Jadi Ketua KPK Tapi Aktif Di Polri, Posisi Firli Bahuri Dianggap Ganggu Independensi KPK

Peneliti bidang hukum The Indonesian Institut Aulia Guzasiah menilai posisi Ketua KPK Komisaris Jenderal Polis Firli Bahuri sebagai analis kebijakan Badan Pemeliharaan Keamanan (Barhakam) Polri akan mengganggu independensi lembaga antirasuah.”Tentunya akan mengganggu (indenpendensi KPK),” ujar Aulia di Jakarta, Jumat (27/12).

Aulia menekankan secara aturan memang tidak ada yang secara eksplisit menyatakan syarat pimpinan atau ketua KPK harus mengundurkan diri dari instansi apa pun. Namun, ketentuan itu jelas tergambar dari sifat dan prinsip kerja KPK yakni harus Independen.

Dia menyampaikan, syarat calon pimpinan KPK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, memang hanya mengatur seseorang untuk tidak menjadi pengurus parpol, melepaskan jabatan struktural dan/atau lainnya, dan tidak menjalankan profesi tetapnya sebelumnya. Namun, kata dia, hal yang sebenarnya dikhawatirkan pada konteks ini adalah kinerja KPK kedepan yang cenderung tidak lagi independen.

Sebab, ia menambahkan, salah seorang pimpinannya masih terikat dengan salah satu instansi negara lainnya. “Terlebih instansi negara yang sebagaimana dimaksud, memiliki irisan tupoksi yang nyaris bersinggungan serta tidak jarang terlihat gencar berkonflik dan tak senada dengan KPK sebelumnya,” ucap dia.

Menurut Aulia, langkah yang paling bijak untuk dilakukan Firli adalah keluar dari instansi sebelumnya. Dia menegaskan status nonaktif, tidak cukup untuk bisa kembali menjernihkan stigma negatif dan keragu-raguan masyarakat saat ini terhadap pimpinan KPK yang ada.

“Hal ini sekiranya juga diperlukan oleh yang bersangkutan, jika ingin membuktikan dirinya memang layak dan berniat menjalankan agenda pemberantasan korupsi secara profesional, tanpa sangkut-paut kepentingan instansi apapun,” ujar Aulia.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyebut Ketua KPK Firli Bahuri berhak untuk tetap menjadi anggota Kepolisian Indonesia. “Dia nonaktif dong. Dia tidak kehilangan kedudukan sebagai anggota Polri tapi nonaktif tidak ikut ke sana lagi. Kan dia punya hak sampai masa pensiun,” kata Mahfud.

Mahfud mengatakan Firli nonaktif dari jabatan organiknya sesuai aturan. Untuk itu, menurut dia, Firli tercatat hanya sebagai anggota Polri yang nonaktif dan telah mundur dari jabatan sebelumnya.

“Tapi kalau ditanyakan Pak Firli pejabat di Polri? (Dia) tidak menjabat apa pun. Hanya anggota Polri yang nonaktif,” ujarnya menegaskan.

Karena itu, Mahfud menegaskan Firli tidak berada di bawah kepala Kepolisian Indonesia karena jabatannya di KPK setingkat dengan itu. “Seperti menteri dengan menteri. Kita proporsional saja, itu hak dia untuk tetap menjadi anggota Polri tapi tidak menjabat apa pun di Polri,’ tutur Mahfud.

Sementara itu, Firli menegaskan tidak lagi memegang jabatan struktural apapun di Polri. “Saya tidak lagi memiliki jabatan apapun di Polri,” kata Firli Bahuri saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (27/12).

Mantan ajudan Wapres Boediono itu mengatakan sejak 19 Desember 2019 sudah tidak memegang jabatan apapun di Polri. Jabatan terakhir yang diembannya adalah Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) yang kemudian diserahterimakan oleh Kapolri kepada Komjen Pol Drs Agus Andriyanto.

“Analisis kebijakan utama bukan jabatan fungsional. Jadi saya sejak 19 Desember 2019 sudah tidak punya jabatan apapun di Polri. Terakhir jabatan saya adalah Kabaharkam dan itu diserahterimakan oleh Kapolri kepada Komjen Pol Drs Agus Andriyanto. Jadi sejak saat itu saya sudah tidak punya jabatan apapun di Polri,” kata pria yang lahir di Ogan Kemering Ulu Sumsel 8 November 1963 itu.

You might also like