Perppu KPK Tak Terbit, Presiden Tunjuk Langsung Dewan Pengawas

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan tak akan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia berdalih akan menghormati proses uji materi yang masih berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kita melihat bahwa sekarang ini masih ada proses uji materi di MK. Kita harus menghargai proses-proses seperti itu,” ujar Jokowi saat berbincang dengan awak media di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (1/11).

Menurutnya, dalam bertata negara juga diperlukan etika dan sikap sopan santun. Sehingga jika UU KPK masih diuji di MK, maka pemerintah tak perlu mengeluarkan keputusan lainnya.

“Jangan ada, orang yang masih berproses, uji materi kemudian langsung ditimpa dengan sebuah keputusan yang lain. Saya kira kita harus tahu sopan santun dalam bertatanegaraan,” jelas Jokowi.

Seperti diketahui, selama ini banyak kalangan yang mendesak Presiden agar segera menerbitkan Perppu untuk mencabut hasil revisi UU KPK. Perppu ini dinilai sangat penting karena sejumlah pasal di UU KPK masih kontroversial.

 

Presiden Tunjuk Langsung Dewan Pengawas

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan tak akan membentuk panitia seleksi (pansel) untuk menyaring anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia mengaku akan menunjuk langsung orang-orang yang akan mengisi jabatan tersebut.

“Untuk pertama kalinya tidak lewat pansel,” ujar Jokowi saat berbincang dengan awak media di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (1/11).

Jokowi memastikan, orang-orang yang ditunjuknya nanti merupakan sosok yang memiliki kredibilitas baik. Presiden pun masih menerima masukan-masukan terkait sosok yang akan dipilihnya sebagai Dewan Pengawas KPK.

“Ya saat ini untuk dewan pengawas KPK, kita masih dalam proses mendapatkan masukan-masukan untuk siapa yang nanti bisa duduk di dalam Dewan Pengawas KPK,” ungkapnya.

Pelantikan anggota Dewan Pengawas KPK rencananya akan diselenggarakan bersamaan dengan pengambilan sumpah pimpinan komisioner KPK yang baru, yakni pada Desember nanti.

Berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, di dalam Pasal 37E ayat 2 disebutkan bahwa dalam mengangkat ketua dan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden RI membentuk panitia seleks

You might also like