Politik Etis Taipan Hitam Ala Kompeni

Setelah tiga ratus tahun menguras harta benda Indonesia dan memperbudak inlander atau anak bumiptera di Hindia Belanda, orang Belanda sedikit berbaik hati. Sambil mencuri simpati dari kaum pribumi, tahun 1901 dilaksanakanlah program Politik Etis atau Politik Balas Budi. Dengan program ini, Belanda ingin menunjukkan bahwa mereka memiliki tanggungjawab moral untuk menyejahterakan anak bumiputera.

Tapi lahirnya Politik Etis  juga dikarenakan terjadinya kesulitan keuangan pemerintah Belanda akibat perang Diponegoro (1825-1830) dan perang antara Belanda dengan Belgia (1830-1839). Kesulitan keuangan ini menyebabkan ratu Belanda menerima usulan Gubernur Jenderal  Hindia BelandaVan Den Bosch, yakni penyelenggaraan tanam paksa dan kerja paksa. Menurut Bosch, tanam paksa dan kerja paksa merupakan cara  ampuh untuk memperoleh keuntungan maksimal. Orang pribumi disuruh menanami tanahnya dengan jenis tanaman yang laku di pasaran Eropa, terutama tebu bahan dasar gula.

Sistem eksploitasi kolosal ini membutuhkan sejumlah besar orang bumiputera sebagai pegawai rendahan yang murah. Tentu saja, agar agak pandai, pribumi perlu diberi pendidikan. Maka, tahun 1848 pemerintah Belanda mengalokasikan 25.000 Gulden untuk mendirikan sekolah bagi anak Bumiputera.

Tahun 1899  muncul tulisan-tulisan Pieter Brooshooft, wartawan Koran De Locomotief, yang menganjurkan agar pemerintah Belanda memberi kesejahteraan kepada penduduk pribumi. Gagasan serupa dikemukakan pula oleh politisi C.  Van Deventer. Lewat tulisannya yang berjudul “Hutang Kehormatan” di majalah De Gids, Van Deventer menyarankan agar Belanda membangun irigasi, menyelenggarakan transmigrasi, dan memberikan pendidikan bagi rakyat jajahan.

Gagasan itu didengar oleh Ratu Wilhemina. Dalam pidato di depan Parlemen Belanda pada 17 September 1901, Wilhelmina mengatakan bahwa pemerintah Belanda mempunyai panggilan moral dan hutang budi (een eerschuld) kepadap bangsa pribumi di Hindia Belanda. Ratu Wilhelmina menuangkan panggilan moral tadi ke dalam kebijakan Politik Etis, yang terangkum dalam program irigasi, transmigrasi, dan pendidikan.

Kebijakan pertama dan kedua disalahgunakan oleh Pemerintah Belanda dengan membangun irigasi untuk perkebunan-perkebunan Belanda. Transmigrasi dilakukan dengan memindahkan penduduk ke daerah perkebunan Belanda untuk dijadikan pekerja rodi.

Pengaruh Politik Etis dalam bidang pengajaran dan pendidikan lumayan baik. Sejak tahun 1900 muncul sekolah-sekolah untuk kaum priyayi maupun rakyat biasa di berbagai daerah. Dari sini lahir tokoh-tokoh Kebangkitan Nasional yang berusaha menyadarkan kaum pribumi agar melepaskan diri dari belenggu kolonial.

Bagi Belanda sendiri, Politik Etis menghasilkan tenaga-tenaga terdidik yang murah dan orang-orang yang bisa dikerahkan untuk menyukseskan program kerja paksa. Perekonomian Belanda membaik dengan pesat. Pamor Negeri Belanda di Eropa kembali mencorong berkat harta benda yang diangkut dari Hindia Belanda, sebutan Indonesia selagi masih dijajah.

Uraian tentang Politik Etis zaman Belanda itu dapat dibaca dari berbagai sumber. Yang termudah dari situs Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia dan Rohadi Education.

Terbang jauh ke zaman kini. Taipan Sukanto Tanoto mengambili harta dari tanah Indonesia. Nilainya bertriliun-triliun. Kemudian duit itu diterbangkan ke luar negeri. Seorang wakil rakyat menyebutkan Sukanto alias Tan Kang Hoo berinvestasi Rp. 18 trilian di Brasil. Itu belum yang di Singapura, tempatnya bersembunyi saat ini.

Untuk menarik simpati, ia melancarkan program mirip Politik Etis atau Politik Balas Budi. Ia mendirikan Tanoto Foundation untuk memberikan bea siswa. Lewat jemari lentik Debra Yatim, wanita ayu yang memperoleh penghargaan jurnalistik dari Amerika Serikat, Tan Kang Hoo mensponsori kegiatan kesenian dan kebudayaan. Debra, sejumlah seniman, sejumlah intelektual dan budayawan pun memuji Sukanto Tanoto sebagai saudagar yang amat peduli pada pendidikan dan kebudayaan. Mereka lupakan bahwa hutan Riau sudah botak digunduli Sukanto. Mereka juga lupakan bahwa Sukanto mencolong triliunan rupiah dari Bank Indonesia, Bank Mandiri, dan kantor pajak.

Tan Kang Hoo juga memiliki tim untuk membangun opini di media massa. Ia memelihara oknum-oknum ahli hubungan masyarakat dan wartawan berwatak inlander untuk mendekati pers. Juga punya reporter jalanan berjiwa budak untuk menulis di milinglist ala PKI.

Tapi Sukanto tidak sendirian. Di Indonesia banyak taipan yang menjalankan Politik Etis seperti itu. Dan di Indonesia, banyak inlander yang mengabdi pada mereka. Berkat taipan macam Tan Kang Hoo, ratusan orang jadi master dan ribuan orang dapat bekerja. Tapi berkat orang seperti dia Singapura kaya raya. Sementara di Indonesia, berjuta anak kesulitan mencari biaya pendidikan. Berjuta orang hidup di bawah garis kemiskinan.

You might also like