Merasa Tak Digurbis, Pimpinan KPK Kembalikan Mandat Ke Presiden

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)  tetap akan menjalankan hasil Rapat paripurna DPR pada 3 September 2019, yakni menyetujui revisi UU yang diusulkan Badan Legislatif (Baleg) DPR yaitu usulan Perubahan atas UU Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

Presiden Joko Widodo yang diharapkan menolak, juga telah menandatangani surat presiden (surpres) revisi UU tersebut pada 11 September 2019 untuk melanjutkan pembahasan draf Revisi UU KPK, walau dengan catatan.

Maka apa boleh buat Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menyerahkan mandat pengelolaan lembaga antirasuah itu ke Presiden Joko Widodo. “Oleh karena itu, setelah kami mempertimbangkan situasi yang semakin genting, maka kami pimpinan sebagai penanggung jawab KPK dengan berat hati, kami menyerahkan tanggungjawab pengelolaan KPK ke bapak Presiden,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo dalam konferensi pers, Jumat 13 September 2019 malam.

Agus mengatakan, pimpinan KPK menunggu tanggapan Presiden, apakah mereka masih dipercaya memimpin KPK hingga akhir Desember atau tidak. “Mudah-mudahan kami diajak Bapak Presiden untuk menjawab kegelisahan ini. Jadi demikian yang kami sampaikan semoga bapak Presiden segera mengambil langkah penyelamatan,” ujar Agus.

Tiga pimpinan KPK yang kembalikan mandat adalah Ketua KPK Agus Raharjo, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dan Laode M Syarief. Alexander Marwata yang terpilih kembali sebagai pimpinan KPK tak ikut. Begitu pula dengan Basaria Panjaitan yang kembali ikut seleksi Calon Pimpinan KPK namun gagal.

Agus merasa, KPK diserang dari berbagai sisi, khususnya menyangkut revisi Undang-Undang KPK. Ia menilai, KPK tidak diajak berdiskusi oleh pemerintah dan DPR dalam revisi tersebut.

You might also like