Sekjen PDIP Dukung Revisi UU KPK Yang Dinilai Pengamat Akan Amputasi KPK

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto optimistis langkah DPR RI mengetujui usulan merevisi UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK untuk perbaikan kinerja KPK. Dengan demikian, lembaga antirasuah itu semakin baik.

“Kami melihat usulan revisi UU KPK semangatnya untuk memperbaiki kinerja KPK,” kata Hasto Kristiyanto melalui pernyataan tertulisnya, di Jakarta, Jumat (6/9).

Menurut Hasto, seluruh fraksi di DPR RI sepakat mengusulkan revisi UU KPK. Artinya, ada keinginan bulat dari DPR RI untuk melakukan perubahan pada pemberantasan korupsi.

“Perubahan itu dilakukan melalui evaluasi. Dari evaluasi itulah bisa dilihat bagaimana semangatnya untuk perbaikan,” katanya.

PDI Perjuangan, menurut Hasto, memandang usulan revisi UU KPK itu ditujukan agar pengawasan terhadap kinerja eksekutif dan legislatif semakin dikuatkan dan mengedepankan pencegahan tindakan korupsi. Menurut dia, langkah DPR RI mengusulkan revisi UU KPK ini sejalan dengan pesan yang disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan di DPR RI, pada 16 Agustus lalu, untuk memperbaiki supremasi hukum dan pemberantasan korupsi.

Karena pada masa lalu, lanjut Hasto, sebagian pejabat yang menduduki jabatan publik dan jabatan politik, ada kelemahannya dalam wujud penyalahgunaan kekuasaan. “Hal ini terlihat dari berbagai bentuk kepentingan politik yang mewarnai dari keputusan yang diambil. Pada saat bersamaan ada kasus-kasus yang tidak dilanjutkan. Jadi revisi ini semuanya dalam semangat untuk perbaikan,” tegas Hasto.

Sebelumnya, pada rapat paripurna DPR, Kamis (5/9), pimpinan DPR RI telah menyetujui usulan revisi UU KPK yang diusulkan Badan Legislasi DPR menjadu RUU usulan inisiatif DPR RI.

 

Pengamat: Revisi UU KPK Amputasi KPK

 

Pengamat hukum dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang Dr Karolus Kopong Medan menilai pemerintah dan DPR tidak serius mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberantas praktik korupsi di Tanah Air. Hall tersebut terlihat dari revisi UU KPK yang diusulkan DPR RI.

“Mengamputasi sejumlah kewenangan penting KPK dalam membongkar kasus-kasus korupsi melalui revisi UU KPK, menunjukkan ketidakseriusan pemerintah dan DPR dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai sebuah kejahatan luar biasa (extra ordinary crime),” katanya di Kupang, Jumat (6/9).

Ia mengemukakan pandangannya tersebut menanggapi pernyataan Ketua KPK Agus Raharjo yang menegaskan bahwa lembaga yang dipimpinnya berada di ujung tanduk. Hal tersebut karena seleksi capim KPK dan DPR yang menyetujui revisi UU KPK menjadi RUU Inisiatif DPR, Kamis (5/9).

Menurut dia, kondisi sekarang akan membuat kerja KPK ke depan terbelenggu dan sangat mudah diganggu oleh berbagai pihak. Kopong Medan mengatakan rencana revisi UU KPK berpotensi membuat KPK tidak berdaya dalam menghadapi gelombang korupsi yang terus menghantui bangsa Indonesia.

Dengan catatan, revisi tersebut mengamputasi sejumlah kewenangan KPK seperti mengekang indepedensi dan membatasi kewenangan melakukan penyadapan. Kopong Medan mengatakan ini sangat ironis karena langkah pembatasan kewenangan KPK itu dilakukan saat praktik-praktik korupsi yang semakin menggurita.

Karena itu, ia mengatakan, hal semestinya dilakukan oleh pemerintah dan legislator adalah berusaha dengan memperkuat cara-cara yang luar bisa yang digunakan oleh KPK untuk menghadapi korupsi sebagai kejahatan luar biasa ini. “Jika kewenangan KPK berhasil diamputasi, maka saya yakin kita akan bergerak mundur jauh ke belakang, dan jaringan korupsi yang selama ini sudah mulai tiarap dan kelimpungan menghadapi jebakan-jebakan KPK akan kembali berpesta pora menikmati hasil korupsi,” kata Kopong Medan.

Sebelumnya, Agus mengatakan saat ini KPK berada di ujung tanduk. “Bukan tanpa sebab, semua kejadian dan agenda yang terjadi dalam kurun waktu belakangan ini membuat kami harus menyatakan kondisi yang sesungguhnya saat ini,” kata Agus saat jumpa pers di gedung KPK, Jakarta, Kamis (5/9).

Menurut Agus, seleksi pimpinan KPK yang telah menghasilkan 10 nama calon pimpinan yang di dalamnya terdapat orang yang bermasalah. Selain itu, ia menyebutkan, ada sembilan persoalan di draf RUU KPK yang berisiko melumpuhkan kerja KPK.

Persoalan tersebut, yakni independensi KPK terancam, penyadapan dipersulit dan dibatasi, pembentukan Dewan Pengawas yang dipilih oleh DPR, sumber penyelidik dan penyidik yang dibatasi, penuntutan perkara korupsi harus berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung. Selanjutnya, perkara yang mendapat perhatian masyarakat tidak lagi menjadi kriteria, kewenangan pengambilalihan perkara di penuntutan dipangkas, kewenangan-kewenangan strategis pada proses penuntutan dihilangkan, dan kewenangan KPK untuk mengelola pelaporan dan pemeriksaan LHKPN dipangkas.

Selain itu, DPR juga tengah menggodok RUU KUHP yang akan mencabut sifat khusus dari tindak pidana korupsi sehingga keberadaan KPK juga terancam. “Kami menyadari betul bahwa KPK itu hanya sebagai pengguna Undang-Undang, DPR memiliki wewenang untuk menyusun RUU inisiatif, akan tetapi, KPK juga meminta teman-teman di DPR tidak menggunakan wewenang tersebut untuk melemahkan dan melumpuhkan KPK,” ujar Agus.

KPK juga menyadari RUU KPK inisiatif DPR tersebut tidak akan mungkin menjadi Undang-Undang jika Presiden menolak dan tidak menyetujui RUU tersebut karena Undang-undang dibentuk berdasarkan persetujuan DPR dan Presiden.

You might also like