Dr. Mukri, SH.,MH Kini Resmi Menjabat Kepala Kejaksaan Tinggi Kalteng

 

Jakarta-Forumkeadilan.com-Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum) Dr Mukri kini resmi menjabat Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah (Kajati Kalteng). Mantan Kapuspenukum itu dilantik bersama sejumlah pejabat lainya oleh Jaksa Agung RI,  ST. Burhanuddin di Sasana Baharuddin Lopa, Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta, pada Jumat (27/12/2019).

Mukri sudah setahun lebih menjabat sebagai Kapuspenkum. Pria klimis yang gemar mengkonsumsi tembakau hebal itu resmi menjabat sebagai Kajati Kalteng. Kini yang mengisi posisi Kapuspenkum Kejaksaan Agung adalah Hari Setiyono yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Wakil Kejati Sumsel).

Selain Mukri, Jaksa Agung ST Burhanuddin juga melantik sejumlah pejabat Eselon II Kejaksaan Agung di penghujung Tahun 2019 ini. Sebanyak 36 pejabat Eselon II yang dilantik tersebut antara lain Kajati Sumatera Utara Amir Yanto, Kajati DKI Jakarta Asri Agung Putra, Kajati Riau Mia Amiati, Kajati Jawa Barat Ade Eddy Adhyaksa, Kajati Jawa Tengah Priyanto, Kajati Maluku Utara Andi Herman, Kajati Bangka Belitung Ranu Minardja dan Kajati Papua Barat untuk pertama kali M Yusuf. M Yusuf sebelumnya menjabat Direktur B di Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung (Jamintel).

Dalam sambutannya, Jaksa Agung ST Burhanuddin menyampaikan 7 arahan kepada pejabat eselon II yang baru dilantik. Pertama, melakukan identifikasi, analisa dan formulasikan solusi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan hukum di daerah atau di tempat penugasan baru guna akselerasi pelaksanaan tugas. “Kedua, wujudkan penegakan hukum dengan tidak hanya berpijak pada aturan hukum positif, tetapi dalam hal tertentu perlu juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan yang berkembang di tengah masyarakat dengan memperhatikan tatanan dan kearifan lokal,” ujar ST Burhanuddin memberikan arahannya.

DR Mukri SH. MH

 

Ketiga, menciptakan penegakan hukum yang memastikan terwujudnya kepastian dan suasana kondusif bagi para pelaku usaha untuk menjalankan bisnis dan investasinya. Sehingga dapat berkorelasi secara positif dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Keempat, merepresentasikan seluruh jajaran sebagai penegak hukum yang mampu sejalan dan selaras dengan visi dan komitmen pemerintah untuk mewujudkan Indonesia Maju. Dengan penegakan hukum yang berkualitas. “Dan mampu mendukung terciptanya keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat,” ujar Burhanuddin.

Kelima, meningkatkan kewaspadaan dan rasa tanggung jawab memiliki, dengan terus melakukan pengawasan melekat di lingkungan jajaran masing-masing. Sehingga berbagai bentuk penyimpangan dapat diatasi dan dicegah. “Terlebih pemantauan kepada setiap personil dari paham radikalisme dan ujaran kebencian, yang seringkali terpapar atau diunggah melalui media sosial yang dimilik, Keenam, kepada pejabat baru untuk berikan kontribusi positif secara konsisten dan berkesinambungan dalam pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). “Sebagai bagian dari upaya mempercepat terciptanya reformasi birokrasi sebagaimana yang ingin kita wujudkan bersama,” tandasnya.

Ketujuh, menumbuhkan dan memelihara soliditas dan kebersamaan dalam ikatan Jaksa itu adalah satu dan tidak dapat dipisah-pisahkan atau een en ondelbaar. “Jauhi sikap egosektoral, perkuat sinergitas dan koordinasi yang utuh antar masing-masing bidang, guna optimalisasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan,” ujar Buhanuddin.

ST Burhanuddin juga mengingatkan, menjadi pimpinan tidak sekedar memimpin di belakang meja, namun harus turun ke bawah untuk melihat situasi dan kondisi riil staf yang bekerja di lapangan. Oleh karena kata mantan Jamdatun itu saudara-saudara sebagai pimpinan turut bertanggung jawab atas perbuatan atau perilaku menyimpang yang dilakukan staf/jajarannya secara berjenjang 2 tingkat ke bawah. Untuk itu, dia meminta dari tujuh poin tersebut agar dilaksanakan, dan kedepan diharapkan Kejaksaan menjadi instansi yang dibutuhkan dan dipercaya masyarakat.

Bagi para Kajati yang wilayah hukumnya akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Tahun 2020, Jaksa Agung ST Burhanuddin memberikan pesan khusus, agar senantiasa mengawal dan menjaga proses pilkada pada setiap tahapannya. “Melalui upaya penegakan hukum yang tidak memihak, tidak diskriminatif, serta bebas dari anasir dan muatan yang didasari pada kepentingan pribadi maupun golongan tertentu,” ujar Burhanuddin.

Pelantikan para pejabat eselon II tersebut didasarkan pada Surat Keputusan Jaksa Agung RI  (SK-JA ) Nomor : 372/A/JA/12/2019 tanggal 16 Desember 2019. Jaksa Agung Republik Indonesia, Dr ST Burhanuddin mengambil sumpah para pejabat yang dilantik. Seluruh peserta mengikuti sumpah yang dibacakan oleh mantan Jaksa Agung Muda Perdata dan Usaha Negara Kejaksaan Agung (Jamdatun) itu. Setelah Jaksa Agung melantik dan menandatangani berita acara, acara dilanjutkan dengan penyematan tanda jabatan dan penyerahan tongkat komando bagi Kajati. Berikut para Pejabat yang memperoleh promosi di sejumlah jabatan, Sekretaris Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Sesjampidum)), Sesjam Pidsus, Sesjambin, Sesjamwas, Direktur Ipolhankam pada Jamintel, Direktur Tindak PidanaTerorisme dan Lintas Negara pada Jampidum.

Juga, Direktur Penyidikan pada Jampidsus, Direktur Penuntutan pada Jampidsus, Direktur Upaya Hukum Luar Biasa Eksekusi dan Eksaminasi pada Jampidsus, Direktur Teknologi dan Informasi pada Jamintel, Direktur Pertimbangan Hukum pada Jamdatun, Inspektur Keuangan pada Jambin, Inspektur II pada Jamwas, Inspektur I pada Jamwas, Inspektur IV pada Jamwas.

Kemudian, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati ) Kalimantan Barat, Kajati NTB, Kajati Jateng, Kajati Sumbar, Kajati Jabar, Kajati Kepri, Kajati jambi, Kajati Maluku Utara, Kajati Babel, Kajati Sumut, Kajati DKI, Kajati Sulteng, Kajati Riau, Kajati Kalteng. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) pada Jamintel, Kapus Penelitian dan Pengembangan pada Jambin, Karo Umum pada Jambin, Karo Keuangan pada Jambin, Kapus Data Statistik Kriminal dan Teknologi pada Jambin dan Kapusdiklat Mapim pada Badan Diklat Kejaksaan RI.

Jaksa Agung berharap, pada pejabat yang baru dilantik untuk dapat membawa Kejaksaan menjadi lembaga yang mampu memberikan pelayanan bagi masyarakat, bangsa, dan Negara Indonesia lebih baik lagi. Burhanuddin juga berharap agar pejabat yang baru dilantik mampu memberikan energy positif dan semangat baru. Sehingga dapat meningkatkan kinerja, lebih optimal dan lebih baik lagi. Teriring apresiasi dan ucapan terimakasih saya sampaikan kepada pejabat lama yang telah melaksanakan tugas dengan baik dan penuh pengabdian.

(Abdul Farid)

You might also like