Jaksa Agung Perpanjang WFH dan Perintahkan Sidang Pidana Digelar Online

 

Jakarta- Kejaksaan Agung memperpanjang masa bekerja dari rumah atau work from home ( WFH) bagi pegawainya hingga 21 April 2020 imbas wabah Covid-19. Hal itu tertuang dalam Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor 4 Tahun 2020 tertanggal 31 Maret 2020. Pelaksanaan WFH terhitung mulai tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020. “Hal itu akan dilakukan evaluasi lebih lanjut sesuai dengan perkembangan kondisi penyebaran pandemi Covid-19,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Hari Setiyono melalui keterangan tertulis, Jumat (3/4/2020).

Melalui surat tersebut, pimpinan satuan kerja diberi kewenangan mengatur soal pelaksanaan bekerja dari rumah tersebut. Pimpinan satuan kerja juga mempertimbangkan pegawai yang bekerja seperti biasa karena dibutuhkan untuk tugas tertentu. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin meminta jajarannya bekerja sesuai tugas dan fungsi agar layanan tetap berjalan. Ia juga berpesan agar jajarannya fokus bekerja selama jam kerja yang berlaku di Korps Adhyaksa.

“Memastikan pegawai yang menjalankan WFH melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan jam kerja yang berlaku di lingkungan Kejaksaan RI dengan menerapkan absensi secara online serta menjaga jarak dengan media sosial sehingga tetap fokus dengan pekerjaan,” ujar Hari.

Jaksa Agung juga meminta adanya penundaan sidang bagi perkara dengan tersangka yang masa penahanannya dapat diperpanjang. Namun, bagi perkara dengan tersangka yang masa penahanannya tidak dapat diperpanjang lagi, sidang diharapkan agar digelar melalui video conference. Kejagung juga meminta pegawainya tidak bepergian ke luar negeri dan menghindari kerumunan massa demi mencegah penyebaran virus corona.

 

Berikut beberapa arahan Jaksa Agung kepada seluruh jajaranya;

 

Jaksa Agung RI. Dr. Burhanuddin, SH. MH. memberikan arahan kepada seluruh Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kejaksaan Negeri beserta jajaran dibawahnya yang dilaksanakan melalui sarana vicon (video conferen) mengenai kebijakan system kerja di Kejaksaan RI menyikapi penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)  yang semakin meluas ke seluruh wilayah NKRI ; Vicon yang dipancarkan langsung dari kediaman dinas Jaksa Agung RI itu diantaranya; pertaman mengenai Produk hukum Kejaksaan RI. yang diterbitkan dalam menyikapi Pandemi Covid19, terus Persidangan perkara pidana yang dilaksanakan secara online, berikutnya yaitu Produk hukum Mahkamah Agung, Kepolisian dan Kementerian Hukum dan HAM yang diterbitkan dalam menyikapi Pandemi Covid-19

Jaksa Agung RI juga berpesan jika ditemukan pegawai maupun anggota keluarga pegawai kejaksaan yang diketahui positif terpapar Covid 19, agar segera melaporkan ke fasiltas kesehatan terdekat jika tubuh merasakan tanda-tanda infeksi Covid 19 agar dapat segera ditangani dan ditanggulangi oleh petugas kesehatan yang kompeten dan berkoordinasi dengan atasan langsung guna dilaporkan ke Kejaksaan Agung RI ;diantaranya yaitu Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia

Jaksa Agung ST Burhanuddin

Surat Edaran tersebut mengatur Work From Home bagi bagi Pegawai Kejaksaan agar mencegah penyebaran virus dan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Penanganan Covid – 19 diLingkungan Kejaksaan RI  yang mewajibkan setiap pegawai dan tamu yang berkunjung, diundang dan atau dipanggil ke kantor kejaksaan seluruh Indonesia agar mematuhi protocol kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran Covid -19 misalnya harus mensterilkan diri di bilik sterilisasi, mencuci tangan dengan hand sanitizer, menggunakan masker penutup mulut dan hidung dan yang lainnya selain itu juga terkait    Surat Edaran Jaksa Agung No. 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia yang pada pokoknya Pimpinan Satuan Kerja di  lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia diberikan kewenangan untuk menerapkan kebijakan WFH, terutama satuan kerja yang berada di zona merah pada peta sebaran COVID-19 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, dengan berpedoman kepada edaran dimaksud agar pelaksanaan tugas dan fungsi tetap berjalan secara efektif dan efisien.

Hal lain juga terkait Instruksi Jaksa Agung RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Kebijakan Pelaksanaan Tugas dan Penanganan Perkara Selama Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, yang pada pokoknya mengatur pendampingan refocussing revisi anggaran, koordinasi dengan LKPP, APIP dan optimalisasi penanganan perkara menggunakan pemeriksaan acara singkat dan pelaksaan persidangan teleconference ;dan Surat Jaksa Agung Muda Pembinaan Nomor B-135/C/Cum.1/03/2020 Tanggal 13 Maret 2020 perihal Pencegahan dan Penanggulangan COVID19 yang pada pokoknya himbauan untuk dilakukan pemeriksaan suhu tubuh di atas 37,6 derajat celcius agar diperintahkan melakukan pemeriksaan kesehatan, himbauan menjaga kesehatan pribadi, menghindari kontak fisik dalam pergaulan sehari-hari dan pemberian vaksin influenza.

Selanjutnya Jaksa Agung RI sempat melakukan dialog interaktif dengan beberapa Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kejaksaan Negeri dari beberapa daerah dan diakhir acara vicon Jaksa Agung RI kembali berpesan agar seluruh insan Adhyaksa seluruh Indonesia agar tetap waspada dan tetap bersemangat dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya dengan tetap memperhatikan upaya pencegahan penyebaran dan penanggulanan Covid 19. (abdul farid)

You might also like