Kongsi Pelacur, Penjudi, Bandar Narkoba Dan Pejabat Indonesia

 

Priyono B. Sumbogo

Ketika ditunjuk menjadi Gubernur DKI Jakarta oleh Presiden Soekarno pada tahun 1966, Ali Sadikin menghadapi persoalan serius. Sebuah Jakarta yang bobrok. Sarana lalu lintas amat minim dan buruk. Jalanan berlubang di semua pelosok kota. Permukiman kumuh terlihat mencolok, gang-gang becek dan kotor. Belum lagi tekanan krisis ekonomi, dengan laju inflasi yang mencapai angka 650 persen. Di samping itu, ada 24.700 pegawai di DKI yang harus dihidupi. Jakarta yang dihuni 3,4 juta manusia hanya memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)   sebesar Rp. 66 juta yang terdiri dari subsidi pusat Rp. 44 juta atau 66 % dan pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp. 22 juta atau 34 %. Kondisi keuangan ini tidak mencukupi untuk membangun Jakarta menjadi sebuah kota yang pantas menyandang predikat ibukota negara. Apalagi ada batasan bahwa pemerintah daerah  tidak diperkenankan mencari fasilitas pinjaman.

Ali Sadikin pun berusaha mencari dana. Ia mengetahui bahwa Jakarta merupakan kawasan perjudian ilegal dan pelacuran yang pada waktu itu dilindungi oleh oknum pejabat, terutama dari angkatan tertentu. Mereka (penyelenggara dan pelindungnya) menikmati hasil judi ilegal tersebut tanpa membayar pajak.

Berbekal UU No.11 tahun 1957 tentang Pajak Daerah, Ali mulai membenahi perjudian. Ia melokalisasi judi ke tempat-tempat tertentu di Jakarta, dan menenderkan atau mengajak pengusaha untuk mengelola  lokasi perjudian. Pemerintah DKI Jakarta kemudian memungut pajak dari kegiatan itu.

Namun Ali Sadikin tetap mempertimbangkan nilai-nilai agama yang berlaku di dalam masyarakat. Agar tidak menimbulkan gejolak sosial, Ali memberlakukan peraturan ketat bahwa hanya dari golongan etnis tertentu saja yang boleh memasuki tempat perjudian.    Bermunculanlah lokasi-lokasi perjudian, seperti di Jakarta Theater, Copacobana, dan Petak IX. Meniru Jakarta, Surabaya pun ditumbuhi lokasi-lokasi perjudian, dan sanggup menyumbang seperempat penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Surabaya.

Selain melagalisasi judi, Ali Sadikin juga melokalisasi ”becak komplet”, sebutan bagi para pelacur liar kelas bawah di Jakarta saat itu. Disebut ”becak komplet” tentu karena dapat ”ditumpangi” dengan tarif terjangkau namun dengan servis lengkap serta memuaskan, plus virus raja singa.

Ali Sadikin melokalisasi mereka di Kramat Tunggak (yang kini telah ditutup).  Ali berdalih bahwa lokalisasi becak komplet diperlukan untuk membersihkan pelacur dari jalanan Ibu Kota dan mempermudah pengawasan kesehatan mereka. Bar,panti pijat, nalo dan toto (kupon judi untuk masyarakat umum) juga diresmikan.

Berkat pajak judi, pelacuran, panti pijat, nalo dan toto. Ali mampu meningkatkan pendapatan pemda dari Rp 66 juta per tahun menjadi Rp 122 miliar per tahun. Dengan kekayaan tersebut, sang Gubernur mempercantik Ibu Kota dengan membangun Taman Impian Jaya Ancol, Monas, Taman Ismail Marzuki, Jakarta Fair, Proyek Senen, Sekolah Olahraga Ragunan. Ali  juga mendirikan halte bus dan jalanan Ibu Kota, serta sejumlah proyek lain.

Bila dinilai dengan pertimbangan ekonomi, kebijakan yang dilakukan Ali memang menguntungkan dan membawa ”kebaikan” bagi Jakarta. Faktanya ketika itu banyak yang memuji Ali Sadikin.

Namun Ali Sadikin juga bertanggungjawab atas kekaburan pandangan masyarakat tentang kebaikan dan keburukan, halal dan haram, kejujuran dan kecurangan, ketabahan dan dan keputusasaan, kejujuran dan kecurangan, kreativitas dan ketumpulan berpikir, serta menyebab semua pasangan nilai positif dan negatif menjadi relatif.

Perempuan-perempuan desa yang semula ayu, berbondong-bondong ke Jakarta untuk menjadi pelacur. Rakyat begitu bergairah bekerja di tempat perjudian, menjadi preman, atau menjadi pengedar narkotika. Mula-mula mereka mungkin masih gamang karena takut berdosa. Namun karena terbiasa berada di lingkungan kemaksiatan, mereka pun berpikir bahwa kemaksiatan yang dilakukan oleh banyak orang, bukan lagi suatu kemaksiatan. Suatu penyimpangan atau perbuatan yang semula hanya dilakukan oleh sedikit orang bila kemudian dikerjakan pula oleh banyak orang, maka hal itu menjadi kebiasaan atau habitus (meminjam logika sosiolog Thomas Luckmann dan Peter L. Berger).

Fenomena perubahan penyimpangan menjadi kebiasaan, kini juga sedang melata di banyak lini aktivitas masyarakat Indonesia, khususnya di bidang politik dan bisnis. Berpolitik berarati harus curang, banyak uang, punya tukang pukul, dan menjilat. Agar dapat menjadi wakil rakyat berarti harus bekerjasama dengan pengusaha, sekalipun pengusaha tersebut adalah bandar judi, bandar narkotika, atau mucikari kelas kakap. Berbisnis berarti harus menyuap wakil rakyat dan pejabat pemerintah. Ringkasnya semua menjadi pelacur dan nilai negatif pelacuran menjadi relatif.

Sebagai akibat dari semua kekaburan nilai positif dan negatif itulah, aktivitas bisnis, aktivitas politik, dan aktivitas kenegaraan, serta berbagai aktivitas kemasyarakatan di Indonesia, tidak sanggup membuat bangsa Indonesia berjaya dan terhormat di muka bumi.

Akan sangat lama dan terlalu banyak langkah untuk mengubah cara pandang dan perilaku tersebut. Tetapi, proses perubahan harus dimulai, sekalipun dengan langkah sederhana. Umpamanya seperti yang dilakukan Walikota Surabaya Tri Rismaharini yang menutup kawasan pelacuran Dolly dan Jarak. Penguasa langit menjanjikan, akan selalu ada jalan dan rejeki bagi orang yang menempuh kebaikan. Sebaliknya, akan selalu ada kebuntuan dan malapetaka bagi orang yang mengarungi keburukan.

 

 

You might also like