Penyidik KPK Geledah Kantor Dinas PUPR Indramayu

 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, untuk mencari barang bukti terkait operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Supendi.

Tim Penyidik KPK masuk ke ruang Dinas PUPR pada Jumat (18/10) sekitar jam 10.30 WIB dan sampai berita ini ditulis tim belum juga belum keluar ruangan.

Di pintu depan Kantor Dinas PUPR, ada dua anggota Polisi dari Polres Indramayu yang menjaga jalannya penggeledahan. Selain itu, dua anggota Polisi lain juga menjaga pintu samping Dinas PUPR.

Penggeledahan Kantor Dinas PUPR oleh KPK ini berkaitan dengan OTT terhadap Bupati Indramayu Supendi yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap.

Pada Selasa (15/10) dua ruangan yang berada Dinas PUPR disegel oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah adanya penangkapan Bupati dan beberapa pejabat.

Dua ruangan yang diberi garis KPK itu merupakan ruang kerja Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas PUPR.

Selain diberi garis, dua ruangan tersebut juga ditempel tulisan diatas kertas yang menyatakan bahwa sedang dalam pengawasan KPK dan diberi tanda tangan penyidik KPK.

Sebagaimana diketahui, KPK telah menetapkan empat orang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji oleh penyelenggara Negara terkait pengaturan proyek di lingkungan Pemkab Indramayu Tahun 2019.

Selain Supendi, ketiga orang lain yang ditetapkan sebagai tersangka terdiri dari dua pejabat Pemkab Indramayu dan seorang pengusaha.

Dua pejabat itu sendiri yakni Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Indramayu, Omarsyah serta Kepala Bidang Jalan Dinas PUPR Indramayu, Wempy Triyono.

Supendi, Omarsyah, dan Wempy, ditetapkan KPK sebagai tersangka penerima suap. Sementara, seorang pengusaha, Carsa, disangkakan sebagai pemberi suap.

Dalam kasus ini, KPK mensinyalir pemberian uang oleh Carsa terkait proyek-proyek pada Dinas PUPR Indramayu.

KPK mencatat, Carsa memperoleh sedikitnya tujuh proyek pekerjaan di Dinas PUPR Indramayu, senilai sekitar Rp15 miliar yang bersumber dari APBD Murni.

Ketujuh proyek pembangunan jalan itu dikerjakan oleh Perusahaan CV Agung Resik Pratama atau dalam beberapa proyek diketahui pinjam ‘bendera’ ke perusahaan lain di Kabupaten
Indramayu.

Ketujuh proyek jalan itu sendiri, masing-masing pembangunan Jalan Rancajawad, Jalan Gadel, Jalan Rancasari, Jalan Pule, Jalan Lemah Ayu, Jalan Bondan-Kedungdongkal, dan Jalan Sukra Wetan-Cilandak.

KPK menduga, pemberian dari Carsa kepada Supendi maupun pejabat Dinas PUPR merupakan bagian atas komitmen fee lima sampai tujuh persen dari nilai proyek.

Dari total nilai proyek, Supendi diduga menerima total Rp 200 juta. Dua pejabat Dinas PUPR, masing-masing Omarsyah diduga menerima total Rp 350 juta serta sepeda merk Neo seharga sekitar Rp 20 juta, sedangkan Wempy diduga menerima Rp 560 juta selama lima kali

Uang yang diterima Omarsyah dan Wempy diduga juga diperuntukkan untuk kepentingan bupati, pengurusan pengamanan proyek dan kepentingan pribadi.

KPK menyebut, Supendi menjadi kepala daerah ke-48 yang ditangkap tangan. Dalam kegiatan tangkap tangan pada 14 Oktober lalu itu, KPK mengamankan delapan di Indramayu dan Cirebon.

Selain empat orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka, empat orang lain yang turut diamankan saat itu masing-masing staf Bidang Jalan Dinas PUPR Indramayu berinisial FM, supir bupati berinisial Sud, ajudan bupati berinisial HS, dan Kepala Desa Bongas berinisial Kd

Kronologi tangkap tangan itu sendiri berawal ketika KPK menerima informasi dugaan permintaan uang dari bupati kepada rekanan terkait beberapa proyek yang dikerjakan rekanan.

Carsa diduga menghubungi ajudan bupati dan menyampaikan, uang akan
diberikan melalui supir bupati. Carsa selanjutnya meminta supir bupati bertemu di toko penjual mangga di pasar dan menyampaikan telah menyiapkan ‘mangga yang manis’ untuk bupati.

Belakangan diketahui, ‘mangga yang manis’merupakan kode suap. Setelah memantau dan memastikan adanya penyerahan uang dari Carsa kepada Supendi, tim mengamankan beberapa orang di tempat berbeda.

Ajudan bupati berinisial HS, staf Bidang Jalan Dinas PUPR Indramayu berinisial FM, dan Carsa diamankan di kediaman masing-masing. Sementara, Supendi sendiri bersama supirnya diamankan di depan rumah orang tuanya di Desa/Kecamatan Bongas.

Tak hanya itu, dini hari itu pula, kepala desa Bongas turut diamankan. Sementara, Omarsyah dan Wempy, keduanya diamankan di Cirebon.

Kedelapan orang yang diamankan itu lalu dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta guna pemeriksaan awal. Total uang yang diamankan Rp 685 juta.

You might also like