Ahli Hukum Pertanyakan Bagaimana Mungkin Saksi Perjanjian Bisa Dipidana

Kasus Korupsi Lahan Eks HGU PTPN-II 106 Ha di Helvetia

Benang merah yang menjadikan seorang tua berumur 75 tahun bernama Tamin Sukardi sebagai tersangka dan kemudian menjadi terpidana tidak mungkin dapat ditarik apabila majelis Pengadilan Negeri (PN) Medan tidak mengabaikan fakta persidangan dan memberikan pertimbangan hukum yang tepat, benar dan berazaskan keadilan.

Menurut kuasa hukum Tamin Sukardi, Fachruddin Rifai SH MH saat berdiskusi dengan insan pers di Medan, inilah “kekhilafan” dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung yang diterima mentah-mentah olehmajelis PN Medan dengan mengabaikan fakta persidangan.

“Tamin tidak mungkin dituduh melawan hukum bersama-sama dengan Tasman Aminoto (alm), Misran Sasmita dan Sudarsono karena mereka sudah divonis tidak bersalah oleh Mahkamah Agung RI dalam putusan No: 1 PK/PID/2011 tanggal 24 Agustus 2011. “Faktanya dalam kasus ini hanya Tamin sendiri yang dituduh sedangkan Misran Sasmita dan Sudarsono tidak,” ujarnya Selasa (15/10/2019), dalam pers relies yang diterima Kamis (17/10/2019).

Tamin Sukardi juga bukan pemegang saham ataupun direksi di PT Erni Putera Terari (ERNI) yang melakukan perjanjian pelepasan hak dengan dengan PT Agung Cemara Realty (ACR) namun di dalam dakwaan dan tuntutan ditulis sebaliknya oleh Jaksa Penuntut Umum.  Ironisnya ini juga diabaikan majelis PN Medan.

Ahli hukum pidana Universitas Sumatera Utara (USU), Dr Edi Yunara SH MHum dalam Forum Group Discussion USU beberapa waktu yang lalu menyatakan keheranannya kenapa Kejaksaan Agung hanya memproses Tamin Sukardi sedangkan dasar hukum yang diterapkan adalah pasal 55 KUHP yaitu ada faktor “bersama-sama” pihak lain. Anehnya Tamin yang hanya berperan sebagai saksi yang dipidana sendirian.

“Kalau seperti ini kondisi hukum kita, tentu masyarakat akan takut menjadi saksi karena bisa dipidana seperti Tamin Sukardi.  Ini satu kemunduran bagi penegakan hukum kita,” kata Dr Edi.

“Terlebih lagi apabila perjanjian tersebut dianggap menyalahi aturan kenapa putusan pengadilan baik di tingkat PN maupun Kasasi “menghadiahi” tanah 106 ha itu ke pihak-pihak swasta.”

Menurut pakar hukum agraria Universitas Gajah Mada Dr Nurhasan Ismail SH MSi, putusan perdataNo: 701/PK/PDT/2009 tanggal 31 Mar 2010 yang sudah inkracht menentukan bahwa hak atas tanah tersebut telah beralih kepada para ahli waris masyarakat yang menggugat PTPN II. Bekas pemegang HGU tersebut dalam hal ini PTPN II tidak mempunyai kewenangan untuk menyatakan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai kepentingan atas tanah tersebut.

Dr Nurhasan menambahkan bahwa kewajiban bekas pemegang Hak Guna Usaha (PT Perkebunan Nusantara II) adalah melakukan penghapusbukuan dari daftar asetnya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 23 dan Pasal 83 PP No. 27 Tahun 2014, Pasal 1 angka 10 serta Pasal 15 ayat (1) huruf d dan e dan Pasal 16 ayat (1) huruf d dan e Peraturan Menteri Keuangan No. 83/PMK.06/2016, serta Pasal 1 angka 12 dan  Pasal 3 ayat (2) huruf g Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. 2 Tahun 2010.  Tujuan penghapusbukuan ini adalah agar PTPN II dapat melepaskan tanggung jawab administratif dan fisik atas tanah yang sudah bukan menjadi haknya tersebut.

Menurut Fachruddin, selain peraturan perundangan yang disebut oleh Dr Nurhasan, sudah ada pertimbangan hukum dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara No: B-2431/N.2.1/Gp.2/3/2017 tanggal 10 Mar 2017 dan review dari Badan Pengawasan Keuangan & Pembangunan Perwakilan Sumatera Utara No: LAP-466/PW02/4.1/2017 tanggal 30 Okt 2017 dan hal ini juga telah ditegaskan oleh Direksi PTPN II Marisi Butar Butar dalam kesaksiannya di persidangan di Pengadilan Negeri Medan sehingga jelas proses penghapusbukuan adalah tindakan administratif yang harus dijalankan oleh direksi PTPN II. Namun ini juga secara selektif diabaikan oleh Majelis Pengadilan Negeri dan juga Majelis Kasasi.

“Kerugian negara yang dituduhkan kepada Tamin Sukardi sebenarnyatidak sah karenadibuat oleh Kantor Akuntan Publik Pupung Heru, bukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan padahalsesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No: 4 Tahun 2016 Rumusan Kamar Pidana poin 6, jelas penentuan kerugian negara hanya bisa dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI,” tutur Dr Edi menambahkan keanehan kasus Tamin Sukardi ini.

Ini diamini oleh Fachruddin karena unsur kerugian keuangan negara seharusnya dihitung secara nyata dan pasti namun dalam kasus ini, angka “kerugian negara” KAP Pupung Heru diambil dari pengakuan sepihak oleh ACR berdasarkan jumlah cicilan yang telah dibayarkan kepada Erni dan bukan berdasarkan kerugian materil atau nilai tanah objek perkara.  Semua keraguan ini tidak terjelaskan karena KAP Pupung Heru tidak pernah dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk diperiksa dalam persidangan.

Fachruddin juga mempertanyakan bagaimana seorang saksi perjanjian bisa dipidana melakukan korupsi tanah negara sendirian dan ironisnya setelah divonis bersalah, tanah tersebut diserahkan kepada pihak ketiga termasuk ACR. “Dengan menyerahkan penguasaan 74 ha kepada ACR, berarti pengadilan mengakui bahwa perjanjian antara ERNI dan ACR adalah sah. Kalau begitu, di mana salahnya Tamin Sukardi?” tambah Fachruddin.

“Semua ini menunjukkan kasus ini penuh keanehan dan terkesan adanya pesanan bahwa fakta dan hukum dapat diabaikan asal Tamin Sukardi dipidana dan tanah objek perkara diserahkan kepada pihak-pihak tertentu,” ungkap Fachruddin sembari berharap kasus ini dapat diselesaikan dan hukum dapat ditegakkan kembali apabila permohonan Peninjauan Kembali Tamin Sukardi diterima oleh Mahkamah Agung RI.

You might also like