Sattar Taba Tidak Sedang Ikut Mensukseskan Programnya Presiden Jokowi

SONNY T. DANAPARAMITA, Anggota Komisi VI DPR-RI Fraksi PDI Perjuangan

Penghujung 2019 lalu memang menjadi fase yang berarti bagi beberapa BUMN. Bahkan, beberapa badan usaha juga diketahui mengalami masalah setelah memasuki tahun 2020. Gagal Bayar, banyak utang hingga Dugaan Korupsi, Inilah BUMN Bermasalah yang Jadi Sorotan.

Seperti diketahui Menteri BUMN Erick Thohir akan mengumumkan rencana restrukturisasi utang PT Krakatau Steel (Persero) Tbk sore ini. Erick mengatakan, restrukturisasi ini merupakan terbesar dalam sejarah Indonesia.

“Hari ini juga kita announce restructuring Krakatau Steel sama Krakatau Steel sudah Rp 40 triliun restructuring debt bayangin, terbesar dalam sejarah Indonesia,” katanya dalam kuliah umum di Jakarta, Selasa (27/1/2020). Ada juga PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang mengalami keterlambatan pembayaran kewajiban polis jatuh tempo. Selain Jiwasraya, ada pula PT Asabri (persero) yang baru-baru juga bermasalah karena adanya dugaan kasus korupsi. Perusahaan pelat merah itu disorot lantaran adanya dugaan korupsi sebesar Rp10 triliun. Lantas, BUMN apa saja yang tengah dilanda masalah. Kali ini FORUM focus mendalami kasus yang terjadi di tubuh KBN Marunda.

Adanya dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di lembaga pemerintah maupun perusahaan plat merah mendapat perhatian sejumlah LSM, seperti Keluarga Besar Nahdlatul Ulama (KBNU) Jakarta Utara dan Front Mayarakat Anti Korupsi (F-MAKI) yang melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi di PT KBN kepada Lembaga Anti Rasuah (KPK) baru-baru ini. Tak hanya ke KPK, Lembaga Penggiat Anti Korupsi F-MAKI juga melaporkan adanya dugaan korupsi di PT KBN ini ke Kejaksaan Agung. Para penggigiat anti korupsi ini meminta kepada lembaga penegak hukum ini untuk menindaklanjuti laporan ini dan jika memang terbukti harus segera diproses secara hukum.

Laporan dari sejumlah LSM terkait adanya dugaan korupsi di salah satu perusahaan milik pemerintah ini membuat anggota komisi VI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Sonny T Danaparamita dari daerah pemilihan (Dapil) Jawa Timur III mempertanyakan apa yang sebenarnya yang terjadi di perusahaan plat merah tersebut kepada baik Menteri BUMN dan Dirut PT KBN.

Untuk mengetahui lebih jauh terkait kasus dugaan korupsi di tubuh PT KBN tersebut berikut wawancara Abdul Farid dari FORUM dengan Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Sonny T Danaparamita di ruangan kerjanya, pada Senin, (24/02/2020). Berikut nukilanya;

Baru-baru ini ada sejumlah LSM penggiat anti korupsi yang melaporkan adanya dugaan korupsi di dalam PT KBN. Sejumlah LSM itu melaporkan dugaan korupsi di tubuh PT KBN kepada KPK dan Kejaksaan Agung. Apa tanggapan Anda?

Terkait soal laporan sejumlah LSM itu, Saya langsung menanyakan kepada Pak Sattar (Dirut KBN) saat Rapat Denger Pendpat (RDP) dengan kami di ruang Komisi 6 DPR dan beliau mencoba untuk memberikan penjelasan, namun oleh Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo. Saya melihat gerak geriknya pa Satar seperti itu namun pa Tiko menahanya dengan alasan nanti akan sampaikan dengan jawaban tertulis. Kemudian pada jumat kemarin (21/02/2020 red) saya tanyakan ke sekretariat jawaban tersebut belum ada dengan alasan belum dikirim.

Apa pihak Komisi 6 DPR akan tetap menunggu jawaban tertulis dari KBN terkait sejumlah kasus yang ditanyakan itu?

Tentu akan kami tunggu niat baiknya pa Sattar dan kawan kawan di KBN, kalau tidak ya ada apa? Sehingga jawaban tertulis itu tak kunjung direalisasikan sesuai janjinya pak Wamen dan Dirut KBN itu. Dan akan saya tagih di saat RPD ataupun rapat kerja (Raker) dengan Kementerian BUMN nanti. Saya pernah katakan kepada beliau (pak sattar ) saya bukan sedang mengejar seorang untuk saya tersangkakan, saya hanya ingin tau yang sebenarnya, apa yang terjadi diperusahan yang Bapak pimpin, agar jangan sampai ada uang negara yang hilang atau dikorupsi oleh seseorang. Apalagi ini bagian dari program nasionalnya pak Jokowi.

“Proyek pembangunan Pelabuhan Marunda ini merupakan proyek pemerintah non APBN/APBD dan nilainya investasinya diperkirakan mencapai 8 triliun rupiah. Harusnya perlu didukung, tapi persoalannya malah terjadi gugat menggugat berujung ke pengadilan. Akhirnya penyelesaian kasusnya pun berlarut larut.

Menurut Anda langkah apa yang harus dilakukan oleh Kementerian BUMN supaya mempercepat proses penyelesaian polemic yang terjadi antara Kementerian Perhubungan, PT KCN dengan PT KBN sehingga pembangunan pelabuhan Marunda bisa cepat rampung?

Saya kira ini langkah untuk membenahi yang dilakukan oleh Menteri BUMN, Erick Tohir dan langkah itu saya apresiasi. Karena dalam rapat kerja (Raker) dengan komisi VI, Pak Erick mengakui ada beberapa BUMN yang menurut dia tidak benar. Untuk itu beliau sedang melakukan langkah-langkah untuk melakukan merger atau holding. Hal itu sedang dipetakan oleh pihak Kementerian BUMN saat ini. Memang pekerjaan ini menurut saya tidak mudah karena ada kurang lebih 142 BUMN dan 160 lebih anak perusahaan yang ada dibawah kewenangan Pak Erick.

Yang membuat saya sedikit miris juga dari sekian banyaknya BUMN itu tidak semua mempunyai website yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Kalau perusahaan BUMN harusnya memiliki paling tidak website untuk mengetahui bagaimana laporan keuangan dan lain sebagainya dari perusahaan. Kalau Websitenya gak ada bagaimana kita bisa mengetahui data-data apa aja yang ada diperusahaan itu, dan harusnya itu menjadi konsumsi publik.

Terminal Umum Pelabuhan Marunda, Jakarta

Antara KBN dan KCN Sebagai negara hukum jelas Undang undang itu di atas Kepres, Saat ini Kementerian Perhubungan serpertinya tidak berdaya menghadapai KBN dalam hal pengajuan ijin HPL kepada Kementerian ATR/BPN. Pihak KBN melakukan permohonan pemblokiran melalui Kejaksaan Agung Bidang Intelijen. Bagaimana anda melihat ini?

Saya berharap semua pihak yang terkait dalam persoalan ini bisa secepatnya ada solusi perdamaian. Baik KBN dengan KTU dan juga Kementerian Perhubungan sebagi regulatornya disektor Kepelabuhanan. Semoga itu bisa ditempuh dan ada kesepakatan bersama. Namun saya agak pesemis karena kenyataannya hingga saat ini belum menemui titik temu.

Dalam hal ini saya minta agar segera diselesaikan, karena inikan program nasionalnya pemerintahan Jokowi. Kalau sampai penyelesian ini sudah ditingkat Kementerian dibawah kordinasi dari kementerian Hukum dan HAM pak Yasona Laoly ini artinya ini jadi atensi dari Presiden. Sepengetahuan saya dibentuk yang namanya Pokja IV untuk menyelesiakan persoalan ini. Karena dalam Pokja IV itu merupakan lintas kementerian disitu ada perwakilan Kementerian Koordinasi Polhukam, Kementerian Koordinasi Kemaritiman, Kementerian Koordinator Ekonomi dan Kementerian Hukum dan Ham.

Persoalan antara KBN, KCN dan Kementerian Perhubungan seakan tidak pernah selesai. Ada saling klaim masing masing punya dasar hokum. Pihak Kementerian Perhubungan mereka mengkonsesikan itu ke pihak swasta sesuai perintah UU No 17 Thn 2008 sedang pihak KBN wlayah perairan itu milik mereka berdasarkan Kepres 11 Thn 1992 dan akhirnya bermuara ke pengadilan. Bagai mana anda melihat ini?

Dalam hal ini saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan Menteri BUMN, Pak Erick Tohir. Dalam beberapa hal yang terkait dengan perselisihan antar BUMN itu harus diselesaikan di internal. Bukan malah dibawa ke pengadilan. Inikan diibaratkan persoalan antara orang tua dengan anak kenapa harus dibawah ke ranah hukum. Sama dalam pendekatan konteks hukumnya itukan ada alternatif disebut relusion diluar pengadilan. Hal itu bisa dilakukan dalam bentuk perdamaian atau musyawah oleh para pihak. Kalau gak bisa baru dilakukan gugatan ke pengadilan. Inikan jadi carut marut gak jelas, dari tingkat pertama kedua menang KBN, kemudian MA mengabulkan Kasasi pihak PT KCN dan Kementerian Perhubungan.

Saya Ingin mengingatkan kepada para pihak, kalau ini mau diselesaikan ya segera selesaikan. Dan saya berharap tidak ada satupun diantara para pihak ini yang nanti jadi tersangka. Saya kembali tegaskan ya agar segera diselesaikan dengan cara duduk bersama. Tapi nanti kalau enggak, pasti nanti akan ada yang jadi tersangka. Karena dari berbagai laporan LSM itu ada uang Negara yang dirugikan atau dikorupsi

Dari informasi FORUM terima bahwa setiap diundang rapat baik lintas Kementerian maupun dalam forum Pokja IV pihak PT KBN tidak hadir. Kalau seperti apa Anda yakin ada titik temu antara para pihak?

Kalau memang seperti itu kenyataanya KBN tidak pernah dating. Saya kembali ingatkan dalam hal ini fungsi pengawasan kepada pa Satar sebagai seorang Dirut BUMN agar mau duduk bersama. Jangan sampai nanti orang atau publik akan menilai ya seperti inilah wajah negara kita. Karena ada seorang Dirut BUMN dipanggil pihak Kementerian yang mewakili Negara tidak hadir. Dan kalau ini benar benar terjadi menurut ini tidak bisa dibenarkan. Argumentasi apa yang dia mau bangun? Kalau pa satar tidak dalam forum forum itu untuk menyelesiakannya.

Jangan karena diundang kaya gini tidak ada alat pemaksaan terus kemudian dia santai santai santai saja tidak mau hadir. Beliau seharus proaktif agar jangan sampai masyarakat punya kontruksi berpikir sendiri. Bahwa pelakunya pak Satar sendiri yang tidak mau menyelesaikan persoalan di proyek Pelabuhan Marunda itu. Nanti akan ada tuduhan-tuduhan semacam itu. Kalau sampai dipanggil oleh Pokja 4 selalu gak datang dan gak datang, ini patut diduga beliau (pa Sattar) tidak sedang ikut mensukseskan programnya pak Presiden Jokowi. Tapi ingat bukan BUMN nya yang tidak mau mensukseskan programnya Pa Presiden Jokowi, tapi pa Sattar sendiri.

You might also like