Harap Cemas Naiknya Harga si Melon

Isu harga akan naik selalu membuat gaduh. Ternyata belum dipastikan kenaikan tersebut.

Para pedagang kecil resah, pasalnya Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berencana mencabut subsidi tabung gas elpiji 3 kg pada pertengahan tahun ini. Konsekuensinya, harga gas elpiji 3 Kg akan mengalami kenaikan.

Tabung gas elpiji 3 kg pertama kali diluncurkan Pertamina pada 2007. Tujuan peluncuran tersebut untuk menekan penggunaan minyak tanah di masyarakat oleh masyarakat yang kurang mampu. Harga tabung gas elpiji saat itu telah disubsidi dengan harga jual sekitar Rp 18 ribu per tabung. Masyarakat pun akhirnya banyak yang beralih membeli tabung gas elpiji 3 kg dari yang sebelumnya menggunakan tabung gas elpiji 12 kg.

Kenaikan harga tabung gas elpiji 3 kg dikarenakan pemerintah mengganti skema pemberian subsidi dengan langsung ke penerima manfaat. Caranya dengan mentransfer uang subsidi kepada penerima. “Misalnya dia beli 3 tabung subsidi Rp 100.000 dan bank transfer ke nomor ini (penerima). Nanti bisa dicek rata-rata kebutuhan orang miskin 3 tabung. Kalau beli lebih dari 3 tabung bisa kelihatan berhak atau nggak,” kata Plt Dirjen Migas Kementerian ESDM Djoko Siswanto di kantornya, Jakarta Selatan.

Dengan dicabutnya subsidi pada tabung gas elpiji 3 kg diperkirakan mencapai Rp 35.000 per tabung. Hal itu berdasarkan hitungan harga tabung gas elpiji 12 kg seharga Rp 139 ribu. Artinya, harga jual tabung gas elpiji per kg mencapai Rp 11.583. Maka, diperkirakan harga tabung gas elpiji 3 kg mencapai Rp 34.749 per tabung.

Dicabutnya subsidi tabung gas elpiji 3 kg diperkirakan bisa menghemat 10-15% subsidi negara. Tahun ini sendiri, subsidi tabung gas elpiji 3 kg dialokasikan pemerintah sebesar Rp 50,6 triliun. “Kalau Januari katakan tahap awal sekitar 30% (penghematan subsidi tabung gas elpiji). Kalau pertengahan 10-15%,” jelas Djoko.

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Ujang Komarudin berpendapat langkah pemerintah dalam menaikkan harga gas LPG 3kg sangat tidak tepat. Itu kebijakan bukan pro rakyat. Tapi kebijakan yang melukai dan menyengsarakan rakyat,” ucap Ujang.

Terlebih saat ini pemerintah tengah menaikkan iuran BPJS Kesehatan yang juga menyengsarakan rakyat. BPJS sudah naik. Ditambah lagi akan naik harga gas 3 kg. Rakyat sudah jatuh tertimpa tangga. Rakyat Sudah susah malah tambah menderita,” tandasnya.

Bertolak belakang, Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan menilai kebijakan pemerintah menghentikan subsidi harga elpiji tiga kilogram (gas melon) dinilai sebagai langkah yang baik. Nantinya, penyaluran subsidi hanya akan disalurkan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan, melalui skema tertutup.

Menurutnya selama ini subsidi elpiji 3 kilogram (Kg) yang diberikan oleh pemerintah tidak tepat sasaran. Ia melihat banyak pihak yang seharusnya tidak berhak menggunakan gas melon tersebut. “Dengan menggunakan sistem tertutup, diharapkan tidak lagi ada kebocoran untuk subsidi elpiji. Sistem subsidi langsung ke orang jelas merupakan langkah yang tepat. Sudah tidak saatnya lagi kita subsidi ke barang,” ujar Mamit.

Meski demikian, Mamit mengatakan pemerintah harus benar-benar memperhatikan dan mengawasi data masyarakat yang berhak menerima subsidi langsung tersebut. Ia melihat selama ini kendala yang seringkali terjadi dalam penerapan sejumlah kebijakan terkait dengan data. “Jadi data ini harus benar dan tepat sasaran,” kata Mamit.

Dua pekerja memindahkan elpiji tiga kilogram di Bojonegoro, Jatim, Rabu (6/2). – ( FOTO ANTARA/Aguk Sudarmojo)

Mamit mengatakan kebijakan ini mungkin dapat berdampak kepada sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Ia menyebut paling tidak UKM akan menyesuaikan beban produksi dengan kenaikan harga.

Menurut Mamit, pemerintah dapat memberikan solusi dengan tetap memberikan bantuan kepada UKM terkait elpiji. Ia juga mengatakan program jaringan gas rumah tangga (jargas) perlu dijalankan secara masif. “Saya kira program jargas harus dijalankan secara masif karena dengan penggunaan gas bumi nilainya jauh lebih murah jika menggunakan elpiji,” ujar Mamit.

Selain itu, berbicara mengenai model penyaluran subsidi secara langsung pada masyarakat yang membutuhkan, Mamit  menilai metode Bantuan Langsung Tunai (BLT) dapat diterapkan. Ia mengatakan dengan ini, hanya perlu menghitung berapa jumlah pemakaian gas per bulan untuk setiap keluarga yang terdaftar dalam KK (kartu keluarga) dan dari sana, diketahui jumlah subsidi yang tepat diberikan.

“Saya kira dengan metode BLT merupakan langkah tepat, tinggal dihitung berapa pemakaian gas per bulan untuk setiap KK dan itulah subsidi yang diberikan kepada masyarakat,” kata Mamit.

Namun di tengah pro dan kontra, Menteri kabinet Indonesia maju merasa heran karena belakangan ini banyak informasi kenaikan harga seperti gas Elpiji 3 kilogram (kg) hingga tarif dasar listrik (TDL). Hal itu diungkapkan oleh Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Iskandar Simorangkir usai rapat koordinasi (rakor) Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP).

Pada rakor tersebut hadir Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo.

Menurut Iskandar pemerintah sampai saat ini belum pernah menggelar rapat soal kenaikan harga elpiji 3 kg hingga TDL. “Pemerintah belum pernah, bahkan merapatkan belum ada kenaikan harga gas. Kita belum pernah merapatkan, koordinasikan. Maka itu justru para menteri tadi heran karena tidak pernah rapat, kok ada keluar isu kenaikan harga gas,” kata Iskandar di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (13/2/2020).

Iskandar bilang keputusan kenaikan harga gas dan TDL hingga saat ini harus melalui persetujuan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Oleh karena itu, munculnya informasi kenaikan harga tersebut sempat membuat para menteri yang tergabung dalam TPIP heran. “Sesuai dengan arahan presiden, segala sesuatu kebijakan yang strategis dan berdampak luas ke masyarakat harus dilakukan presiden. Kalau dengar ada kenaikan harga, di rakor dan ratas belum ada rapat sama sekali. Listrik juga sama sekali,” ujar dia.

Iskandar menegaskan sampai saat ini belum ada keputusan kenaikan harga untuk gas elpiji 3 kg, tarif listrik, hingga bahan bakar minyak (BBM). “Selalu diingatkan para bapak ibu menteri, kalau segala sesuatu berdampak ke masyarakat apalagi naikkan harga BBM, TDL, gas itu akan jadi arahan presiden. Belum ada cerita gas naik. Di rakor aja belum ada,” ungkap dia.

IIEN SOEPOMO

You might also like