Kejari Pangkal Pinang Tetapkan Tersangka Baru Kasus Surat Perintah Perjalanan Dinas

Forumkeadilan.com, Pangkalpinang — Kejaksaan Negeri Pangkalpinang akhirnya kembali menetapkan satu orang tersangka dalam perkara kasus dugaan tindak pidana korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) DPRD Kota Pangkalpinang TA 2017.

Kali ini, Kejari Pangkalpinang menetapkan LP (Latif Pribadi) mantan Sekwan yang saat ini menjabat kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Pangkalpinang, menjadi tersangka dalam perkara kasus dugaan Tipikor SPPD Dewan Kota Pangkalpinang tersebut.

Penetapan tersangka diumumkan langsung oleh Kajari Pangkalpinang, RM Priyo Agung dalam konfrensi persnya, Selasa (5/11).

“LP (Latif Pribadi, red) selaku Pengguna Anggaran ditetapkan sebagai tersangka karena telah mengetahui tidak dilaksanakannya kegiatan pada tanggal 9 hingga 12 Februari 2017 pada saat ditandatanganinya surat permohonan pembayaran (SPP) dan surat perintah membayar (SPM),” ungkapnya.

Sebelum menetapkan tersangka, kata Kajari penyidik telah memeriksa sebanyak 21 anggota DPRD, Pemerintah pusat 4 orang, honor Setwan 3 orang, Mantan PNS Pangkalpinang 1 orang dan 3 anggota keluarga DPRD.

” Penyidik juga telah mendapatkan data manivest dari maskapai Garuda dan Sriwijaya Air dan menyatakan 13 anggota DPRD ini semuanya berangkat ke Jakarta. Jadi mereka ini semuanya berangkat ke Jakarta, hanya saja mereka tidak datang ke tempat tujuan dan tidak menjalankan tugas. Jadi tidak ada kegiatan yang fiktif dan tidak ada kegiatan yang dilakukan pembatalan,” jelas Kajari.

Lebih lanjut dikatakannya, jika LP (Latif Pribadi) selaku pengguna anggaran seharusnya LP tidak menyetujui proses pencairan anggaran sisa perjalanan dinas 13 anggota dewan tersebut dan dia seharusnya membatalkan pertanggungjawaban pencairan SPPD tersebut.

“Artinya LP selaku Pengguna Anggaran (PA) telah melanggar pasal 18 ayat 3 UU Nomor 1 Tahun 2004 yang berbunyi Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas
kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud,” tandasnya.

Maka berdasarkan hasil keputusan ekspos dari tim penyidik untuk tahap awal dilakukan penyidikan dan penetapan tersangka terhadap LP (Latif Pribadi) selaku pengguna anggaran dalam SPPD dewan Kota Pangkalpinang TA 2017.

“Kasus ini bersumber dari situlah,  sebab kalau dia tidak menandatangani maka tidak ada permasalahan,” ujarnya.

Disinggung soal kapan akan dilakukan penahanan terhadap tersangka. Kajari katakan kalau memang penyidik menilai tersangka akan melarikan diri atau merusak alat bukti maka secepatnya akan dilakukan penahanan.

“Tapi saat ini tsk LP masih kooperatif sehingga belum dilakukan penahanan,” tandasnya.

Selanjutnya Kajari menambahkan jika penyidik juga telah menyita uang tunai yang dikembalikan oleh 13 anggota DPRD Pangkalpinang sebesar Rp.158 juta lebih.
“Uang tunai sebesar Rp.158 juta dari 13 anggota dewan sudah kita sita sebagai alat bukti,” pungkasnya.

Diketahui sebelumnya, Budik Wahyudi selaku notulis telah divonis oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Pangkalpinang selama 1,6 tahun dalam kasus dugaan korupsi SPPD Dewan Kota Pangkalpinang TA 2017. (rom)

You might also like