Adi Warnan: Pimpinan KPK Juga Harus Dilaporkan Ke Dewan Pengawas KPK

Your ads will be inserted here by

Easy Plugin for AdSense.

Please go to the plugin admin page to
Paste your ad code OR
Suppress this ad slot.

Harusnya Jangan Hanya Menkumham, Pimpinan KPK Juga Harusnya

Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi terus mendesak Presiden Joko Widodo mencopot Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menyebutkan, ada sembilan alasan bagi Jokowi untuk memberhentikan Yasonna sebagai Menkumham. Diantara alasanya yaitu Yasonna menyetujui revisi UU KPK. “Sering kali pernyataan Yasonna menegaskan sikapnya untuk mendukung revisi UU KPK. Padahal seluruh proses dan muatan UU KPK diyakini melemahkan institusi pemberantasan korupsi tersebut. Selain itu  Yasonna dinilai tidak mampu menyelesaikan buruknya pengelolaan lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Buruknya pengelolaan lapas itu terlihat dari praktik suap-menyuap di Lapas Sukamismin yang tertangkap basah oleh KPK, sel-sel mewah di sejumlah lapas, serta beberapa terpidana korupsi yang plesiran. Dan Yasonna juga menyetujui draf RKUHP yang memgurangi hukuman minimal bagi koruptor dari empat tahun penjara menjadi dua tahun penjara. Kurnia melanjutkan alasan lainya yaitu, politikus PDI-P itu juga diduga menerima uang sebesar 84.000 dollar AS dalam kasus korupsi e-KTP sebagaimana tercantum dalam dakwaan dan tuntutan untuk terdakwa Irman dan Sugiharto. Serta agar Yasonna harus dicopot adalah terkait informasi keberadaan Harun Masiku. Yasonna dinilai memberikan informasi yang tidak benar ketika ia mengatakan Harun Masiku masih di luar negeri padahal Harun sebetulnya sudah di Indonesia.

Ada dugaan konflik kepentingan Yasonna ketika Yasonna menghadiri konferensi pers pembentukan Tim Hukum PDI-P terkait kasus Harun Masiku. “Bagaimanapun secara etika kehadiran Yasonna tidak dapat dibenarkan, bahkan potensi konflik kepentingan yang bersangkutan amat kental,” ujar Kurnia.

Hal yang sama juga dikemukakan oleh , Adi Warman, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  (DPN GN-PK). Adi Warman mengatakan bahwa jangan hanya Yasonna yang dilaporkan karena pimpinan KPK juga senada memberikan informasi terkait polemic pelarian poltisi PDIP Harun Masiku. “Harusnya jangan hanya Yasonna Ketua KPK juga harus dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK”, ungkapnya kepada FORUM

Untuk menelisik lebih jauh tentang polemik pelarian Harun Masiku yang terjerat kasus OTT anggota KPU Wahyu Setiawan oleh KPK. Berikut wawancara Abdul Farid dari FORUM dengan H. Adi Warman, SH., MH., MBA. Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  (DPN GN-PK) pada Jumat 31 Januari 2020 di Jakarta. Berikut nukilannya;

ICW dan sejumlah LSM yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Yasonna Laoly ke KPK karena diduga terindikasi merintangi penyidikan KPK terkait Harun Masiku. Apa komentar Anda?

Yang pertama kita harus lihat dulu, apa pernyataan Menteri Hukum dan HAM itu senada dengan apa yang disampaikan oleh Ketua KPK. Kalau saya tidak salah pernyataanya ketua KPK bersama Menkumham Kedua pernyataan senada. Jadi sesungguhnya bukan hanya menkumham kalau itu Senada tapi ketua KPK juga harus dilaporkan juga kepada dewan pengawas. Pernyataan yang menyebabkan atau patut diduga bahwa itu merupakan pelanggaran pidana pasal 21 undang undang tipikor.  Itu sesungguhnya harus dilihat dari Mens rea nya  niat daripada si pelaku. Melakukan membuat pernyataan itu tujuannya apa, kalau terbukti tujuannya untuk merintangI menghalang-halangi bahkan yang lebih ekstrem ya berbohong. tujuanya untuk kepentingan melindungi kepentingan si tersangka calon tersangka bahkan atau udah tersangka.

Itu sudah jelas, makanya perlu di lakukan proses hukum agar semua jadi jelas. Nah ini pelajaran baik buat penyelenggara negara yang dari partai terutama untuk bisa netral dan berhati-hati dalam memberikan statement.  Yang kebetulan mungkin satu partai nah ini harus ada kehati-hatian. Menurut  saya KPK diuji sekarang, Institusi penegak hukum mampu, berani enggak memeriksa Mentri Hukum dan HAM. Saatbya  uji Nyali nih bagi KPK. Terus yang kedua mampu dan mau memeriksa dewan pengawas nya memeriksa ketua KPK untuk mengejar mencari Mens rea nya  niatnya. Kalau niatnya itu terbukti Maka jangan ragu menerapkan pasal 21 uu tipikor.

 

Menkumham Yasonna Laoly yang juga Ketua PDIP dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto umumkan tim hukum Harun Masiku

Your ads will be inserted here by

Easy Plugin for AdSense.

Please go to the plugin admin page to
Paste your ad code OR
Suppress this ad slot.

 

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly menegaskan dirinya tidak melakukan upaya merintangi penyelidikan yang dilakukan KPK terhadap Harun Masiku. “Saya pikir saya belum terlalu tolol lah untuk melakukan (hal) separah itu,” ujar Yasonna kepada wartawan usai memberikan kuliah umum, di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi (STFT) Jakarta, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Senin (27/1/2020). Apa komentar Anda?

Bantahan pak Yasonna saya nilai harusnya bukan seperti itu. Karena  orang melakukan kejahatan tidak identik dengan tolol atau pintar. Justru pelaku kejahatan tidak sedikit yang pintar bahkan sangat pintar, jadi parameternya mengatakan seperti itu. Parameter yang sangat-sangat tidak mencerminkan sebagai kaum intelektual tidak mencerminkan sebagai pejabat atau penyelenggara Negara. Kita lihat saja nanti kalau KPK melakukan pemeriksaan Mens rea nya Seperti apa dan ada strategi untuk melakukan pemeriksaan. Saya piker hal yang  Sangat sederhana Kok, sangat gampang orang itu memiliki niat maksud tujuan tertentu. Ada teori-teori yang bisa dipakai Untuk mengungkap itu. Jadi KPK punya Teori itu dan saya nggak akan menyampaikan strategi itu, jadi akan akan terungkap dengan sederhana tidak serta merta orang mengatakan A B bilang dia tidak tau apa apa atau dia tadi saya tidak bodoh atau semacamnya.  Atau hanya statement itu atau bersembunyi di berbagai macam alasan berdasarkan laporan anak buah atau sistem yang salah.

 

Harun Masiku

 

Yasonna Laoly menyatakan, keterlambatan informasi soal keberadaan eks caleg PDI-P Harun Masiku yang buron hingga saat ini merupakan kesalahan sistem imigrasi. Menurut Yasonna, hal tersebut merupakan tanggungjawab Ronny Sompie sebagai Dirjen Imigrasi. Tapi, ia siap mundur dari jabatannya jika ternyata Ronny tidak salah. “Kalau (Ronny) enggak salah, saya yang mundur dari menteri. Karena saya yakin (Roony) salah,” kata Yasonna kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1). Apa tanggapan Anda?

 

Kalau betul demikian ucapan Pak Menkumham, itu sesuatu yang luar biasa. Tinggal kita lihat bersama konsisten ga dengan ucapanya itu. Saya berharap sih semoga beliau sportif lah. Haru diingat walaupun berdalih dengan sistem imigrasi yang keliru dan lain sebagainya. Menurut pendapat saya itu Menunjukan hal yang menghindari perbuatan apa yang disebut dalam pasal 21 uu tipikor. Itu yang jelas orang-orang yang dilaporkan oleh rekan rekan ICW itu mencari cara ngelesnya. Jadi intinya berusaha sembunyi  di balik sistem yang keliru yang dikatakan Error itu. Ingat kebohongan akan selalu ditutupi dengan kebohongan lain

Memang dilematis KPK saat ini, berbagai kasus terror yang menimpa pimpinan serta penyidik KPK hingga saat ini tidak bisa mereka ungkap. Padahal kalau KPK mau mengusutnya kan bisa dengan menggunakan pasal 21 uu tipikor. Dan harus menggunakan bantuan polisi jadi ini jadi tanparan keras untuk KPK. Kalau kesannya ditutupi wajar aja Orang ngomong begitu

You might also like