Cahaya KPK Pun Pudar

Masa keemasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah lewat. Cahaya lembaga ini semakin pudar. Survei Alvara Research Center yang merilis data kepuasan publik terhadap kinerja lembaga negara di 100 hari kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo, memperlihatkan runtuhnya kepercayaan publik terhadap KPK, bahkan berada tiga tingkat di bawah Kepolisian Negara Reublik Indonesia (Polri). Padahal di masa lalu, citra KPK selalu berada di atas Polri.

Berdasarkan survei Alvara pada Agustus 2019, KPK berada di posisi kedua tertinggi, sedangkan pada Februari 2020, KPK turun di peringkat kelima dengan tingkat kepuasan hanya 71,1 persen. Tingkat kepuasan tertinggi Lembaga Negara diperoleh oleh TNI 85,2 persen, disusul kemudian oleh Polri 72,7 persen dan Mahkamah Agung 72,7 persen.

“Yang menarik adalah bila dibandingkan dengan survei Agustus 2019 terdapat  penurunan yang cukup tajam tingkat kepuasan publik terhadap KPK dan KPU. KPK turun dari peringkat 2 ke peringkat 5,” ujar Founder & CEO Alvara Research Center Hasanuddin Ali, Kamis 13 Februari 2020.

Hasanuddin menyebutlan, Polri bisa ada di posisi kedua karena adanya program Promoter, yakni profesional, modern, tepercaya. Program tersebut diprakarsai oleh Jenderal (purn) Tito Karnavian yang kini menjadi Menteri Dalam Negeri dan dilanjutkan Kapolri Jenderal Idham Azis.

Irjen Firli Bahuri Ketua KPK terpilih

Dari hasil survei yang sama, Mahmamah Agung berada di urutan ketiga dengan tingkat kepuasan 72,7 persen. Kemudian, Mahkamah Konstitusi mengikuti di belakangnya dengan tingkat kepuasan yang hanya selisih 0,3 persen, yakni 72,4 persen.

Posisi kelima diisi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan tingkat kepuasan 71,1 persen. Di belakangnya terdapat Kejaksaan Agung di posisi keenam dengan tingkat kepuasan 70,1 persen.

Lalu, peringkat ketujuh hingga kesebelas diduduki oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebesar 65,3 persen, KPU sebesar 63,3 persen, Partai Politik sebesar 60,8 persen, MPR sebesar 60,2 persen, dan DPR sebesar 53,7 persen. “Peringkat terbawah masih ditempati oleh lembaga lembaga legislatif (DPR dan MPR) dan Partai Politik,” kata Hasanuddin.

Hasil tersebut didasarkan pada survei yang dilakukan Alvara pada akhir Januari hingga awal Februari. Alvara melibatkan 1.000 responden dengan margin of error 3,16 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. Data-datanya diperoleh melalui wawancara tatap muka yang dilakukan dengan multistage random sampling di 13 provinsi Indonesia.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghargai hasil survei Alvara Research Center yang merilis data kepuasan publik terhadap kinerja lembaga negara di 100 hari kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dalam survei tersebut, kepuasan publik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menurun terutama setelah Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang KPK direvisi.

“KPK tentu menghargai hasil survei tersebut,” kata Plt Jubir KPK Bidang Penindakan , Ali Fikri di Gedung KPK, Jakarta, Kamis 13 Februari 2020 malam.

Unjuk rasa tolak Revisi UU KPK

Ali menyadari begitu besar kepercayaan dan harapan masyarakat terhadap KPK. Oleh karenanya KPK berupaya memaksimalkan kerja-kerja pemberantasan korupsi. Namun, sambung Ali, pemberantasan korupsi bukan hanya tanggung jawab KPK, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa.

“KPK mengajak semua pihak untuk terlibat dalam pemberantasan korupsi. Jika ada kritik terhadap KPK, hal itu kami anggap sebagai penyemangat yang menguatkan KPK dan seluruh insan KPK,” ujarnya.

Ali menegaskan, KPK berupaya semaksimal mungkin melaksanakan tugas pemberantasan korupsi di tengah segala tantangan yang ada saat ini. KPK, kata Ali, akan terus bekerja dengan menetapkan sejumlah tersangka, melakukan penahanan, dan terus melakukan kegiatan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan serta kegiatan-kegiatan lain sesuai tugas pokok fungsi KPK sebagaimana amanat UU No. 19 Tahun 2019. “Bahkan, jika ada saran lebih lanjut atau data yang lebih rinci yang dapat diberikan ke KPK, maka akan kami pelajari sebagai masukan bagi KPK,” katanya.

Kepuasan publik terhadap KPK menurun terutama setelah Undang-undang nomor

30 tahun 2002 tentang KPK direvisi, yang antara lain menambah adanya Dewan Pengawas KPK yang berhak mengeluarkan izin penggeledahan penyidik KPK.

Selain karena faktor revisi UU KPK, tampilnya Komisaris Jenderal Firli Bahuri sebagai Ketua KPK telah memunculkan kekwatiran, Hingga kini Firli tetap anggota Polri aktif. Dan Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri, Brigjen Raden Prabowo Argo Yuwono, pernah mengatakan bahwa Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Komjen Pol Firli Bahuri tidak perlu mundur dari institusi Polri. “Itu semua kan ada aturannya. (Firli) masih polisi,” kata Brigjen Argo di Mabes Polri, Jakarta, Kamis 26 Desember 2020).

Kapolri, Idham Aziz menjelaskan, berdasarkan Pasal 29 UU nomor 30 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, seorang anggota Polri tidak harus mundur dari kesatuan, tetapi cukup melepaskan jabatan struktural di kepolisian

Padahal sebelumnya, Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Dini Purwono menegaskan bahwa pimpinan KPK tidak boleh rangkap jabatan. Hal itu sesuai Pasal 29 UU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang KPK yang menyebut bahwa pimpinan KPK harus melepaskan semua jabatan selama menjabat sebagai pimpinan KPK.

Bahkan Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Firli melepas statusnya sebagai anggota Polri, bukan hanya dari jabatannya di Polri. ICW menganggap status Firli sebagai Ketua KPK dan anggota Polri akan berpotensi memunculkan loyalitas ganda.

“Jadi, sangat disayangkan jika Pak Firli enggan untuk mengundurkan diri hanya karena dalih peraturan perundang-undangan. Sebab, secara etik, akan lebih baik jika lima komisioner KPK terpilih tidak ada afiliasi dengan institusi tertentu,” kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana kepada wartawan, Selasa 26 November 2019.

Anggota Dewan Pengawas KPK Syamsudin Haris juga menghimbau agar para Pimpinan KPK yang masih rangkap jabatan untuk mengundurkan.  “Ya sebaiknya tentu tidak (rangkap jabatan). Karena bagaimanapun itu kan soal kesadaran saja,” kata Syamsudin di Gedung KPK Jakarta, Senin 23 Desember 2019.

Tapi Haris mengakui, sebenarnya tidak ada aturan yang mengikat terkait hal tersebut. “Tidak hitam putih demikian, tidak ada juga dinyatakan sejauh yang saya baca tapi ini menyangkut kesadaran personal aja,” tambah dia.

Kabiro Humas MA, Abdullah pun mengatakan, rangkap jabatan juga tidak boleh dilakukan di lingkungan MA. Menurut Abdullah, Nawawi harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjabat di tempat lain. “Semuanya sama. Semuanya harus mengikuti ketentuan undang-undang. Masalah kepatuhan undang-undang tak perlu diragukan mereka itu,” katanya.

Selain sebagai Ketua KPK,  Firli Bahuri saat ini menjabat sebagai Analis Kebijakan Utama Badan Pemelihara Keamanan Polri. Ia digeser ke jabatan tersebut setelah tidak lagi menjabat sebagai Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri. Meski masih menjadi polisi, Firli tidak menempati jabatan struktural di korps baju coklat tersebut.

Dua penyidik KPK menunjukan barang bukti

Peneliti bidang hukum The Indonesian Institut Aulia Guzasiah menilai posisi Firli di kepolisian, akan mengganggu independensi lembaga antirasuah.”Tentunya akan mengganggu (indenpendensi KPK),” ujar Aulia di Jakarta, Jumat 27 Desember 2019.

Aulia menekankan secara aturan memang tidak ada yang secara eksplisit menyatakan syarat pimpinan atau ketua KPK harus mengundurkan diri dari instansi apa pun. Namun, ketentuan itu jelas tergambar dari sifat dan prinsip kerja KPK yakni harus Independen.

 

Dia menyampaikan, syarat calon pimpinan KPK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, memang hanya mengatur seseorang untuk tidak menjadi pengurus parpol, melepaskan jabatan struktural dan/atau lainnya, dan tidak menjalankan profesi tetapnya sebelumnya. Namun, yang sebenarnya dikhawatirkan pada konteks ini adalah kinerja KPK kedepan yang cenderung tidak lagi independen.

Sebab, lanjut Aulia,  salah seorang pimpinannya masih terikat dengan salah satu instansi negara lainnya. “Terlebih instansi negara yang sebagaimana dimaksud, memiliki irisan tupoksi yang nyaris bersinggungan serta tidak jarang terlihat gencar berkonflik dan tak senada dengan KPK sebelumnya,” ucap dia.

Menurut Aulia, langkah yang paling bijak untuk dilakukan Firli adalah keluar dari instansi sebelumnya. Dia menegaskan status nonaktif, tidak cukup untuk bisa kembali menjernihkan stigma negatif dan keragu-raguan masyarakat saat ini terhadap pimpinan KPK yang ada.

“Hal ini sekiranya juga diperlukan oleh yang bersangkutan, jika ingin membuktikan dirinya memang layak dan berniat menjalankan agenda pemberantasan korupsi secara profesional, tanpa sangkut-paut kepentingan instansi apapun,” ujar Aulia.

Namun Firli menjawab dengan santai desakan agar ia mundur dari Kepolisian. Firli, yang berpangkat Komjen, menegaskan dirinya sudah tak punya jabatan lagi di Polri.

“Saya sejak tanggal 19 Desember sudah tidak memiliki jabatan (di Polri), jelas ya,” kata Firli di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis 26 Desember 2019. Dia menganggap posisinya sebagai Analis Kebijakan Utama Baharkam Polri bukan jabatan.

Mantan ajudan Wapres Boediono itu mengatakan sejak 19 Desember 2019 sudah tidak memegang jabatan apapun di Polri. Jabatan terakhir yang diembannya adalah Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) yang kemudian diserahterimakan oleh Kapolri kepada Komjen Pol Drs Agus Andriyanto.

“Analisis kebijakan utama bukan jabatan fungsional. Jadi saya sejak 19 Desember 2019 sudah tidak punya jabatan apapun di Polri. Terakhir jabatan saya adalah Kabaharkam dan itu diserahterimakan oleh Kapolri kepada Komjen Pol Drs Agus Andriyanto. Jadi sejak saat itu saya sudah tidak punya jabatan apapun di Polri,” kata pria yang lahir di Ogan Kemering Ulu Sumsel 8 November 1963 itu.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD terkesan membela Firli. Mahfud menyebut Ketua KPK Firli Bahuri berhak untuk tetap menjadi anggota Kepolisian Indonesia. “Dia nonaktif dong. Dia tidak kehilangan kedudukan sebagai anggota Polri tapi nonaktif tidak ikut ke sana lagi. Kan dia punya hak sampai masa pensiun,” kata Mahfud.

Mahfud menegaskan sebagai Ketua KPK, Firli tidak berada di bawah kepala Kepolisian Indonesia karena jabatannya di KPK setingkat dengan itu. “Seperti menteri dengan menteri. Kita proporsional saja, itu hak dia untuk tetap menjadi anggota Polri tapi tidak menjabat apa pun di Polri,’ tutur Mahfud.

Menkopolhukam Mahfud MD

Sosok Firli Bahuri memang menjadi sorotan semenjak mencalonkan diri sebagai calon pimpinan KPK. Pria yang menghabiskan karier di Korps Bhayangkara tersebut dituding melakukan pelanggaran kode etik.

Buntutnya, keikutsertaan dirinya dalam seleksi  calon pimpinan KPK mendapat penolakan dari 500 pegawai KPK seperti yang disebutkan dalam data pegiat antikorupsi Saor Siagian.

 

Firli Bahuri, akhirnya terpilih menjadi Ketua KPK periode 2019-2023. Saat itu pangkatnya masih Ispektur Jenderal (Irjen) Polisi. Keputusan itu muncul setelah Komisi III DPR selesai menggelar fit and proper test dan kemudian dilanjutkan dalam penetapan Rapat Pleno Komisi III di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat 13 September 2019 dini hari. Sebanyak 56 anggota Komisi III yang mewakili seluruh fraksi ikut memberikan hak suaranya.

Selain itu, empat calon pimpinan KPK terpilih lainnya adalah calon petahana Alexander Marwata, serta tiga calon lain seperti hakim pada Pengadilan Tinggi Denpasar, Nawawi Pomolango; Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Lili Pintouli Siregar; dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember), Nurul Ghufron. Lantas, seperti apa profil dan sepak terjang Firli belakangan ini?

Profil Pria kelahiran 7 November 1963 itu merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1990. Firli melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) pada 1997 dan Sekolah Staf dan Pimpinan (Sespim) pada 2004. Kapolda Sumatera Selatan ini pernah menjadi Kepala Satuan III Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya.

Pria yang lahir di Prabumulih, Sumatera Selatan itu juga sempat menjabat Kapolres di Kebumen dan Brebes. Pada 2009, Firli ditugaskan menjadi Wakapolres Metro Jakarta Pusat. Setahun kemudian, ia diangkat menjadi asisten sekretaris presiden. Selanjutnya, pada 2012, Firli ditugaskan menjadi ajudan Wakil Presiden. Saat itu, Firli menjadi ajudan Boediono. Firli pernah dilantik sebagai Wakapolda Banten pada 2014, kemudian menjadi Wakapolda Jawa Tengah pada 2016.

Pada 6 April 2018, Firli dilantik sebagai Deputi Penindakan KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Ketua KPK Agus Rahardjo, saat itu, menyebutkan, ada 7 calon dari Kejaksaan dan tiga dari Polri. Dari semua calon itu, hanya Firli yang berhasil lolos dalam tes kesehatan, tes kompetensi, dan tes wawancara. Namun seiring perjalanannya, Firli ditarik oleh Polri dan dipromosikan sebagai Kapolda Sumatera Selatan.

Keberadaan Firli selama menjadi Deputi Penindakan KPK diiringi sejumlah kontroversi. Pada 10 April 2018 silam, muncul sebuah petisi yang mengatasnamakan Pegawai KPK ditujukan kepada Pimpinan KPK soal adanya potensi hambatan dalam penanganan kasus. Petisi itu berjudul, “Hentikan Segala Bentuk Upaya Menghambat Penanganan Kasus”.

Petisi itu menjelaskan, belakangan ini jajaran di Kedeputian Penindakan KPK mengalami kebuntuan untuk mengurai dan mengembangkan perkara sampai ke tingkat pejabat yang lebih tinggi, kejahatan korporasi, maupun ke tingkatan tindak pidana pencucian uang.

KPK Punya Foto Irjen Firli Gendong Anak TGB Petisi itu mengungkap 5 poin, yaitu terhambatnya penanganan perkara pada ekspose tingkat kedeputian; tingginya tingkat kebocoran dalam pelaksanaan penyelidikan tertutup; dan tidak disetujuinya pemanggilan dan perlakuan khusus terhadap saksi. Kemudian, tidak disetujui penggeledahan pada lokasi tertentu dan pencekalan; dan adanya pembiaran atas dugaan pelanggaran berat di dalam kedeputian penindakan.

Tak hanya soal petisi, Firli terungkap terjerat masalah pelanggaran kode etik. Pada awalnya, isu yang mengerucut dalam pelanggaran kode etik ini adalah menyangkut pertemuan Firli dengan mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat, Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB). Pertemuan itu dianggap bermasalah, lantaran saat itu KPK berupaya melakukan penyelidikan dugaan korupsi kepemilikan saham PT Newmont yang melibatkan Pemerintah Provinsi NTB.

Anggota Dewan Pengawas KPK

KPK juga mencatat, Firli pernah bertemu dengan petinggi partai politik di sebuah hotel di Jakarta pada 1 November 2018. Atas hal itu, KPK mengirimkan surat ke DPR pada Rabu kemarin. Surat dikirim berkaitan dengan status Firli sebagai calon pimpinan KPK yang tengah mengikuti fit and proper test. Namun akhirnya, surat itu justru dipertanyakan dan dikritik anggota Komisi III DPR. Firli pun tetap mendapat suara terbanyak dan terpilih sebagai Ketua KPK.

Sejak melamar menjadi calon pimpinan KPK, langkahnya memang mendapat sorotan dari pegawai KPK dan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Capim KPK. Menurut pegiat antikorupsi Saor Siagian, Rabu 28 Agustus 2019, sebagian besar pegawai KPK telah menandatangani penolakan calon pimpinan KPK Firli untuk menjadi pimpinan KPK peridoe 2019-2023.

Namun Firli terus melaju dan kini memimpin KPK. Dan mantan pimpinan KPK, Laode M Syarief hanya dapat mengajak segenap elemen masyarakat berdoa.  “Mari kita berdoa KPK sekarang jauh lebih baik dari periode sebelumnya, walaupun undang-undangnya sudah berubah,” katanya di Jakarta, Kamis 14 Februari 2020.

 

Hamdani

You might also like