Membangun PERADI Sebagai Organisasi Profesi Advokat Yang Bermartabat

Oleh: Arizal SH MH / Pengamat Hukum Sumatera Utara

Sejak awal berkiprahnya Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) tanggal 7 April 2005, organisasi profesi ini telah banyak memberi kontribusi tentang penegakan hukum di dalam maupun di luar pengadilan, sehingga organisasi profesi advokat ini sangat diperhitungkan, tidak saja di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Hasil yang diperoleh PERADI tersebut tidak terlepas dari peranan ketua umum dan sekretaris jenderalnya.

Namun, pada sisi lain keberhasilan organisasi ini dalam peranannya sebagai salah satu unsure penegak hukum, masih ditemui kendala yang belum selesai hingga saat ini, yakni terpecahnya organisasi ke dalam beberapa organisasi PERADI lainnya. Hal ini sesungguhnya sangat memprihatinkan dan hal ini harus segera di atasi, bila tidak maka nama baik dan martabat organisasi profesi advokat ini akan menimbulkan kendala yang cukup berarti tidak saja dalam proses penegakan hukum di dalam peradilan maupun di luar peradilan lebih-lebih lagi dalam memberi kontribusi kepada pemerintah dalam rangka menguatkan dan membangun system hukum di Indonesia.

Permasalahan terpecahnya organisasi PERADI dalam beberapa PERADI kiranya perlu diselesaikan secara cepat dan tepat, jika tidak hal ini berpengaruh langsung pada kredibilitas PERADI sebagai organisasi profesi advokat, di samping itu perlu juga dibangun suatu gerakan menjadikan PERADI sebagai organisasi profesi advokat yang bermartabat dengan membangun dan melahirkan advokat yang memiliki integritas yang mumpuni dan mampu menjunjung tinggi advokat sebagai ovicium nabile.

Gerakan menjadikan organisasi PERADI yang bermartabat kiranya perlu dijadikan suatu program kerja PERADI. Untuk itu, kiranya dapat dimulai dari penggantian suksesi kepemimpinan nasional PERADI yang akan berlangsung pada tahun 2020 yang akan datang. Hendaknya suksesi kepemimpinan PERADI mendatang tidakalah sekedar formal belaka tetapi lebih mengarah pada perubahan fikiran, tindakan, dan sikap organisasi ke arah organisasi yang modern dan professional dan akuntabilitas, tidak saja secara internal tetapi juga secara eksternal sesuai dengan tuntutan era digital saatini (Era Industri 4.0).

Peremajaan dan regenarasi kepemipinan di tubuh PERADI suatu keniscayaan, kita mengharapkan wajah baru, pemikiran baru, sikap dan tindakan yang kekinian suatu hal yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Untuk itu, dalam suksesi kepemipinan PERADI ke depan haruslah tampil wajah-wajah baru yang bersifat responsip terhadap perubahan dunia hukum baik dalam tataran adminstrasi hukum. Pengelolaan dan pemberdayaan sumber daya manusia maupun memberikan kontribusi yang nyata terhadap pembangunan hokum dan penegakan sistem hukum di Indonesia.

Untuk mencapai ke arah sana kiranya, calon ketua Umum Nasional PERADI yang akan dating hendaknya mampu membuat program kerja:

  1. Membangun Kantor PERADI di tingkat Nasional dan di DPC-DPC
  2. Memberikan otonomi pengelolaan keuangan pada tingkat DPC
  3. Membangun admintrasi pelayanan kepada anggota maupun layanan umum melalui online.
  4. Membangunkerjasama di tingkat nasional maupun daerah kepada dunia pendidikan tinggi hukum, hal ini perlu dilakukan karena pendidikan profesia dvokat ke depan tidak lagi dilakukan oleh PERADI secara mandiri tetapi diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi sebagai instutusi pendidikan profesi advokat sesuai dengan Peraturan Menristek Dikti.
  5. Meningkatkan pengawasan terhadap perilaku anggota advokat.

Selainitu, untuk menjaga kesinambungan visi dan misi PERADI untuk calon Ketua Umum yang akan dating dilakukan melalui dua acara. Pertama, secara internal kepengurusan, menseleksi seluruh ketua DPC untuk dicalonkan sebagai ketua umum. Kedua, secara eksternal menseleksi anggota PERADI yang mempunyai kualifikasi keilmuan dan keahlian yang mumpuni dalam menjalankan profesinya selama ini yang bebas cela dan memiliki integritas yang tinggi.

You might also like