Muhammadiyah: Jika Berakibat Buruk, Revisi UU KPK Bisa Dibatalkan

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti menyatakan Presiden Joko Widodo dengan kebijaksanaannya menampung aspirasi terbanyak masyarakat dan mengambil langkah seksama untuk penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jika menunda atau menghentikan revisi jauh lebih maslahat tentu akan membawa kebaikan bagi bangsa Indonesia.

“Dalam bahasa agama, kalau mafsadatnya lebih besar daripada manfaatnya. Lebih baik tidak usah revisi UU KPK, laksanakan UU yang sudah ada dengan dukungan semua pihak secara konsiaten dan kejujuran demi kepentingan bangsa yang bebas dari korupsi,” ujar Abdul Mu’ti kepada waetawan  Selasa (17/9).

Menurut Abdul Mu’ti ada hal memdasar dari revisi UU KPK, yakni maksud dan tujuannya apa? Pilihannya memperkuat KPK atau melemahkan? Jika untuk memperkuat KPK, apakah undang-undang yang sekarang berlaku tidak cukup memadai sampai harus direvisi atau justru sudah cukup tinggal pelaksananaanya. “Jika untuk semakin memperkuat, apakah benar dapat menjadikan KPK makin kuat dan berfungsi sebagaimana mestinya,” tuturnya.

Lanjut Abdul Mu’ti, ia meminta agar jangan terus sibuk urusan legislasi sementara tujuan utamanya pencegahan dan pemberantasan korupsi misalnya semakin jauh panggang dari api. Jika fokus pada gerakan usaha pencegahan dan pemberantasan korupsi terus ditingkatkan secara masif justru lebih produktif.

“Jangan malah sebaliknya dengan revisi malah melemahkan fungsi KPK dan menjauhkan KPK dari gerakan pencegahan dan pemberantasan korupsi,” ungkap Abdul Mu’ti

Kemudian, Abdul Mu’ti mengatakan,  di sinilah pentinya semua pihak lebih-lebih DPR RI dan pemerintah bersikap bijaksana dan mengedepankan komitmen utama pada penguatan KPK serta usaha pencegahan pemberantasan korupsi di Indonesia.

You might also like