KPK Soroti Pernyataan Tim Hukum PDIP Yang Sudutkan KPK

KPK menyayangkan pernyataan Tim Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) yang terkesan memojokkan lembaga antirasuah itu. Sebelumnya, lewat keterangan resmi, PDIP menyoroti proses hukum KPK dalam kasus dugaan korupsi yang menjerat Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

“Jelas kami sangat menyayangkan apa yang disampaikan oleh tim hukum dari DPP PDIP Perjuangan,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara (Jubir) KPK Bidang Penindakan, Ali Fikri, saat dikonfirmasi, Jumat (17/1).

Ali membantah adanya dugaan cawe-cawe kasus antara PDIP dan KPK. “Ini di luar pokok proses penyidikan yang dilakukan oleh para penyidik KPK. Tentu penyidik KPK masih tetap bekerja secara profesional, sesuai dengan aturan-aturan hukum,” ujar Ali.

Dengan kunjungan Tim Hukum PDIP ke Dewas, kata Ali, KPK tak akan merasa diganggu dalam mengusut kasus suap terkait proses pergantian antarwaktu (PAW) yang menjerat Komisioner KPU, Wahyu Setiawan. “Saya mempunyai keyakinan bahwa penyidik KPK sudah terbiasa berkerja secara profesional. Termasuk apa pun itu, dan tidak hanya kedatangan penasihat hukum PDIP saja. Sebab penyidik sudah berpengalaman di perkara lain,” katanya.

Menurut Ali, KPK tetap fokus pada penanganan perkara yang telah menjerat empat orang itu sebagai tersangka.

“Saya kira begitu. Jadi tetap fokus pada perkara yang sedang diproses. Kita tidak melihat dari sisi lain, baik itu adanya laporan ke Dewas KPK dan lain-lain,” kata Ali.

Ihwal penggeledahan di kantor PDIP sambung Ali, setiap kegiatan penggeledahan akan dilakukan sesuai kebutuhan penyidik dalam melengkapi berkas-berkas perkara ke depan. KPK, sambung Ali, belum bisa menyampaikan kapan akan dilakukan.

“Untuk penggeledahan di tempat-tempat lainnya tentu karena ini bagian dari penanganan perkara kami tidak bisa menyampaikan kegiatan penyidik berikutnya akan menggeledah di tempat-tempat mana,” kata Ali.

“Tentunya nanti kalau sudah bergerak dan sudah melakukan kegiatan penggeledahan pasti saya infokan,” tambah dia.

Juru Bicara Tim Hukum PDIP Teguh Samudra di Jakarta, Rabu (15/1), mengatakan, pihaknya melihat adanya potensi pelanggaran oleh KPK berkenaan dengan penangkapan tersebut. Dia melanjutkan, hal itu juga terjadi pada rencana penggeledahan yang akan dilakukan di kantor DPP PDIP.

Teguh mengungkapkan, PDIP mengacu pada aturan UU nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Dia mengatakan, berdasarkan UU tersebut, setiap proses penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan atas izin tertulis dari dewas.

“Oleh karena itu menurut hukum, izin tertulis dari Dewan Pengawas adalah hal yang wajib dan mutlak harus ada,” kata Teguh.

Pada Kamis (16/1), Tim Hukum PDIP mendatangi Dewan Pengawas KPK untuk menyerahkan berkas pengaduan.

“Kami menyerahkan sebuah surat yang berisi sekitar 7 poin kepada Dewas,” kata anggota Tim Hukum DPP PDIP, I Wayan Sudirta di Gedung KPK Jakarta, Kamis (16/1).

Anggota Dewas KPK Albertina Ho mengatakan, pertemuan dengan tim hukum PDIP adalah penyerahan pengaduan tertulis. “Pengaduannya dalam map dan Dewas menerima,” ucap Albertina.

 

KPK Panggil Harun Masiku Sebagai Tersangka

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil kader PDI Perjuangan Harun Masiku, untuk diperiksa sebagai tersangka kasus tindak pidana suap terkait dengan proses pergantian antar waktu (PAW) caleg terpilih. Caleg PDIP itu dikabarkan saat ini tidak berada di Indonesia.

“Yang bersangkutan diagendakan diperiksa sebagai tersangka tindak pidana korupsi suap terkait dengan penetapan calon terpilih anggota DPR RI periode 2019—2024,” kata Plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (17/1).

Diketahui, Harun berdasarkan catatan Ditjen Imigrasi Kemenkumham telah keluar Indonesia menuju Singapura pada hari Senin (6/1) melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang sekitar pukul 11.00 WIB. Terkait dengan hal tersebut, KPK terus berkoordinasi dengan Polri untuk mencari keberadaan Harun. Namun, KPK tetap mengimbau Harun untuk segera menyerahkan diri.

“Sekali lagi mengimbau yang bersangkutan untuk menyerahkan diri. Selain merugikan diri sendiri karena tidak bisa menerangkan secara utuh secara lengkap tentang perkara yang disangkakan, nanti di proses persidangan juga tentunya dipertimbangkan sebagai orang yang tidak kooperatif ketika menjalani pemeriksaan,” ujarnya.

KPK pada hari Kamis (9/1) telah mengumumkan empat tersangka terkait dengan tindak pidana korupsi suap penetapan calon terpilih anggota DPR RI periode 2019—2024. Sebagai penerima, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Wahyu Setiawan (WSE) dan mantan anggota Badan Pengawas Pemilu RI atau orang kepercayaan Wahyu, Agustiani Tio Fridelina (ATF).

Sebagai pemberi Harun Masiku dan Saeful (SAE) dari unsur swasta atau staf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Diketahui, Wahyu meminta dana operasional Rp900 juta untuk membantu Harun menjadi anggota DPR RI dari Dapil Sumatera Selatan I menggantikan calon terpilih anggota DPR RI dari PDIP asal Dapil Sumatera Selatan I Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia. Dari jumlah tersebut, Wahyu menerima Rp600 juta.

You might also like