Kejari Bitung Sita Gedung Produksi Tepung Ikan Mentah

Bitung, forumkeadilan.com -Anggaran bantuan APBN tahun 2015 dari Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp.2,4 miliar, yang sedianya akan di plot sebagai dana bantuan untuk membangun sebuah gedung khusus produksi tepung ikan mentah yang selama ini dikelola oleh Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) Bitung, Sulawesi Utara, akhirnya berujung masalah.

Inti masalah disini yakni soal pembangunan gedungnya sekaligus beberapa pengadaan peralatan mesin produksi tepung ikan mentah tersebut.

Menurut keterangan yang disampaikan oleh Kasi Intelejen Kejari Bitung, Budi Kristiarso SH,MH, kepada forumkeadilan.com, Senin (11/19), bahwa rancang bangun pembangunan gedung serta pengadaan peralatan produksi untuk tepung ikan mentah tersebut tidak sesuai spesifikasinya, menyusul ada indikasi korupsi sehingga gedung dan isinya telah disita oleh Kejari Bitung. “Betul telah kami sita berdasarkan penetapan dan ijin ketua Pengadilan Negeri (PN) Bitung, Nomor 246/Pen.Pid/2019/PN.BIT, tanggal 15 Oktober 2019 dan penetapan Kejari Bitung Nomor Print 1326/P.1.14/FD, tanggal 30 Oktober 2019,”katanya menjelaskan.

Jadi sambungnya lagi, penyitaan itu dilakukan pihaknya pada Jumat lalu sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Pengadilan Negeri dan Kejari Bitung. Dia menjelaskan bahwa adanya bukti tindakan korupsi dalam proyek tersebut setelah pihaknya mendapatkan beberapa temuan semisal peralatan mesin produksinya tidak lagi berfungsi dengan baik. “Artinya peralatan mesinnya tidak sesuai speknya sehingga tidak bisa digunakan lagi. Kemudian fisik bangunan gedungnya juga demikian. Temuan kami bahwa gedung itu dibangun tidak sesuai dengan peruntukan yang sebenarnya sehingga kedua hal itu ada indikasi telah melakukan tindakan korupsi,”terangnya.

Lantas, siapa saja mereka yang bakal terjerat hukum. Apakah para pejabat dari Dinas Kelautan dan Perikanan, Bitung, yang notabene sebagai penanggung jawab sekaligus pengelola gedung bangunan dan peralatan mesin produksi tepung ikan mentah tersebut. Atau ada pihak lain yang ikut bermain dalam proyek bantuan APBN Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2015 sebesar Rp. 2,4 miliar itu.

Gedung produksi tepung ikan mentah yang berlokasi di Kelurahan Sagerat Weru Satu, kota Bitung, itu untuk sementara belum bisa difungsikan. “Belum bisa difungsikan karena kasusnya sementara sedang berproses di Kejari Bitung. Nah, soal siapa saja mereka yang bakal terseret dalam kasus hukum ini, kami sementara dalam proses. Yang pasti, mereka yang akan menjadi tersangka pada kasus ini akan dijerat dengan undang-undang korupsi pasal 31 tahun 2019 dan pasal 2 atau pasal 3 undang-undang tipikor. “Seperti saya katakan tadi mengenai siapa yang akan menjadi tersangka nanti kami sedang mencari siapa orang yang bertanggung jawab atas proyek itu. Pokoknya kami akan bekerja keras untuk mengungkap siapa saja mereka yang masuk dalam pusaran kasus ini. Sekalipun dia pejabat, tetap saja kasus ini harus terus berproses tidak ada intervensi,”tegasnya.

Budi memang sengaja bertutur demikian, karena dalam kasus ini bakal ada seorang pejabat penting yang akan menjadi tersangka. (Heri Dumais/Didi Wongso)

You might also like