Menkhumham Yasonna Bisa Dipanggil KPK, Presiden Minta Menteri Hati-Hati Bicara

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tak menutup kemungkinan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly akan dipanggil sebagai saksi terkait kasus pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024. Keterangan Yasonna bisa saja dibutuhkan terkait kasus yang menjerat politikus PDIP Harun Masiku.

“Siapapun jika kemudian penyidik memerlukan keterangan itu, siapapun, sekali lagi siapapun (akan dipanggil, Red),” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Bidang Penindakan, Ali Fikri saat dikonfirmasi, Sabtu (25/1).

Usai ditetapkannya Harun Masiku menjadi tersangka dan masuk dalam DPO (Daftar Pencarian Orang), Yasonna pun menjadi salah satu petinggi PDIP yang turut membentuk tim hukum PDIP untuk mengawal perkara ini. Bahkan, tim hukum PDIP juga telah melaporkan oknum yang diduga membocorkan operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Rabu (8/1) ke Dewan Pengawas KPK.

Oleh karenananya, sambung Ali, setiap orang yang mengetahui kronologis tak menutup kemungkinan diperiksa penyidik KPK untuk melengkapi berkas perkara. “Siapa yang tahu, melihat, mendengar dan merasakan langsung terhadap rangkaian perbuatan tersangka terkait dengan saksi ke depan, tentunya adalah kebutuhan dari penyidikan,” ucap Ali.

Saat ditanyakan kapan Yasonna akan diperiksa, Ali belum bisa memberikan informasi secara rinci lantaran hal itu merupakan kewenangan dari penyidik. “Tergantung kebutuhan penyidik untuk melengkapi berkas perkaranya,” tegasnya.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan dan 3 tersangka lainnya. Yakni mantan Anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, mantan Caleg PDIP Harun Masiku, dan Saeful pihak swasta.

Pemberian suap untuk Wahyu itu diduga untuk membantu Harun dalam Pergantian Antar Waktu (PAW) caleg DPR terpilih dari Fraksi PDIP yang meninggal dunia yaitu Nazarudin Kiemas pada Maret 2019. Namun dalam pleno KPU pengganti Nazarudin adalah caleg lainnya atas nama Riezky Aprilia.

Wahyu diduga sudah menerima Rp 600 juta dari permintaan Rp 900 juta. Dari kasus yang bermula dari operasi tangkap tangan pada Rabu, 8 Januari 2020 ini, tim penindakan KPK menyita uang Rp 400 juta.

 

Respon Presiden Atas Sikap Yasonna Terkait Kasus Harun 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi kontroversi mengenai sikap Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dalam menangani kasus tersangka suap Harun Masiku. Jokowi berpesan agar seluruh menteri dan pejabat tinggi negara lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan kepada publik.

“Terutama yang berkaitan dengan angka, terutama yang berkaitan dengan data, terutama yang berkaitan dengan informasi. Hati-hati, jangan sampai informasi dari bawah langsung diterima tanpa kroscek terlebih dulu,” jelas Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jumat (24/1).

Presiden juga mengaku tidak tahu-menahu apakah inkonsistensi informasi tentang keberadaan Harun Masiku merupakan miskomunikasi atau bukan. Jokowi lebih memilih untuk mengingatkan jajarannya lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan berkaitan dengan hukum.

Selaku Menkumham, Yasonna tengah mendapat sorotan lantaran Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi, direktorat di bawah kementeriannya, menyampaikan informasi yang bisa dibilang simpang siur tentang keberadaan Harun Masiku. Direktur Jenderal Imigrasi Ronny F Sompie menyampaikan bahwa Politikus PDI Perjuangan yang juga buron sekaligus tersangka kasus suap proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI terpilih 2019-2024, Harun Masiku, sebenarnya sudah berada di Indonesia sejak 7 Januari 2020.

Pengumuman oleh Ronny Sompie itu disampaikannya pada Rabu (22/1). Padahal, selama ini, atau sejak diumumkan telah pergi ke Singapura sejak 6 Januari, pihak Imigrasi yang juga diamini oleh Yasonna menyatakan Harun belum kembali ke Tanah Air.

Adanya kelalaian sistem keimigrasian di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, disebut pihak Ditjen Imigrasi menjadi penyebab mengapa mereka telat mengetahui keberadaan Harun yang sudah pulang ke Indonesia. Apalagi, Harun pada 13 Januari masih diumumkan berada di luar negeri meski politikus PDIP itu sebenarnya sudah kembali ke Tanah Air pada 7 Januari.

Kabag Humas dan Umum Ditjen Imigrasi Kemenkumham Arvin Gumilang mengatakan, pihaknya sedang mendalami kelalaian delay sistem yang tidak mencatat Harun Masiku datang ke Indonesia.

“Jadi terkait dengan delay system bahwa seyogiyanya fasilitas CIQ (Customs, Immigration and Quarantine) bisa dilakukan oleh penyedia atau pengelola bandara. Namun karena alasan teknis dan juga Terminal 2 itu diproyeksikan jadi low cost carier, sehingga kami dengan perangkat yang ada kami berusaha melengkapi kekurangan,” kata Arvin di Gedung Kemenkumham, Jakarta Selatan, Rabu (22/1).

Ia pun menampik anggapan pihaknya sengaja memperlambat pengungkapan informasi terkait keberadaan Harun di Indonesia yang sudah berlangsung selama 15 hari. Menurut Arvin, hanya pihaknya menunggu arahan sampai diizinkan untuk menyampaikan informasi keberadaan Harun kepada publik.

Sampai akhirnya mendapatkan perintah, Arvin melanjutkan, pihaknya baru kemudian mengumumkan kepada publik pada Rabu (22/1), bahwa Harun telah berada di Indonesia sejak 7 Januari. Saat ditanya wartawan kapan Ditjen Imigrasi memperoleh informasi bahwa Harun telah berada di Tanah Air, Arvin tidak mau membuka informasi itu.

“Perintah untuk kami menyampaikan, tuh hari ini. Terkait kapan kami peroleh (informasi soal Harun), saya tidak bisa katakan,” ujar Arvin.

You might also like