Sekjen PDIP Minta Dipanggil KPK, Ketua KPK Bilang Tunggu Proses Penyidikan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berjanji tak bakal pandang bulu dalam pemberantasan korupsi. Ketua KPK Firli Bahuri menegaskan, lembaga yang ia komandoi, profesional dalam penegakan hukum. Termasuk kata dia, dalam penyelidikan dan penyidikan dugaan korupsi suap, pergantian antar waktu (PAW) yang melibatkan sejumlah anggota dan kader PDI Perjuangan.

“Kita (KPK) bekerja dengan asas legalitas formal sesuai undang-undang. Dan kita melakukan penyidikan secara profesional, sesuai dengan ketentuan penyidikan itu sendiri,” ujar Firli kepada media massa Minggu (12/1/2020)

Ungkapan Firli tersebut, menjawab pertanyaan tentang permintaan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Krityanto yang meminta KPK memanggilnya segera ke penyidikan, terkait dugaan suap yang menyeret namanya.

Firli menegaskan KPK tak menggunakan desakan sebagai dasar penyidikan. Termasuk kata dia dalam hal pemeriksaan terhadap orang-orang yang diduga terlibat dalam satu dugaan korupsi.

“KPK tidak bekerja melakukan penyidikan, ataupun pemeriksaan karena adanya permintaan. Prinsipnya, KPK bekerja melakukan penyidikan, atas dasar asas-asas hukum,” terang dia.

Firli menjelaskan, pemeriksaan terhadap seseorang, merupakan bagian dari penyelidikan, maupun penyidikan. Proses hukum tersebut, kata Firli, ada aturan bakunya yang menjadi pedoman mutlak bagi semua penyidik di KPK.

Selanjutnya, kata dia, proses tersebut diperlukan penyidik sebagai kanal mencari pembuktian, termasuk dalam mencari alat-alat bukti, ataupun menetapkan tersangka.

Hasto Siap Diperiksa KPK

“Kami beberapa kali berdialog ketika kami mengundang KPK ya KPK datang membahas bagaimana membangun sebuah sistem keuangan partai yang transparan, yang baik. Ketika KPK mengundang kami pun, saya akan datang,” kata Hasto di sela Rakernas I PDIP, JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Ahad (12/1).

Hasto mengatakan, PDIP selalu memenuhi panggilan KPK setiap ada kegiatan-kegiatan besar yang tidak secara kebetulan ada permasalahan menyangkut partai. Dia mencontohkan, saat itu sebagaimana Kongres ke IV, Kongres ke V dan kini Rakernas I.

“Ketika KPK mengundang kami pun, saya akan datang. Itu merupakan bagian dari tanggung jawab negara,” ujarnya.

Sebelumnya, KPK akan memanggil Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dalam penyidikan kasus dugaan suap terkait proses pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI terpilih dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan periode 2019-2024. “Kalau penyidik membutuhkan keterangan yang bersangkutan pasti akan dipanggil,” kata plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi mengenai pemanggilan Hasto di Jakarta, Jumat (10/1).

Dalam perkara ini, KPK menetapkan Komisioner KPU Wahyu Setiawan sebagai tersangka. Ia diduga menerima suap Rp600 juta dari kader PDIP Harun Masiku agar menetapkan Harun menjadi anggota DPR daerah pemilihan Sumatera Selatan I menggantikan caleg DPR terpilih Fraksi PDIP dari dapil Sumsel I yaitu Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia.

Untuk memenuhi permintaan Harus tersebut, Wahyu meminta dana operasional sebesar Rp900 juta. Namun dari jumlah tersebut, Wahyu hanya menerima Rp 600 juta.

KPK telah mengumumkan empat tersangka dalam kasus suap terkait dengan penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024. Sebagai penerima, yakni Wahyu dan mantan anggota Badan Pengawas Pemilu atau orang kepercayaan Wahyu, Agustiani Tio Fridelina (ATF). Sedangkan sebagai pemberi, yakni Harun dan Saeful (SAE) dari unsur swasta.

You might also like