Mencegah Perang Pribumi Dan Etnis Cina

 

Priyono B. Sumbogo

Samuel P. Huntington (1993) “meramalkan” bahwa konflik antar peradaban di masa depan tidak lagi disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi, politik dan ideologi, tetapi dipicu oleh masalah masalah suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). Konflik tersebut menjadi gejala terkuat yang menandai runtuhnya polarisasi ideologi dunia kedalam komunisme dan kapitalisme, seiring runtuhnya struktur politik negara-negara Eropa Timur.

Ramalan itu telah didukung oleh peristiwa sejarah yang terjadi pada era 1980-an yaitu terjadinya perang etnik di kawasan Balkan, di Yugoslavia, paska pemerintahan Josep Broz Tito: Keragaman, yang disatu sisi merupakan kekayaan dan kekuatan, berbalik menjadi sumber perpecahan ketika leadership yang mengikatnya tumbang.

Menurut Huntington saat ini telah terjadi fenomena peningkatan kesadaran identitas etnik, kutural, dan agama.  Modernisasi, perkemangan ekonomi, urbanisasi dan globalisasi telah mendorong masyarajat untuk memperkecil jati diri mereka dan menerjemahkan dalam pengertian kemasyarakatan yang lebih kecil dan intim.

Arend Lijpard (1977) mengidentifikasi dari 114 negara dengan masyarakat plural, hanya 15 % di antaranya dapat digolongkan sebagai negara demokrasi yang stabil.  Dan pada umumnya demokrasi yang stabil dapat terlaksana di masyarakat homogen (low and moderate pluralisme).

Sebaliknya, masyarakat plural dunia ketiga seperti Indonesia akan mudah terjatuh dalam instabilitas yang rawan. Tidak ada jaminan  dari pimpinan negara untuk dapat mempertahankan keutuhan wilayah sebagai Negara Kesatuan Republik  Indonesia. Sebab masyarakat seperti ini akan mudah terjebak dalam prasangka-prasangka sosial.

Anthony Manstead dan Miles Hewstone (1996) mendefinisikan prasangka sosial sebagai suatu keadaan yang berkaitan dengan sikap-sikap dan keyakinan-keyakinan. Yaitu, ekspresi perasaan negatif, penunjukkan sikap bermusuhan atau perilaku diskriminatif terhadap anggota kelompok lain.

Prasangka sosial yang pada mulanya hanya merupakan sikap-sikap perasaan negatif itu, lambat-laun menyatakan dirinya dalam tindakan-tindakan yang diskriminatif terhadap orang-orang yang termasuk golongan yang diprasangkai itu, tanpa terdapat alasan-alasan yang objektif pada pribadi orang yang dikenakan tindakan-tindakan diskriminatif. Prasangka ini dapat bersumber dari

dorongan sosiopsikologis, proses-proses kognitif, dan pengaruh keadaan sosiokultural terhadap individu dan kelompoknya.

Keragaman etnik (suku) di Indonesia mengandung sumber kerawanan. Stereotipe etnik merupakan keyakinan-keyakinan yang dilekatkan pada komunitas etnik lain yang dianggap sebagai kebenaran turun-temurun dan selalu terdapat dalam diri komunitas tersebut. Misalnya, sifat dan watak semua orang Negro adalah bodoh, kurang ajar, dan tidak berperadaban. Atau, banyak orang yang menganggap bahwa etinis Cina cenderung menyuap dalam berbisnis, menghalakan bisnis terlarang seperti perjudian, pelacuran dan peredaran narkotika.

Dalam The Blackweel Encyclopedia of Social Psychology (Manstead dan Hewstone, 1996) stereotipe didefinisikan sebagai keyakinan-keyakinan tentang karakteristik seseorang (ciri kepribadian, perilaku, nilai pribadi) yang diterima sebagai suatu kebenaran kelompok sosial. Sebagai contoh, orang Italia itu romantis, wanita kurang bisa mengendarai mobil, seorang homoseks memiliki pandangan  politik yang liberal, dan lain-lain.

Kelompok etnik (ethnic group) biasanya dipandang  sebagai suatu kesatuan budaya dan teritorial  yang tersusun rapi dan  dapat digambarkan ke  dalam sebuah peta etnografi. Setiap kelompok  memiliki batas-batas yang jelas (well-defined boundaries), yang memisahkan satu kelompok etnik  dengan kelompok etnik lainnya.

Menurut Fredrik Barth  (1969), batas kelompok etnik yang  paling penting adalah batas-batas  sosial, bukan teritorial. Kelompok etnik lebih  didasarkan kepada pernyataan dan pengakuan yang berkesinambungan mengenai identifikasi  dirinya. Seseorang diidentifikasi sebagai warga  suatu kelompok etnik apabila dia memiliki kriteria yang sama dalam penilaian dan pertimbangan mengenai batas-batas sosial tadi.

Garis pembatas itu antara lain adalah ideologi etnik, seperti nama kelompok, kepercayaan (mitologi) terhadap keturunan dan asal-usul. Selain itu ada juga karakteristik untuk memudahkan pembedaan seperti dialek bahasa, ekologi kehidupan ekonomi, budaya material,  organisasi sosial, agama, dan gaya hidup.

Batas sosial inilah yang di Indonesia belum dapat dijembatani apalagi dihilangkan antara pribumi dan nonpribumi (khususnya warga keturunan Tionghoa). Prasangka cepat muncul manakala ada hajat atau upaya keturunan Tionghoa untuk mengelola kawasan tertentu. Semisal proyek reklamasi Pantai Utara Jakarta, yang memunculkan sangkaan akan diciptakannya cluster baru bagi keturunan Tionghoa.

Di masa demokrasi bebas ini, kebencian penduduk pribumi kepada etnis Cina agaknya tetap menggunung dan sewaktu-waktu dapat meledak. Contohnya yang terjadi pada Mei 1998 ketika kios-kios etnis cina dibakar dan penghuninya dibunuh. Juga terwujud dalam Aksi Bela Islam pada 2018–2017 untuk menyeret Gubernur Jakarta Ahok atau  Basuki Tjahaja Purnama ke penjara. Ahok dianggap telah menista Agama Islam. Mayoritas peserta Aksi Bela Islam adalah warga pribumi.

Aksi anti etnis Cina akan terus berlanjut walau diredam dengan melakukan kriminalisasi terhadap ulama. Kebencian justru akan semakin menyala. Suatu hari kebencian itu dapat membakar, menganguskan, dan menjadi perang terbuka antara pribumi dan etnis Cina.

Agar tragedi tidak terjadi, perlu ada upaya terus-menerus untuk menyelaraskan berbagai aspek sosial ekobomi dan budaya etnis Cina dengan penduduk pribumi.

You might also like