Izin Dewan Pengawas KPK Untuk Geledah Kantor PDIP Belum Turun

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengatakan permohonan izin penggeledahan Kantor Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dari Dewan Pengawas hingga Rabu (15/1) pagi belum juga turun. Sehingga, pihaknya masih menunggu persetujuan Dewan Pengawas dan tidak bisa berbuat apa-apa.

“Sampai saat ini izin penggeledahan Kantor PDIP belum turun, namun kami sudah mengajukan permohonan izin kepada Dewan Pengawas sesuai dengan prosedur,” katanya sebelum mengikuti acara pengukuhan guru besar Prof Hary Djatmiko yang juga anggota hakim Mahkamah Agung di Auditorium Universitas Jember, Jawa Timur, Rabu.

Ghufron mengaku tidak tahu alasan Dewan Pengawas yang belum menerbitkan izin untuk melakukan penggeledahan Kantor PDIP karena hal tersebut yang lebih tahu adalah pemberi izin. Namun, pihak KPK sudah mengajukan permohonan izin tersebut sesuai dengan prosedur.

“KPK akan mematuhi semua prosedur hukum dalam melakukan penegakan kasus hukum, sehingga kami tidak boleh menabrak aturan, meskipun ada tuntutan penanganan kasus korupsi harus progresif,” tuturnya.

Saat ditanya apakah Dewan Pengawas dinilai menghambat proses penyidikan di KPK, Ghufron mengatakan masyarakat bisa menilai sendiri. Namun, secara prosedural pihak KPK sudah mengajukan izin penggeledahan Kantor PDIP itu.

“Persoalan izin itu diberikan secara cepat atau lambat, kami menyerahkan sepenuhnya kepada Dewan Pengawas. KPK tidak bisa berbuat apa-apa karena sesuai aturan harus mendapatkan izin dari Dewan Pengawas untuk melakukan penggeledahan,” ucap mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember itu.

Ghufron mengatakan, penggeledahan tempat-tempat selain kantor KPU RI akan disesuaikan dengan hasil pengembangan pemeriksaan. Seperti, kantor PDIP atau kantor-kantor yang lain akan disesuaikan dengan kebutuhan pemeriksaan penyidik.

“Semua tempat yang akan digeledah akan diberi garis KPK (KPK line) sambil menunggu izin dari Dewan Pengawas turun, sehingga ruangan itu terisolasi untuk mengantisipasi risiko hilangnya alat bukti yang diperlukan KPK,” ujarnya.

Ia menjelaskan, operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan dilakukan pada Rabu (8/1) sore dan dilanjutkan dengan melakukan pemeriksaan di KPK hingga Kamis (9/1). Kemudian, tim penyidik meminta izin kepada Dewan Pengawas untuk melakukan penggeledahan dan penyidikan di Kantor KPU pada Jumat (10/1).

“Izin dari Dewan Pengawas untuk menggeledah Kantor KPU RI turun pada Sabtu (11/1) malam, sehingga kami sudah melakukan penggeledahan Kantor KPU dan menemukan beberapa dokumen untuk disita,” katanya.

Namun, KPK masih menunggu surat persetujuan Dewan Pengawas untuk melakukan penggeledahan di Kantor PDIP yang belum turun hingga Rabu pagi.

 

PDIP Tak Mau Bantu

Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun mempersilahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau aparat lainnya mengejar Harun Masikuke luar negeri. Dia mengatakan, partai berlogo banteng moncong putih itu tidak akan campur tangan guna menghindari opini yang tidak diinginkan.

“Itu sudah jadi kewenangan KPK untuk mencari yang benrsangkutan, itu di ranah hukum kan. Kalau kami ada gerakan tambahan nanti dibilang ah, PDIP,” kata Komarudin Watubun di Jakarta, Selasa (14/1).

Dia memastikan bahwa status keanggotaan Harun dalam partai sudah dicabut secara otomatis sejak dirinya tersangkut kasus korupsi. Dia mengatakan, hal itu sesuai dengan prosedur tetap (protap) yang sudah di tentukan partai.

“Dari dulu, kasus-kasus yang lalu semua sama. Setiap anggota partai maupun kader partai yang kena OTT soal korupsi itu otomatis dicabut keanggotaannya,” kata dia.

Petugas terus berusaha memburu Harun yang kini berstatus tersangka atas dugaan kasus suap terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan. Posisi Harun terakhir kali diketahui berada di Singapura sejak 6 Januari lalu. Namun bisa saja ia sudah tak berada di sana, dan hanya menjadikan Singapura sebagai lokasi singgah atau transit.

Sekretaris Jendral PDIP Hasto Kristiyanto sebelumnya juga telah menegaskan bahwa partai tidak ikut campur atas yang dilakukan Harun Masiku. Dia mengatakan, PDIP juga tidak akan memberikan bantuan hukum kepada tersangka kasus suap Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI Periode 2019-2024.

“Jadi persoalan PAW yang kemudian ada pihak-pihka yang kemudian melakukan negosiasi itu di luar tanggung jawab PDIP,” kata Hasto Kristiyanto.

You might also like