Dalam Survei Alvara, Sekarang Polisi Lebih Dipercaya Ketimbang KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghargai hasil survei Alvara Research Center yang merilis data kepuasan publik terhadap kinerja lembaga negara di 100 hari kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dalam survei tersebut, kepuasan publik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menurun terutama setelah Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang KPK direvisi.

“KPK tentu menghargai hasil survei tersebut,” kata Plt Jubir KPK Bidang Penindakan , Ali Fikri di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (13/2) malam.

Ali menyadari begitu besar kepercayaan dan harapan masyarakat terhadap KPK. Oleh karenanya KPK berupaya memaksimalkan kerja-kerja pemberantasan korupsi. Namun, sambung Ali, pemberantasan korupsi bukan hanya tanggung jawab KPK, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa.

“KPK mengajak semua pihak untuk terlibat dalam pemberantasan korupsi. Jika ada kritik terhadap KPK, hal itu kami anggap sebagai penyemangat yang menguatkan KPK dan seluruh insan KPK,” ujarnya.

Ali menegaskan, KPK berupaya semaksimal mungkin melaksanakan tugas pemberantasan korupsi di tengah segala tantangan yang ada saat ini. KPK, kata Ali, akan terus bekerja dengan menetapkan sejumlah tersangka, melakukan penahanan, dan terus melakukan kegiatan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan serta kegiatan-kegiatan lain sesuai tugas pokok fungsi KPK sebagaimana amanat UU No. 19 Tahun 2019.

“Bahkan, jika ada saran lebih lanjut atau data yang lebih rinci yang dapat diberikan ke KPK, maka akan kami pelajari sebagai masukan bagi KPK,” katanya.

Diketahui, berdasarkan survei Alvara pada Agustus 2019, KPK berada di posisi kedua tertinggi, sedangkan pada Februari 2020, KPK turun di peringkat kelima dengan tingkat kepuasan hanya 71,1 persen.

Ada pun, tingkat kepuasan tertinggi Lembaga Negara diperoleh oleh TNI 85,2 persen, disusul kemudian oleh Polri 72,7 persen dan Mahkamah Agung 72,7 persen.

“Yang menarik adalah bila dibandingkan dengan survei Agustus 2019 terdapat  penurunan yang cukup tajam tingkat kepuasan publik terhadap KPK dan KPU. KPK turun dari peringkat 2 ke peringkat 5, KPU turun dari peringkat 7 ke peringkat 8. Sementera peringkat terbawah masih  ditempati oleh lembaga lembaga legislatif DPR, MPR dan Partai Politik,” ujar Founder & CEO Alvara Research Center Hasanuddin Ali.

 

Mantan Komisioner Laode M Syarif, Berharap KPK Masih Ampuh

Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif masih menaruh harapan besar terhadap keampuhan lembaga antirasuah yang kini dipimpin Firli Bahuri dalam memberantasan korupsi. Syarif seperti apapun undang-undangnya, yang terpenting adalah ketulusan aparat hukum dalam berantas korupsi.

“Mari kita berdoa KPK sekarang jauh lebih baik dari periode sebelumnya, walaupun undang-undangnya sudah berubah,” katanya di Jakarta, Kamis (14/2).

Undang-Undang Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah direvisi pada akhir tahun lalu menjadi UU Nomor 19/2019. Diakui Laode, revisi UU KPK itu berpotensi semakin menyuburkan korupsi karena hilangnya ketakutan untuk berbuat korup, namun dirinya berharap hal tersebut tidak terjadi.

Ia mengandaikan jika diberikan pilihan antara hukum yang bagus tetapi aparat tata pelaksana jelek, dengan hukum yang jelek tetapi aparat pelaksananya baik. “Saya pilih aparat pelaksana baik walau hukumnya jelek. Kalau aparatnya, officer niat tulus ikhlas memberantas korupsi, akan bagus,” tegasnya.

Di sisi lain, ia mengingatkan bahwa KPK sebagai lembaga antikorupsi yang dulunya begitu mendapatkan harapan besar dari lembaga internasional dalam upaya pemberantasan korupsi. Namun, kata dia, dengan direvisinya UU KPK sekarang lembaga antirasuah itu sudah mulai diragukan keefektifannya oleh dunia internasional.

“Ini prediksi, tetapi telah menjadi fakta. Kedua, soal persepsi masyarakat. Ada survei (kepuasan publik) bahwa dulu KPK di urutan 1-2, sekarang di urutan kelima,” katanya.

Apabila tren kepuasan publik terus menurun, kata dia, maka KPK akan menjadi semacam cultural heritage (peninggalan warisan budaya). “Cakep kalau dilihat, tetapi jarang dipakai. Terlalu ‘precious’. Jadi seperti ‘cultural heritage’,” kata Laode

 

Polri Lebih Dipercaya Ketimbang KPK

Sementara itu, Tingkat kepuasan publik terhadap Polri mengalami peningkatan berdasarkan data kepuasan publik terhadap kinerja lembaga negara di 100 hari kerja pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin milik Lembaga Survei Alvara Research Center. Tingkat kepuasan publik terhadap Polri berada di posisi kedua, hanya kalah TNI.

“Posisi pertama diduduki oleh TNI dengan tingkat kepuasan 85,2 persen. Lalu, posisi kedua diduduki Polri dengan tingkat kepuasan 72,7 persen,” jelas CEO Alvara Research Center, Hasanuddin Ali, melalui keterangan tertulisnya, Kamis (13/2).

Hasanuddin menyebutlan, Polri bisa ada di posisi kedua karena adanya program Promoter, yakni profesional, modern, tepercaya. Program tersebut diprakarsai oleh Jenderal (purn) Tito Karnavian yang kini menjadi Menteri Dalam Negeri dan dilanjutkan Kapolri Jenderal Idham Azis.

Dari hasil survei yang sama, Mahmamah Agung berada di urutan ketiga dengan tingkat kepuasan 72,7 persen. Kemudian, Mahkamah Konstitusi mengikuti di belakangnya dengan tingkat kepuasan yang hanya selisih 0,3 persen, yakni 72,4 persen.

Posisi kelima diisi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan tingkat kepuasan 71,1 persen. Di belakangnya terdapat Kejaksaan Agung di posisi keenam dengan tingkat kepuasan 70,1 persen.

Lalu, peringkat ketujuh hingga kesebelas diduduki oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebesar 65,3 persen, KPU sebesar 63,3 persen, Partai Politik sebesar 60,8 persen, MPR sebesar 60,2 persen, dan DPR sebesar 53,7 persen.

“Peringkat terbawah masih ditempati oleh lembaga lembaga legislatif (DPR dan MPR) dan Partai Politik,” kata Hasanuddin.

Hasil tersebut didasarkan pada survei yang dilakukan Alvara pada akhir Januari hingga awal Februari. Alvara melibatkan 1.000 responden dengan margin of error 3,16 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. Data-datanya diperoleh melalui wawancara tatap muka yang dilakukan dengan multistage random sampling di 13 provinsi Indonesia.

You might also like