Saut Mundur Dari KPK, Presiden Joko Widodo Santai Saja

 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi pengunduran diri Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang dari jabatannya. Menurut dia, keputusan tersebut merupakan hak setiap orang.

“Ya itu hak setiap orang. Untuk mundur dan tidak mundur adalah hak pribadi seseorang,” ujar Jokowi saat menggelar konferensi pers terkait revisi UU KPK di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/9).

Saut Situmorang telah mengundurkan diri usai Komisi III DPR RI mengumumkan lima formasi pimpinan KPK periode 2019-2023. Kelima pimpinan KPK yang terpilih melalui voting yakni Firli Bahuri, Alexander Marwata, Nawawi Pomolango  Lili Pintauli dan Nurul Ghufron.

Pengunduran diri Saut lantaran DPR RI memilih Firli Bahuri, Capim KPK yang disebut melakukan pelanggaran etik berat, sebagai ketua lembaga antirasuah periode 2019-2023. Tak tanggung-tanggung DPR RI juga memilih Firli sebagai Ketua KPK Jilid V. Sebelumnya, Saut Situmorang sempat menggelar konferensi pers mengungkapkan pelanggaran etik berat yang dilakukan oleh Firli Bahuri, capim KPK dari Polri pada Rabu (11/9).

Dalam surat elektroniknya, Saut menyatakan pengunduran diri sejak Senin (16/9) pekan depan. Namun, masih akan masih ada dua kegiatan jelajah dongeng antikorupsi di Yogyayakarta yang akan dihadiri Saut pada Sabtu (14/9) dan Ahad (15/9).

Kabar pengunduran diri Saut Situmorang ini juga dikonfirmasi oleh Penasihat KPK Mohammad Tsani Annafari. Ia membenarkan mendapatkan surat elektronik dari Saut Situmorang. “Iya ada email itu, tapi tanya yang bersangkutan saja,” kata Tsani.

Tak hanya Saut, M Tsani Annafari juga mengajukan surat pengunduran diri sebagai pimpinan KPK. Pengunduran diri itu dilakukan setelah DPR memilih lima orang untuk menjadi anggota KPK periode 2019—2023 dan Badan Legislatif (Baleg) KPK membahas revisi UU KPK dengan pemerintah. Tsani sebelumnya juga sudah sempat menyatakan akan mengundurkan diri bila ada orang yang cacat etik terpilih sebagai pimpinan KPK 2019—2023.

Proses Pembahasan Revisi UU KPK

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama pemerintah mulai membahas revisi Undang-Undang Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) dan UU Nomor 2/2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) pada Kamis (12/9) malam. Unsur pemerintah melibatkan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Pembahasan ini dilakukan hanya sehari setelah Surat Presiden (Surpres) terkait pembahasan kedua RUU ini disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke DPR pada Rabu (11/9) sore. Surpres ini juga belum dibahas dalam Rapat Paripurna.

“Surpres tidak perlu diparipurnakan, dibamuskan (rapat Badan Musyawarah) boleh,” kata Menkumham Yasonna Laoly sebelum rapat Baleg di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu.

Menurut Yasonna, Bamus DPR tinggal menunjuk siapa yang bertanggung jawab soal ini. Sementara DPR bersama utusan Presiden tinggal membahas UU yang akan direvisi. “Siapa yang melakukan barang itu kita sami’na wa ato’na,” imbuhnya.

Rapat tersebut juga membahas satu UU lain, yakni revisi UU nomor 12 tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP) yang memperbolehkan DPR periode selanjutnya membahas RUU yang belum terselesaikan.

Dalam rapat ini, Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari pihak pemerintah diserahkan kepada Baleg DPR RI. Selanjutnya, DPR RI kembali melakukan penyesuaian sebelum akhirnya disahkan

You might also like