Wakil Rakyat Kecam Oknum Polisi Geledah Paksa LBH APIK

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Nasdem Taufik Basari mengecam penggeledahan paksa oleh oknum polisi terhadap kantor  LBH APIK Jakarta. Menurutnya, hal tersebut justru mencoreng citra kepolisian.

“Tindakan TR yang melakukan penggeledahan paksa dan pembiaran persekusi tersebut telah mencoreng citra dan program promoter yang diusung Kepolisian Republik Indonesia,” ujar Taufik lewat keterangan resminya, Minggu  (23/2).

Ia menceritakan penggeledahan dilatarbelakangi oleh penanganan pendampingan hukum yang dilakukan LBH APIK terhadap kliennya berinisial DW. Namun, penggeledahan tersebut tidak sesuai dengan Tata Cara Penggeledahan yang diatur dalam Pasal 33 KUHAP.

Selain itu, oknum yang mengaku anggota Polisi Sektor Matraman itu tidak memiliki surat penggeledahan dan identitasnya sebagai anggota Kepolisian. “Saya meminta Kapolda agar segera mengusut tuntas keterlibatan TR selaku oknum kepolisian atas kasus tersebut,” ujar pria yang akrab disapa Tobas itu.

Ia juga menyayangkan adanya pembiaran atas intimidasi dan kekerasan oleh segerombolan orang terhadap staf LBH APIK Jakarta. Hal itu berdampak pada terhambatnya aktivitas sehari-hari LBH APIK Jakarta dalam memberi layanan pendampingan bagi para korban.

“Ke depan pihak Kepolisian justru harusnya banyak menjalin kerja sama dengan LBH APIK dalam menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan,” ujar Tobas.

 

Kronologi Peristiwa

Kantor Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan atau LBH A{IK digeledah oleh polisi dan sekelompok orang yang mengaku dari Komunitas Muslim Maluku pada Senin, 3 Februari 2020. Penggeledahan dilatarbelakangi oleh penanganan pendampingan hukum yang dilakukan LBH APIK terhadap kliennya berinisial DW atas rujukan dari Komnas Perempuan.

“Telah terjadi penggerebekan, intimidasi dan penggeledahan paksa segerombolan orang berjumlah lebih dari 16 orang yang mengatasnamakan Komunitas Islam Maluku dan tindakan maladministratif serta pembiaran oleh anggota Polsek Matraman,” ujar penasehat hukum LBH APIK, Oky Wiratama Siagian saat dihubungi wartawan pada Sabtu, 22 Februari 2020,

Oky menjelaskan kronologi kasus tersebut. Pada Selasa, 24 Januari 2020, LBH APIK mendapatkan surat rujukan konsultasi hukum untuk kasus kekerasan terhadap anak perempuan dari Komnas Perempuan yakni DW. Korban berumur 21 tahun itu kemudian mendatangi kantor LBH APIK pada Kamis, 30 Januari 2020.

“Dalam konsultasi tersebut, DW mengaku sudah satu minggu lari atau meninggalkan rumah tinggal orang tuanya karena mendapatkan kekerasan. Orang tuanya juga tidak menyetujui hubungan DW dengan BD karena perbedaan keyakinan,” kata Oky,

Pada Sabtu, 1 Februari 2020, DW menghubungi LBH APIK Jakarta untuk menceritakan bahwa orang tua BD yang tinggal di daerah Matraman, didatangi oleh anggota Polsek Matraman berinisial TR. Anggota polisi tersebut kemudian menghubungi DW untuk mengajak bertemu. Keduanya sepakat bertemu di LBH APIK.

Pertemuan antara polisi dan DW berlangsung pada 3 Februari 2020. Saat itu, DW mengatakan kepada TR bahwa dirinya meninggalkan rumah dan tidak ingin bertemu dengan orang tuanya. Dalam pertemuan itu, DW menitipkan surat untuk orang tuanya kepada TR. Setelah berbincang, TR meninggalkan kantor LBH APIK. DW pun meninggalkan kantor itu pada pukul 13.30.

“Sekitar jam 14.00, TR mendatangi kembali kantor LBH APIK Jakarta ditemani oleh rekannya yang berinisial PR. Alasannya, surat yang ditulis oleh DW tertinggal di kantor LBH APIK,” kata Oky.

Namun, TR disebut Oky menolak saat surat diberikan. Keduanya justru meminta untuk menggeledah kantor LBH APIK dengan tuduhan menyembunyikan DW. Pihak LBH APIK lantas menolak karena tidak ada surat tugas penggeledahan sebagaimana dalam Pasal 33 KUHAP.

“TR dan PR mengatakan bahwa mereka diminta oleh komandannya untuk menggeledah kantor LBH APIK Jakarta jadi tidak membawa surat tugas dan suratpenggeledahan,” ujar Oky.

Menurut Oky, pihak LBH APIK lantas menyampaikan kepada kedua polisi itu bahwa DP sudah meninggalkan kantor mereka. Akan tetapi, kata Oky, TR dan PR berkeyakinan DW masih berada di kantor LBH APIK.

 

Polisi Bantah Lakukan Penggeledahan

 

Kapolsek Matraman Komisaris Tedjo Asmoro membantah anggotanya melanggar prosedur dengan menggeledah kantor LBH APIK Jakarta. Menurut dia, polisi hanya mengerjakan tugas untuk mencari keberadaan orang berinisial D.

Menurut dia, kedua orang tuanya melapor ke Polsek Matraman atas dugaan penculikan. Tedjo mengatakan, pihaknya mendapatkan informasi bahwa D berada di kantor LBH APIK sehingga didatangi ke sana.

“Bukan penggeledahan, jadi polisi sudah ketemu sama si D di situ, tiba-tiba pas balik lagi, D kabur. Karena dia gak mau ketemu bapaknya. Ya ada miskomunikasi,” kata Tedjo kepada Tempo, Jumat, 21 Februari 2020.

Tedjo menjelaskan, orang tua DW awalnya datang ke kantornya untuk melaporkan bahwa anaknya diculik oleh seorang lelaki. Dalam proses pencarian, D mengajak polisi bertemu di kantor LBH APIK. Saat ke sana, Tedjo mengaku anggotanya bersikap kooperatif. “Polisi datang ya izin, permisi, kulonuwun,” kata dia.

Menurut Tedjo, polisi akhirnya bertemu dengan D. Saat itu, D mengaku tidak ingin bertemu orang tuanya. Kemudian, orang tua D datang menghampiri LBH APIK dan marah-marah mencari anaknya. Menurut dia, anggotanya yang bertugas di situ justru menengahi.

“Mungkin rekan-rekan di LBH tersinggung, bapak itu bawa teman-temannya, mana anaknya, minta keluarin. Anggota bilang ke bapaknya ‘kamu jangan arogan’, di sini sudah ada polisi,” kata Tedjo

You might also like