Benarkan Kader PDIP Di Jakarta, Dirjen Imigrasi Dicopot

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly mencopot Direktur Jenderal Imigrasi Ronny F Sompie. Pencopotan terkait kesalahan sistem keimigrasian dalam kasus kepergian kader PDIP, Harun Masiku.

“Sekarang Dirjen Imigrasi sudah di-plh (pelaksana harian) dan direktur sisdiknya,” kata Yasonna di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa .
Direktorat Sisdik adalah pihak yang membawahi IT di Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham. Yasonna menyampaikan hal itu setelah Ronny F Sompie membenarkan bahwa politikus PDI-P Harun Masiku telah berada di Jakarta sejak 7 Januari 2020 menggunakan pesawat Batik Air.

Menurut Ronny, terjadi delay time karena di Terminal 2F Bandara Soekarno Hatta mengalami gangguan perangkat Informasi Teknologi (IT) baru akhirnya diketahui bahwa Harun sudah masuk ke Indonesia pada 7 Januari 2020.

“Artinya difungsionalkan supaya nanti tim independen bisa bekerja dengan baik, karena saya mau betul-betul terbuka dan tim nanti bisa melacak mengapa terjadi delay, mengapa data itu tersimpan di PC (personal computer) bandara terminal 2, kalau terminal 3 kan beres, makanya tidak ada masalah di terminal 3,”

Sebelumnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menegaskan tidak ada kontak dengan Harun Masiku, tersangka kasus suap PAW. PDIP juga mengaku tidak mengetahui soal informasi terbaru yang menyatakan jika caleg gagal itu telah berada di Indonesia sejak 7 Januari 2020.

“Sama sekali kami tidak ada kontak dengan yang bersangkutan, jadi tidak tahu. Tahunya dari berita,” kata Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Syaiful Hidayat di Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta, Rabu (22/1).

Keimigrasian sempat menyebut Harun berada di luar negeri sejak tanggal 5 Januari 2020 dan belum kembali sejak itu. Kemudian, Harun ditetapkan sebagai tersangka suap dengan Komisioner KPU Wahyu Setiawan pada 9 Januari 2020.   Namun selanjutnya beredar informasi bahwa Harun sudah berada di Indonesia.

Istri Harun seperti dikutip oleh sejumlah media massa juga menyebut Harun sudah di Indonesia sejak 7 Januari 2020.  Soal inkonsistensi keterangan yang disampaikan Keimigrasian, Djarot pun menilai, ini menjadi tanggung jawab Menkumham Yasonna Laoly yang juga Ketua DPP PDIP untuk mengingatkan instansi di bawahnya.

Loh harusnya Pak Yasonna dong yang tegur imigrasi. Bagaimana sih. Dia langsunglah tanggung jawab dia,” kata Djarot.

Djarot pun menegaskan, PDIP tetap menyerahkan kasus tersebut pada KPK dan kepolisian. “Infonya begitu, jadi Dirjen imigrasi kayak gitu. Kemudian saya juga kemarin baca berita dari istrinya juga katanya tanggal 7 udah di sini. Ya sudah tugasnya KPK dan kepolisian untuk bisa menemukan yang bersangkutan,” ujar dia.

PDIP sendiri menyatakan tak mengimbau Harun untuk menyerahkan diri karena mengklaim sudah tidak melakukan komunikasi. Ia menyerahkan sepenuhnya pada KPK dan kepolisian. “Yang paling berwenang pihak KPK dan kepolisian. Yang saya dengar saya baca yang bersangkutan sudah masuk DPO kan,” ujar dia.

You might also like