KPK Harus Jalankan Revisi UU KPK Yang Tak Ditandatangani Presiden

 

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan pihaknya harus melaksanakan UU KPK yang sudah mulai berlaku. Menurut Febri KPK harus terus berjalan walaupun dengan kenyataan pahit bahwa kewenangan komisi antirasuah tersebut sudah tidak lagi seleluasa biasanya dalam pemberantasan korupsi.

“Pemberantasan korupsi harus jalan terus. Sepahit apapun konsekuensinya, KPK harus melaksanakan,” kata Febri di Padang, Kamis (17/10).

Febri menjelaskan KPK akan tetap berjalan seperti biasanya untuk mengungkap, menangkap serta mencegah tindak pidana korupsi. Tapi Febri tak dapat menjamin dalam melakukan tugas masih segarang biasanya terhadap kejahatan yang merugikan dana negara.

 

Presiden Syahdan Tak Tandatangani Revisi UU KPK

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan tidak mau menandatangani UU KPK baru. Meski demikian, UU KPK itu tetap berlaku sah dan mengikat.

Kabar Presiden Jokowi tidak meneken UU KPK sebelumnya dilontarkan eks anggota Panja Revisi UU KPK, Arsul Sani. “Ini soal UU KPK, kabar yang saya dengar, karena saya belum sempat mengkonfirmasikan kepada Pak Plh Menkum HAM, bahwa Pak Presiden tidak menandatangani UU tersebut,” kata Arsul kepada wartawan di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (17/10/2019).

Namun apakah tidak ditandatanganinya UU itu membuat UU KPK baru tidak berlaku? Ternyata tidak berpengaruh. UU KPK baru tetap berlaku efektif. Hal itu sesuai dengan Pasal 20 ayat 5 UUD 1945, yaitu:

Dalam hal rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan Undang-Undang tersebut disetujui, rancangan Undang-Undang tersebut sah menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan.

Pasal 20 ayat 5 itu dikuatkan lewat UU tentang Pembuatan Peraturan Perundangan. Pasal 73 ayat 2 menyatakan:

Dalam hal Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan Undang-Undang tersebut disetujui bersama, Rancangan Undang-Undang tersebut sah menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan.

“Dalam hal sahnya Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kalimat pengesahannya berbunyi: Undang-Undang ini dinyatakan sah berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” demikian bunyi Pasal 73 ayat 3.

You might also like