Saut Situmorang: Capim KPK Seharusnya Ditentukan Presiden

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang, mengatakan, pemilihan calon pimpinan KPK (capim KPK) harusnya langsung saja dilakukan oleh presiden sebagai penanggung jawab negara. Karena penerapan aturan tersebut sudah banyak dilakukan di banyak negara.

“Saat ini proses seleksi capim KPK bermasalah dan berpotensi melemahkan kinerja KPK sendiri. Sehingga saya berharap Presiden Joko Widodo bisa mengambil langkah yang tepat nantinya,” katanya di depan Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Minggu (8/9/2019)

Saut menambahkan kalau Undang-Undang (UU) KPK mau diperkuat, seharusnya, capim KPK ditentukan oleh presiden. Jadi, kalau ada kendala atau masalah, presidennya yang bertanggung jawab. Sebab, di negara lain sudah menerapkan aturan tersebut.

Saut melanjutkan 10 capim KPK yang terpilih tidak bisa diubah. Sehingga ia hanya berharap kepada lima orang pimpinan KPK yang terpilih bisa menyesuaikan diri dengan nilai-nilai KPK yang sudah dibangun sejak lembaga antirasuah tersebut dibentuk.

Saut hanya bisa menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat untuk menilai terkait kinerja pimpinan KPK yang baru nanti. Walaupun nantinya mereka sudah terpilih, mereka harus menunjukan performa kerjanya, kalau mereka kerja tetapi tidak sesuai pasti akan dikritik oleh masyarakat.

Sebelumnya diketahui, Komisi III DPR RI berencana menggelar rapat bersama panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Rapat tersebut rencananya akan digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (9/9). “Komisi III akan mengundang Pansel (Capim) KPK ke Komisi III,” ujar anggota Komisi III Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani, di Komplek Parlemen, Jakarta, Jumat (6/9).

Tanggapan Tentang Dewan Pengawas KPK

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menanggapi soal usulan pembentukan Dewan Pengawas KPK yang terdapat dalam draf usulan revisi Undang-Undang KPK (UU KPK). Pengawasan atau audit internal lebih mendorong kinerja lebih baik.

“Kalau kami diawasi dari luar memang betul akan ada check and balances, tetapi akan lebih perform kalau pengawas itu di dalam. Oleh sebab itu, kan selalu di dalam manajemen modern itu ada yang namanya pengawas internal, internal audit,” ucap Saut di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Minggu  (8/9/2019)

Ia mengatakan hal tersebut usai mengikuti aksi simbolik bersama pegawai KPK menutup logo KPK di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, jika revisi Undang-Undang KPK disetujui dan pimpinan KPK ke depan diisi orang-orang bermasalah. “Itu sebabnya, maka KPK sekarang sedang mendorong pengawas di setiap daerah dalam hal ini inspektorat untuk mereka perform. Pengawas internal di KPK jelas kok, siapa yang tidak pernah diperiksa,” ungkap Saut.

Karena itu, kata dia, lebih baik jika pengawas internal di KPK saja yang diperkuat seperti sistem pengawasan, metode kerja, sumber daya manusia (SDM), dan teknologinya. “Model-modelnya harus lebih jago dari penyidik, di pengawas internal kami sekarang memang ada jaksa, penuntut, penyidik, dan penyelidik. Itu saja yang dikembangkan, itu merupakan check and balances buat KPK sendiri karena dia yang tahu sehari-hari, siapa yang datang terlambat, siapa yang suka bermain-main,” tutur Saut.

Sebelumnya, pembentukan Dewan Pengawas KPK tersebut menjadi salah satu poin yang terdapat dalam draf usulan revisi Undang-Undang KPK. Rinciannya, KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya diawasi oleh Dewan Pengawas KPK yang berjumlah lima orang. Dewan Pengawas KPK tersebut dalam menjalankan tugas dan wewenang dibantu oleh organ pelaksana pengawas.

You might also like