Kejaksaan Akan Dampingi Pelaksaan APBD Perubahan Penanggulangan Wabah COVID-19

 

JAKARTA, – Jaksa Agung, ST. Burhanuddin, memberikan pengarahan kepada seluruh Jajaran di lingkungan Kejaksaan, termasuk kepada para Kepala Kejaksaan Tinggi, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi dan Para Asisten di Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia melalui sarana video conferen (vicon), pada Selasa (24/3/2020).

Hal itu disampaikan oleh Jaksa Agung, ST. Burhanuddin, melalui siaran persnya. ST Burhanunddin mengatakan, dalam vicon tersebut, mengingatkan kembali kepada para Kajati untuk mempedomani Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Penanganan COVID-19 di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

“Sehingga diharapkan para Kajati dapat memberikan rasa nyaman dan perlidungan kepada para pegawai dilingkungannya dalam menghadapi penyebaran covid-19 dan upaya-upaya memberantas mata rantai penyeberannya,” ujarnya (24/3).

Jaksa Agung ST Burhanuddin

Jaksa Agung juga mengakui telah menerima laporan dari para Kajati tentang kondisi dan situasi para pegawai di wilayahnya masing-masing serta kondisi daerah masing-masing yang secara umum harus diwaspadai terhadap penyebaran covid-19.  “Saya telah memberikan petunjuk dan menjelaskan tentang Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.210/PMK.02/2019 tanggal 31 Desember 2020 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2020 dan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Refocussing Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19”, Ungkap Jaksa Agung

Jaksa Agung ST Burhanuddin saat video confrence bersama Kepala kejaksaan tinggi si Indonesia

ST Burhanuddin juga menegaskan bahwa Pada pokoknya dalam menghadapi penyebaran, penularan dan penanggulangan  Covid-19 kejaksaaan agar dapat mengambil peran dalam proses revisi anggaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan memberikan pendampingan hukum dalam proses revisi, pengesahan hingga penggunaan anggaran yang diperuntukan mencegah penularan dan penanggulangan atau pengobatan pasien Covid-19.

“Saya juga telah menyampaikan pesan Presiden Ir. Joko Widodo agar dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan penularan dan penanggulanan covid 19 yang dikategorikan sebagai bencana non alam agar tetap dilakukan pengawasan oleh aparatur kejaksaan sebagai aparat penegak hukum baik secara preventif melalui pendampingan hukum (legal assistensi) maupun represif (penegakan hukum)”, Imbuhnya

Diakhir siaran persnya, Jaksa Agung, ST Burhanuddin menegaskan bahwa Jika memang terdapat penyalahgunaan atau penyimpangan anggaran yang diperuntukan penanggulangan bencana Covid-19, dengan harapan dengan adanya pendampingi hukum dari kejaksaan pada proses revisi, pengesahan dan penggunaan anggaran tersebut, menghilangkan keragu-raguan aparatur di daerah (propvinsi maupun kabupaten / kota) dalam menganggarkan dana dan melaksanakan kegiatan untuk pencegahan penularan dan penanggulangan Covid-19. (abdul farid)

You might also like