Ketua Komisi 3 DPR RI Soroti Misinformasi Dari Kapolda Sultra soal 49 TKA Tiongkok

Ketua Komisi 3 DPR RI Soroti Misinformasi dari Kapolda Sultra soal 49 TKA Tiongkok

JAKARTA – Ketua Komisi III DPR Herman Herry meminta Kapolri Jenderal Idham Azis mengevaluasi segenap jajaran Polda Sulawesi Tenggara terkait kekeliruan informasi yang disampaikan ke publik mengenai kedatangan 49 tenaga kerja asing (TKA) asal Tiongkok di Bandar Udara Haluoleo di Kendari, Minggu (15/3). Politikus PDI Perjuangan itu menganggap misinformasi akibat pernyataan Kapolda Sultra Brigjen (Pol) Merdisyam justru menimbulkan kegaduhan.

“Saya sebagai ketua Komisi III DPR memantau betul terkait kegaduhan yang terjadi di tengah masyarakat pascainsiden kedatangan 49 TKA asal China di Kendari beberapa hari lalu. Misinformasi seperti ini jelas tidak dibutuhkan di tengah-tengah keseriusan pemerintah menghadapi perang melawan penyebaran virus corona dan bisa mengakibatkan kepanikan baru di masyarakat,” kata Herman kepada wartawan, Rabu (18/3).

Sebagaimana diketahui, sebelumnya video kedatangan 49 TKA asal Tiongkok di Bandara Haluoleo sempat beredar luas di masyarakat. Adapun narasi dalam video tersebut mengaitkan kedatangan para TKA itu dengan penyebaran virus corona yang memang berawal di Wuhan, Tiongkok.

Kapolda Sultra Brigjen Merdisyam kemudian membantah narasi dalam video tersebut. Merdisyam menyebut orang-orang yang ada di dalam video tersebut merupakan TKA yang sebelumnya bekerja di perusahaan pemurnian nikel di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Sultra, dan baru kembali dari Jakarta selepas memperpanjang visa masing-masing.

Walakin, Kepala Kantor Perwakilan Kementrian Hukum dan HAM Sultra Sofyan membantah pernyataan Merdisyam. Menurut Sofyan, para TKA yang terekam dalam video itu memang baru tiba dari Tiongkok setelah transit di Thailand.

Menurut Herman, berdasar Pasal 3 Ayat 2 Peraturan Menkum HAM Nomor 7 Tahun 2020, seluruh TKA yang tiba di Indonesia wajib menjalani karantina selama 14 hari. “Sesuai keterangan Kepala Kantor Perwakilan Kemenkumham Sultra, ke-49 TKA asal China itu belum dikarantina,” ucap anak buah Megawati Soekarnoputri di PDIP itu.

Hal itulah yang membuat Herman juga mendesak Kapolri untuk turun tangan mengevaluasi jajarannya Polri di Sultra. “Kapolri harus melakukan evaluasi menyeluruh, terutama di Polda Sulawesi Tenggara,” tegasnya.

Selain itu, Herman juga meminta Kapolri Idham membangun koordinasi dan sinergi dengan jajaran Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkum HAM di seluruh Indonesia. “Saya juga meminta Kapolri untuk segera membangun koordinasi dan sinergi yang baik dengan jajaran Imigrasi pada Kementerian Hukum dan HAM di semua wilayah Republik Indonesia agar kejadian serupa tidak terjadi lagi,” pungkas Herman.

Hal senada juga disampaikan oleh Neta S Pane, Ketua Presidium Ind Police Watch (IPW) lewat siaran pers yang diterima FORUM. Menurut Neta, Mabes Polri harus segera mencopot Kapolda Sultra Brigjen Merdisyam. “Sebab dalam kasus kedatangan 49 TKA Cina di Kendari, Kapolda tidak hanya mempermalukan institusi Polri dan Pemerintah, tapi juga sudah melakukan kebohongan publik dan melanggar UU ITE”, Ungkapnya.

Ind Police Watch (IPW) menilai lanjut Neta, apa yang dilakukan Kapolda Sultra menunjukkan bahwa sebagai perwira tinggi dan pimpinan kepolisian ybs tidak Promoter. Ucapannya, yang menyatakan bahwa 49 TKA Cina yang masuk ke Kendari adalah habis memperpanjang visa di Jakarta adalah kebohongan yang membuat keresahan di tengah kekhawatiran masyarakat terhadap isu Corona.

Sebagai Kapolda, Merdisyam tidak cermat melakukan check and rechek. “Hal ini menunjukkan bahwa koordinasinya sebagai pimpinan kepolisian sangat buruk dan fungsi intelijen di Polda Sultra tidak berjalan”, Tegasnya

Akibatnya kata Neta, pernyataannya sebagai pejabat publik yang dipercaya menjaga keamanan di Sultra menjadi sarat dengan kebohongan, yang pada akhirnya bisa meruntuhkan kepercayaan publik tidak hanya pada Polri tapi juga pada pemerintah Jokowi. Disamping itu, pernyataan Kapolda Sultra itu telah
melanggar janji dimana seorang pejabat publik tidak boleh berbohong dan manipulatif.

Tenaga kerja asing asal Cina

Wartawan senioi itu juga menyatakan bahwa Pernyataan Kapolda Sultra itu jelas mencoreng institusi. Sebab itu pimpinan Polri harus menegakkan aturannya sendiri, yakni Perkap 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri. Pada Pasal 7 ayat 1 Perkap tersebut dikatakan bahwa setiap Anggota Polri wajib antara lain, a, setia kepada Polri sebagai bidang pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara dengan memedomani dan menjunjung tinggi Tribrata dan Catur Prasetya; b.menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri; c.menjalankan tugas secara profesional, proporsional, dan prosedural.

Brigjen Pol Merdisyam

“Dalam kasus ini Kapolda Sultra juga bisa terkena UU 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE)”, Tutupnya. (afd)

You might also like