Pemimpin OPM Benny Wenda Akan Ditangkap Bila Masuk Indonesia

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan, pihaknya akan menangkap pemimpin Organisasi Gerakan Papua Merdeka atau United Liberation Movement of West Papuan (ULMWP) Benny Wenda jika masuk Indonesia. Benny dituding memprovokasi masyarakat Papua untuk bertindak anarkistis.

“Masuk ke Indonesia saya tangkap atau kita tangkap. Kita proses,” ujar Wiranto saat konferensi pers di Gedung Kemenkopolhukam, Rabu (4/9).

Sebab, saat ini Benny Wenda telah menetap dan menjadi warga negara Inggris. Wiranto mengatakan, Benny juga mendapatkan suaka dari Inggris sehingga tak mudah menangkapnya.

“Bukan hanya Indonesia, negara-negara lain pun ada pihak-pihak tertentu yang selalu ngerecokin. Dan tatkala mereka sudah bukan warga negara Indonesia dan juga sudah ada perlindungan suaka dari negara-negara lain, prosesnya kan tidak sesederhana yang kita pikirkan,” kata Wiranto.

Wiranto mengatakan, kegiatan Benny pun dilakukan di luar Indonesia. Dengan demikian, untuk penindakan terhadap Benny tentu memerlukan langkah-langkah diplomasi dan mengikuti hukum-hukum internasional yang berlaku.

“Tatkala kegiatannya di luar sana, tentunya ini butuh sesuatu kegiatan diplomasi. Ada hukum-hukum Internasional yang kita harus lakukan,” jelas Wiranto.

Wiranto menegaskan, pemerintah Indonesia, tidak diam terhadap kegiatan Benny Wenda. Ia mengaku telah melakukan langkah-langkah mengantisipasi dan pertahanan atas kegiatan Benny Wenda yang memprovokasi masyarakat Papua.

“Kita harus bersama-sama memberikan barrier, memberikan pertahanan yang kuat di kita sendiri. Supaya tidak terpengaruh provokasi itu,” tutur dia.

Istana Sebut Benny Wenda Dalang Kerusuhan Papua

Kepala Staf Presiden Moeldoko menuding Benny Wenda, pemimpin gerakan Papua Merdeka, merupakan tokoh sentral di balik kericuhan di  Papua dan Papua Barat. Benny adalah pimpinan gerakan Papua Merdeka atau ULMWP (United Liberation Movement of West Papuan) yang kini mendapat suaka untuk bermukim di Inggris sejak 2003 silam.

Moeldoko menyebutkan, Benny telah melakukan mobilisasi diplomatik terkait isu kemerdekaan Papua di sejumlah negara, seperti Inggris dan Australia. Namun, menurut Moeldoko, informasi yang disampaikan Benny diyakini tidak benar dan merugikan bangsa Indonesia. “Dia mobilisasi diplomatik, mobilisasi informasi yang missed, yang nggak benar. Itu yang dia lakukan di Australia-lah, di Inggris-lah,” ujar Moeldoko di kantornya, Senin (2/9).

Menanggapi pergerakan Benny Wenda yang cukup gencar mengampanyekan kemerdekaan Papua, Moeldoko menyebut Pemerintah Indonesia terus mengupayakan pendekatan politik, terutama dengan pihak Inggris. Ia menegaskan, pemerintah tidak akan melakukan pendekatan militer terhadap persoalan di Papua dan Papua Barat saat ini. “Ini pun juga lebih ke politik karena dia bergerak di front politik,” katanya.

Benny Wenda mulai memperjuangkan kemerdekaan Papua sejak tahun 1970-an. Ia sempat dijebloskan di penjara pada 2002, tapi kemudian kabur dan diselundupkan ke Papua Nugini. Setelah itu, Inggris memberikan suaka terhadapnya hingga kini.

Menteri Politik Hukum dan Keamanan Wiranto juga mengamini bahwa Benny Wenda menebarkan provokasi dalam persoalan di Papua dan Papua Barat.

“Saya kira benar bahwa Benny bagian konspirasi untuk masalah ini. Tetapi kita harus lawan dengan kebenaran kita lawan dengan fakta, dan biasanya provokasi yang nggak benar, informasi yang menyesatkan hanya dapat dibantah dengan fakta-fakta yang ada,” ujar Wiranto di gedung Kemenko Polhukam, Senin (2/9).

Tak ketinggalan, Mabes Polri juga menanggapi keterlibatan Benny Wenda. “Kalau di Indonesia, sudah pasti ditangkap dia itu,” kata Dedi. Ia mengklaim, memang banyak aktor asing yang memprovokasi situasi di Papua.

Aksi unjuk rasa di Papua dan Papua Barat dimulai sejak Senin (19/8) lalu. Isunya kala itu adalah protes terhadap tindakan rasialisme yang dilakukan oknum ormas dan aparat keamanan terhadap mahasiswa Papua di Surabaya pada Jumat (16/8). Sejauh ini sejumlah tersangka dari pihak ormas telah ditetapkan dalam kasus itu. Dua anggota TNI juga tengah diperiksa.

Aksi-aksi unjuk rasa itu beberapa berakhir dengan kericuhan, seperti di Manokwari, Sorong, Mimika, Diyai, dan Jayapura. Di Diyai, kepolisian mengklaim dua warga dan satu prajurit TNI meninggal meski gereja setempat mencatat sedikitnya tujuh warga meninggal. Di Jayapura, kerusuhan pada Kamis (29/8), memicu aksi tandingan yang menyebabkan empat warga meninggal pada Ahad (1/9) dini hari.

Aksi-aksi di berbagai wilayah itu tak jarang disusupi sentimen prokemerdekaan dan proreferendum Papua. Bendera bintang kejora yang digunakan sebagai lambang kemerdekaan Papua berkibar di mana-mana, bahkan hingga depan Istana Kepresidenan.

Melalui akun Facebook resminya, Benny Wenda justru menuding Pemerintah Indonesia berupaya memantik konflik antaretnis di Papua dengan memfasilitasi terbentuknya milisia-milisia untuk menghadapi aksi antirasialisme. “Harus saya tekankan, musuh warga Papua bukan warga Indonesia. Musuh kami hanyalah sistem kolonialisme,” tulisnya.

Ia meminta warga Papua tak terprovokasi dengan aksi-aksi tandingan belakangan ini. “Kami tak akan mengizinkan banjir darah di negara kami. Kami akan meretas jalan menuju kemerdekaan dalam kedamaian dan cinta. Perjuangan damai kami bukan untuk balas dendam, tetapi referendum,” kata dia.

Sebby Sambom, juru bicara TPNPB, sayap bersenjata kelompok separatis kemerdekaan Papua, juga menyangkal pihaknya, atau pihak mana pun menyetir aksi di Papua. “Aksi protes rasialisme adalah aksi sebab akibat. Kita tak bisa menyalahkan siapa pun, karena yang namanya gerakan massa tak bisa dibatasi. Ini (tudingan interfensi) hanya paranoia Pemerintah Indonesia,” kata Sebby kepada wartawan.

You might also like