Mantan Ketua KPK Busyro Muoqddas Khawatir Dewan Pengawas KPK Justro Bocorkan Ksus

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2010-2011 Busyro Muqoddas mengaku khawatir Dewan Pengawas KPK yang memberikan izin penyadapan serta penggeledahan dapat membocorkan kasus yang sedang ditangani penyidik. Hal itu diutarakan Busyro di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK).

“Sangat tidak mustahil kekhawatiran terjadi kebocoran atau pembocoran sangat mungkin justru di antaranya dengan adanya dewan pengawas yang apalagi memiliki kewenangan pro-justitia,” ujar Busyro, Rabu (12/2).

Busyro merupakan ahli yang dihadirkan pemohon uji materi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menurut Busyro Muqoddas, pemberian kewenangan yang bersifat pro-justitia terhadap Dewan Pengawas KPK akan melanggar esensi pengawasan dan akan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Keberadaan Dewan Pengawas dalam internal KPK pun dinilainya tidak diperlukan. Karena, pimpinan dan seluruh penyidik KPK sudah memiliki kode etik dan pengawasan internal melalui penasihat KPK yang dibentuk bahkan sebelum revisi UU tersebut.

“Menurut ahli, tidak ada suatu keharusan bagi pemerintah untuk membentuk dan menempatkan dewan pengawas disertai kuasa pro-justitia pada tubuh KPK,” ucap Busyro.

Selain itu, menurut dia, Dewan Pengawas akan memperlambat proses penyidikan karena sebelumnya penyadapan dan penggeledahan sudah melalui proses birokrasi yang panjang. Adapun sidang tersebut sekaligus untuk tujuh perkara permohonan uji formil serta uji materiil revisi UU KPK, yakni perkara nomor 59/PUU-XVII/2019, 62/PUU-XVII/2019, 70/PUU-XVII/2019, 71/PUU-XVII/2019, 73/PUU-XVII/2019, 77/PUU-XVII/2019 dan 79/PUU-XVII/2019.

You might also like