemerintah yang terkesan mencari kesempatan untuk meringankan hukuman para koruptor melalui wacana revisi Peraturan Pemerintah ( PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Meski belakangan, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly yang memunculkan wacana tersebut untuk pertama kali, telah mengklarifikasi hal itu. Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donald Fariz menilai, Yasonna sengaja memanfaatkan wabah Covid-19 sebagai justifikasi untuk merevisi aturan tersebut. “Wacana ini dimunculkan bisa kita sebut aji mumpung, bisa juga kita melihat sebagai peluang, sehingga ada akal-akalan untuk mengaitkan kasus corona yang terjadi saat ini dengan upaya untuk merevisi PP 99/2012 agar narapidana kasus korupsi bisa menjadi lebih cepat keluar dari selnya,” kata Donald dalam konferensi pers, Kamis (2/4/2020) lalu.

Peneliti Indonesia Corruption Watch ( ICW) lainya, Kurnia Ramadhana mengatakan, pernyataan Presiden Joko Widodo yang menegaskan tidak ada narapidana korupsi yang dibebaskan terkait upaya penanggulangan Covid-19 tidak berarti apa-apa. Kurnia menilai pernyataan Jokowi hanya “kesenangan semu”. “Statement Jokowi yang mengatakan menolak usulan Menkumham sebenarnya hanya kesenangan semu,” kata Kurnia dalam diskusi online yang diselenggarakan Kode Inisiatif, Kamis (9/4/2020). Alasannya, lanjut dia, revisi UU Pemasyarakatan (RUU PAS) memperingan syarat bagi napi korupsi memperoleh asimilasi, remisi, dan pembebasan bersyarat. Pembahasan RUU PAS diketahui telah disetujui untuk kembali dilanjutkan. DPR dan pemerintah akan segera duduk bersama membahas RUU itu. “Selama wabah Covid-19 napi korupsi tetap di lapas, tapi setelah itu mereka akan mendapatkan pengurangan hukuman luar biasa dengan revisi UU PAS. Apalagi, di tengah pandemi ini mereka malah memanfaatkan situasi,” ujarnya.

Kritik yang sama juga datang dari Indonesian Police Watch (IPW). Ketua IPW, Neta S Pane mengecam keras adanya wacana untuk membebaskan para napi koruptor dengan dalih wabah Covid 19. Apapun alasannya, membebaskan napi koruptor adalah sebuah kejahatan baru oleh oknum pejabat negara. “Untuk itu intel KPK, Polri, dan Kejaksaan Agung harus menelusuri, apakah ada bau korupsi dan suap di balik wacana ini”, Ungkap Neta kepada FORUM.

Selama ini bangsa Indonesia sibuk memerangi korupsi. Bahkan KPK dibentuk dan itupun belum bisa mengurangi angka korupsi. Para pejabat tak pernah jera melakukan korupsi. “Kok tiba tiba ada wacana hendak membebaskan napi koruptor dengan dalih wabah Covid 19. Padahal Menkumham belum pernah memaparkan Lapas mana yang sudah terkena wabah Corona. Seolah Menkumham lupa bahwa korupsi, sama dengan terorisme dan narkoba adalah kejahatan luar biasa”, Tegas Neta.

IPW berharap segenap bangsa Indonesia harus menolak wacana gila membebaskan koruptor dengan dalih wabah Corona. Namun untuk membebaskan napi kelas teri dengan dalih wabah Corona, IPW masih menyetujuinya. Namun IPW berharap Menkumham tetap selektif dlm memberikan toleransi bagi pembebasan napi di tengah wabah virus Corona ini.

Tidak hanya kalangan LSM anti rasua, kritikan tajam juga dating dari politisi Senayan. Kritikan itu dating dari Anggota DPR, Junimart Girsang. Bahwa dirinya merasa tidak pernah tau atau dengar ada cabang hokum baru di atas muka bumi ini bahwa ada yang namanya hokum kebijaksanaan. “saya tidak pernah tau atau dengar ada hokum baru di bumi ini yaitu hokum kebijaksanaan”, ungkapanya kepada FORUM

Your ads will be inserted here by

Easy Plugin for AdSense.

Please go to the plugin admin page to
Paste your ad code OR
Suppress this ad slot.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai komentar ataupun tanggapan dari anggota DPR RI terkait polemic rencana pembebasan narapidana kasus korupsi. Berikut wawancara Abdul Farid dari FORUM dengan Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Dr. Junimart Girsang SH.,MH.,MBA pada Kamis 9 April 2020 di Jakarta. Berikut nukilannya;

Wacana pemberian remisi atau pembebasan bersyarat bagi para napi koruptor di tengah pandemi Covid-19 menuai polemik. Apa komentar Anda?

Terkait hal it uterus terang saya katakana bahwa tidak pernah tau atau dengar ada cabang hukum baru di atas muka bumi ini yang namanya hukum kebijaksanaan.

Kenapa Anda mengatakan demikian. Apakah pembebasan narapidana termasuk napi koruptor itu bertentangan dengan hukum. Bisa Anda jelaskan?

Ada cabang hukum baru di atas bumi ini. Yaitu yang namanya hukum kebijaksanaan yang bisa  mengesampingkan atau kata lain bisa meniadakan hukum (Undang Undang) yang berlaku.

Apa Solusi Anda supaya kebijakan pemerintah tidak salah arah dan tidak menabrak hokum. Bisa Anda jelaskan?

Terlepas dari “hukum kebijaksanaan” di atas supaya tidak menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum kedepan. Sesungguhnya yang harus dilakukan adalah menurut saya yang  paling gampang di karantina bagi warga binaan apabila ada yang terdampak atau terjangkit covid 19. Itu menurut saya solusi yang gampang adalah warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan baik warga binaan pidana umum ataupun pidana khusus.

Selain itu, Cukup dengan kebijakan larangan berkunjung dan terapkan aturan tentang CEGAH-LAWAN covid-19. Bagi napi kalau ada yang terpapar tinggal diisolasi, ada yang positif ya dirawat di rumah sakit.

Apa ada yang aneh dengan kebijakan pembebasan napi akibat dampak covid 19. Bagaimana menurut Anda?

Seperti yang saya utarakan diawal tadi. Napi paling gampang diisolasi kalau terpapar dan apbila ada yang positif dan dalam gejala sakit yang dirawat di rumah sakit. Tapi kenapa malah diberikan HAK PREVILAGE? Ketika saudara saudara kita itu (warga binaan) akan  “keluar atau bebas” dari lembaga pemasyarakatan. Pertanyaanya apakah mereka para napi itu sudah menjalani TEST RAVID? Bukankah di luar LP lebih besar kemungkinan terpapar Covid-19?.

Saat ini napi pidana umum sudah dibebaskan dengan syarat dan ketentuan berlakau bagaimana dengan napi pidana khusus. Terus persamaan di hadapan hukum adalah asas di mana setiap orang tunduk pada hukum peradilan yang sama (proses hukum). Pasal 7 dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa “Semua orang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Apa komentar Anda?

Sesungguhnya SIAPA yang sudah “tumpul rasa kemanusiaannya?”.  Informasi yang saya dengar dari berita TV, media ONLINE (semoga ini informasi A1) bahwa yang “dikeluarkan atau dibebaskan” adalah warga binaan yang sudah menjalani masa hukumannya 2/3 dari masa hukumanya. Catatan khusus dari saya bahwa alasan kementerian hukum dan Ham terkait hal itu adalah SUPER OVER KAPASITAS. Sebaga orang yang menggeluti dunia hukum lebih dari 30 tahun.  Saya hanya memahami dan konsisten dengan asas “HUKUM ADALAH PANGLIMA. Kalau kita konsisten ya tegakkan dan terapkan dengan tidak melanggar hukum. Yang harus kita ingat bahwa rohnya hukum itu adalah konsisten dan berwibawa!

You might also like