Veronica Koman Buron, Polda Jawa Timur Akan Datangi Keluarganya

Penyidik Subdit Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Jatim telah melakukan pencekalan dan pencabutan paspor terhadap aktivis hak azazi manusia (HAM) Veronica Koman (VK).

Hal itu disampaikan Kapolda Jatim Irjenpol Luki Hermawan saat jumpa pers dengan wartawan, Sabtu (7/9/2019).

Kapolda menyatakan, selain melakukan pencekalan dan pencabutan paspor, penyidik Polda Jatim juga akan segera menetapkan DPO (Daftar Pencarian Orang) terhadap Veronica.”Untuk DPO minggu depan akan kita lakukan,” terangnya.

Namun sebelum menetapkan DPO, lanjut Luki, Polda Jatim lebih dulu akan melakukan pendekatan pada keluarga Veronica yang ada di Indonesia.

” Karena orangtua Vero ada di Indonesia, kita akan melakukan pendekatan untuk bisa menghadirkan Vero,” katanya.

Jika pendekatan yang dilakukan tidak berhasil, Luki berjanji akan menangkap Veronica.

“Kita berjanji akan menangkap Vero. Tentunya kita akan bekerjasama dengan Interpol,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Veronica telah ditetapkan tersangka oleh Polda Jatim terkait kasus kerusuhan di Kanokwari Papua. Veronica diduga menyebarkan berita bohong alias hoaks hingga memantik kerusuhan di Papua.

Kekinian, Veronica dijerat pasal berlapis yakni UU ITE KUHP Pasal 160 KUHP. UU no 1 tahun 1946 dan UU no 40 tahun 2008 tentang penghapusan suku, etnis dan ras.

Veronica Koman (kanan rok merah)

Penetapan Veronica Koman Sebagai Tersangka Bukan Pelanggaran HAM

Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan meminta semua pihak tidak mengaitkan penetapan Veronica Koman sebagai tersangka dengan pekerjaannya sebagai aktivis hak asasi manusia (HAM). Veronica ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penyebar hoaks Papua.

“Jangan dikait-kaitan dengan posisi pekerjaan dia yang lain,” ujarnya kepada wartawan di Mapolda setempat di Surabaya, Sabtu (7/9).

Pernyataan Luki disampaikan menanggapi respons Amnesty International yang menilai penetapan Veronica Koman tidak tepat. Veronica disebut sebagai pembela HAM Papua.

Luki menegaskan, yang bersangkutan telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan harus mempertanggungjawabkannya.

“Ini proses hukum, dia melakukan perbuatan yang melanggar hukum, jadi apapun dia harus bertanggung jawab,” ucap jenderal polisi bintang dua tersebut.

Dengan menyebarkan informasi hoaks di media sosial padahal yang bersangkutan tidak berada di lapangan, kata dia, adalah suatu perbuatan melanggar hukum. Ia menilai media-media paham dengan apa yang terjadi.

“Dia (Veronica Koman) melakukan kegiatan dan semua orang yang membuka medsos atau akunnya tahu persis bagaimana aktifnya. Bagaimana memberitakannya tidak sesuai dengan kenyataan. Saya rasa rekan-rekan media tahu dan paham persis dengan apa yang terjadi, yang ditulis ini sangat berbeda,” katanya.

You might also like