YARA minta Gubernur Aceh selesaikan konflik Warga vs PT PIM

Lhokseumawe (FK) – Ratusan pemuda yang tergabung dalam Forum Pemuda Dewantara (Forpemda) menggelar aksi demo kepada PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) kemarin, Senin.

Terkait aksi tersebut, Kepala Perwakilan YARA Aceh Utara, Iskandar kepada Forum Keadilan (11/10) mengatakan, mendukung langkah masyarakat yang meminta di hibahkan besi tua eks PT AAF. Hal ini berkaitan dengan masih banyaknya masyarakat yang belum sejahtera walaupun tinggal di lingkar pabrik pupuk yang besar.

Menurutnya ini merupakan konsekuensi dari PT PIM yang sudah beroperasi puluhan tahun namun gagal membangun kesejahteraan warga di sekelilingnya.

“Kami mendukung masyarakat untuk meminta di hibahkan besi bekas di PT AAF, karena besi tersebut masih bisa di jual dan uangnya serta dipergunakan untuk berbagai keperluan masyarakat sekitarnya, dan ini masuk akal karena selama puluhan tahun PT PIM tidak melakukan upaya pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat sekitarnya” terang Iskandar.

Dikatakannya, YARA mendesak Plt Gubernur untuk menyelesaikan permasalahan warga dengan PT PIM sesegera mungkin, jangan sampai permintaan masyarakat ini di anggap kecil dan angin lalu, konflik ini bisa saja besar karena menyangkut hak hidup publik, jangan sampai konflik meluas seperti dalam kasus PT EMM baru Plt Gubernur mendengar aspirasi pengunjuk rasa, sehingga akan menimbulkan stigma terhadap investasi khususnya untuk kawasan KEK Arun.

“Kami mendesak Plt Gubernur mendengar aspirasi masyarakat yang menuntun ke PT PIM, jangan sampai aspirasi ini di anggap kecil dan di abaikan karena kalau sudah meluas bisa menimbulkan berbagai hal nantinya terutama dalam investasi di kawasan KEK Arun, jangan seperti kasus PT EMM, merespon ketika sudah meluas,”ujar Iskandar.

Dikatakannya lagi, YARA mendesak Plt Gubernur agar membuat aturan, baik Qanun maupun Pergub untuk mengatur pengelolaan dana tanggungjawab pengelolaan lingkungan hidup atau Corporate Social Responsibility (CSR) untuk mengontrol perusahaan agar sinergi dengan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

“Kami minta agar Pemerintah Aceh mengeluarkan aturan baik itu Pergub maupun dengan mengusulkan Qanun ke DPRA untuk mengontrol dana CSR perusahaan di Aceh, sehingga alokasi dananya sinergi dengan program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat” tutup Iskandar.(54-YU)

You might also like